Polri Minta Tambahan Anggaran 28,5 T, DPR: Masih Banyak Warga Takut!
Anggota Komisi III DPR Rano Alfath menagih janji Kapolri Jenderal Listyo Sigit terkait mengedepankan kemanusiaan dalam penegakan hukum. Menurut Rano, masih banyak warga yang takut berhadapan dengan Polri jika membuat laporan kepolisian.
"Saya berharap Pak Wakapolri, apa yang diharapkan Pak Kapolri bahwa Polri hari ini lebih humanis, ini sangat penting," kata Rano kepada Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, Senin (7/6).
Aspek humanis merupakan salah satu janji Kapolri Sigit dalam program Presisi yang mengedepankan peran polisi yang humanis namun tetap tegas, profesional, dan berkeadilan dalam mewujudkan masyarakat yang aman dan nyaman. Namun dalam kenyataanya, kata Rano, hingga saat ini masih banyak masyarakat memiliki ketakutan terhadap anggota Polri.
"Karena memang di lapangan masih banyak anggota-anggota yang dianggap masyarakat itu, kalau laporan dan lain-lain itu malah takut masyarakat kalau laporan ke Polri. Mudah-mudahan ini bisa diperbaiki," ujar politisi PKB ini.
Di sisi lain, Rano mengatakan fraksinya mendukung tambahan anggaran itu sebesar Rp28,584 triliun untuk tahun anggaran 2022. Menurut Rano, anggaran Polri seharusnya bertambah, bukan dikurangi lantaran beban kerjanya sangat tinggi. Salah satunya ialah terkait penanganan pandemi Covid-19.
"Ini luar biasa dan harus menjadi perhatian serius semua untuk ditambah anggaraannya. Kami dari fraksi PKB mendukung dan memperjuangkan agar anggaran Polri ini bertambah, bukan malah berkurang. Apalagi program Kapolri sekarang sudah sangat jelas. Banyak program berbasis teknologi," ujarnya.
Wakapolri Gatot menjelaskan, pihaknya telah mengusulkan tambahan anggaran pada penetapan pagu anggaran tahun anggaran 2022 kepada Kementerian Keuangan dan kepada Kementerian PPN Bappenas dengan Surat Kapolri Nomor B/3433/V/REN.2.3./2021 tertanggal 27 Mei 2021 perihal usulan kebutuhan anggaran tambahan dalam penetapan pagu anggaran Polri tahun anggaran 2022 sebesar Rp 28,584 triliun.
Tambahan anggaran itu, kata Gatot, terdiri dari pengamanan destinasi wisata, pengamanan ibu kota baru, kebutuhan pasukan Satgas Garuda, perubahan kurikulum pendidikan, pendidikan dan latihan personel. Selain itu, untuk pengadaan bahan bakar minyak, pengadaan perlengkapan perorangan, pemeliharaan transportasi, pemeliharaan peralatan dan teknologi informasi (IT) dan kebutuhan anggaran telepon, listrik, air, dan internet.
"Terdiri dari belanja pertama barang sebesar Rp10,222 triliun yang diprioritaskan untuk meningkatkan pelayanan kamtibmas terkait pemenuhan yang pertama operasional kepolisian sebesar Rp 2,273 triliun, B, kebutuhan fungsi reskrim sebesar Rp 2,226 triliun, C, kebutuhan fungsi intelijen sebesar Rp 705,10 miliar, kebutuhan fungsi Sabhara sebesar Rp 589,70 miliar," kata Gatot di depan anggota Komisi III DPR.
comments