Bareskrim Limpahkan Tersangka ke Kejati Semarang, TPDI Harap BGS Ditahan
search

Bareskrim Limpahkan Tersangka ke Kejati Semarang, TPDI Harap BGS Ditahan

Zona Barat
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI). Foto: Politeia.id

Politeia.id -- Kordinator TPDI Petrus Selestinus berharap Kejaksaan Tinggi Semarang menahan Budiman Gandi Suparman (BGS), tersangka kasus pemalsuan keterangan palsu akta otentik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana di Semarang, Jawa Tengah.

Bareskrim Mabes Polri menyerahkan berkas tahap kedua (tersangka dan barang bukti) kepada Kejaksaaan Tinggi Semarang pada hari ini, Jumat (11/6). Menurut Petrus, penahanan BGS perlu dilakukan karena dikhawatirkan yang bersangkutan menghindari proses penututan lebih lanjut.

"Karena sebelumnya beberapa kali hendak dilimpahkan Tahap II selalu tertunda karena BGS mangkir dari upaya pelimpahan tahap dua," kata Petrus dalam keterangannya kepada Poiteia.id, Jumat (11/6).

Petrus menerangkan, KSP Intidana merupakan koperasi simpan pinjam berskala nasional, memiliki cabang di beberapa provinsi dengan anggota kurang lebih 200 ribuan. Selain itu, KPS Intidanamemiliki aset bernilai triliunan.

Menurutnya, saat ini KPS Intidana menghadapi kehancuran sistemik akibat salah kelola atau mismanajemen hingga tidak mampu mengembalikan dana simpanan anggota KSP Intidana bernilai ratusan miliar.

Awalnya, lanjut Petrus, Ketua KSP Intidana Handoko dituduh melakukan penipuan terhadap terhadap anggota KSP Intidana dengan nilai kerugian puluhan miliar. Bahkan lebih jika dikumulasikan dengan kerugian korban lain. Berdasarkan putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap Handoko dinyatakan terbukti melakukan penipuan dan dipenjara 4 tahun

Selain itu, KSP Intidana juga digugat secara perdata, termasuk Permohonan PKPU oleh sebagian besar anggota KSP Intidana di Pengadilan Niaga Semarang,  Nomor : 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN. Niaga Smg. diputus pada tanggal 17 Desember 2015.

"Disepakati periode pengembalian uang anggota selama 6 tahun dan Handoko, SE kembali menjadi Ketua KSP Intidana, hingga 2021," jelas advokat Peradi ini.

Selama Handoko menghadapi proses pidana dan PKPU, rupanya BGS, anggota KSP Intidana selaku panitia kreditur dalam PKPU, merekayasa rapat anggota luar biasa KSP Intidana. BGS juga telah mengangkat dirinya menjadi Ketua KSP Intidana.

"Sehingga terhitung sejak Februari 2016 hingga sekarang, KSP Intidana berada dalam kepengurusan ganda (Handoko vs BGS)," katanya.

Petrus menerangkan, di tengah pelaksanaan Putusan PKPU No. 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN. Niaga Smg. tanggal 17 Desember 2015, terjadi peristiwa saling melapor antara Honodoko dengan BGS di Polda Jateng. Aksi saling lapor terkait pengelolaan aset KSP Intidana dan Kepengurusan Ganda KSP Intidana sebagaiamana terbukti dari laporan kepolisian masing-masing:

1. LP/B/233/VI/216/Jateng/Dit.Reskrimum, Polda Jateng, tertanggal 20 Juli 2016, a/n. Pelapor BGS terhadap Handoko, SE, dengan sangkaan Penggelapan (dàlam jabatan) sesuai pasal 372 KUHP atau pasal 374 KUHP; dan

2. LP No. : LP/B/114/III/2020/Jateng/Dit.Reskrimum, Polda Jateng, tanggal 10 Maret 2020, a/n. Pelapor Handoko, SE terhadap BGS dengan sangkaan Menempatkan Keterangan Palsu ke Dalam Akta Otentik sesuai pasal 266 KUHP.

Namun, lanjut Petrus, kedua laporan tersebut diduga telah dihentikan penyelidikan dan penyidikannya, dengan alasan ada perdamaian antara Handoko dan BGS, sebagaimana Surat Kesepakatan Bersama antara BGS dengan Handoko.

Namun, di balik penghentian penyelidikan dan penyidikan di Polda Jateng, ternyata ada masyarakat melaporkan BGS dengan dugaan memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Laporan dilakukan di Bareskrim Polri.

"Laporan diproses terus oleh Direktorat Tipideksus hingga BGS dinyatakan sebagai tersangka. Dan pada hari ini berkas perkara, barang bukti dan tersangka BGS dilimpahkan tahap kedua, sebagai bukti bahwa kinerja Bareskrim telah selesai dan memenuhi syarat P21," pungkasnya.

Tag:

comments