Dugaan Korupsi Trafo Listrik Rp1,8 miliar, TPDI Desak Kejari Maumere Periksa Bupati Sikka
search

Dugaan Korupsi Trafo Listrik Rp1,8 miliar, TPDI Desak Kejari Maumere Periksa Bupati Sikka

Zona Barat
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI). Foto: Politeia.id

Politeia.id -- Koordinator TPDI Petrus Selestinus mendesak Kejaksaan Negeri Maumere segera memeriksa Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo terkait dugaan korupsi proyek pengadaan trafo listrik senilai Rp1,8 miliar di instalasi gawat darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) TC Hillers, Maumere.

Petrus menjelaskan, UU Keuangan Negara menegaskan bahwa presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan presiden itu diserahkan kepada gubernur, bupati atau, wali kota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah.

Berangkat dari prinsip tersebut, kata Petrus, maka posisi Bupati Sikka selaku kepala pemerintahaan daerah, merupakan pihak yang diserahi kekuasaan mengelola keuangan  daerah, wajib dimintai pertanggungan jawab secara pidana.

"Karena tanggung jawab bupati dalam mengelola keuangan daerah itu meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban, maka wajib hukumnya Bupati Sikka, Robi Idong diperiksa dan dimintai tanggung jawab pidana," kata Petrus dalam keterangannya, Rabu (2/6).

Menurut Petrus, anehnya, dari sejumlah dugaan korupsi terkait APBD di Kabupaten Sikka, hingga saat ini Bupati Robi Idong tidak pernah dipanggil dan diperiksa, apalagi dimintai tanggung jawab pidana. Padahal, kasus pembangunan Puskesmas di Waigete, di Bola dan kasus pengadaan Trafo untuk IGD RS. TC. Hillers, Sikka sudah masuk tahap penyelidikan bahkan ada yang sudah ke tahap penuntutan.

"Kepala Kejaksaan Negeri Sikka tidak boleh ewuh pakewuh, atau menempatkan diri sebagai bawahan bupati lalu merasa berada di bawah ketiak Bupati Sikka Robi Idong," jelasnya.

Menurut Petrus, sebagai Kepala Kajaksaan Negeri (Kajari) seharusnya tahu bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan  yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain, termasuk Kajari itu sendiri.

Karena itu, kata dia, Kajari Sikka tidak boleh jadi kerdil di hadapan Bupati Robi Idong, tetapi harus digdaya namun proporsional dan terukur. Jika style Kejaksaan Negeri Sikka selalu di bawah ketiak Bupati menjadi subordinasi, maka kejaksaan akan selalu gagal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Mengapa, karena pola penanganan perkara tindak pidana korupsi bisa saja diterapkan pola penanganan yang bertujuan untuk melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya. Pola ini memang pola konvensional yang sering dipraktekan Kejaksaan atau Polri, karenanya dapat diambialih oleh KPK jika ada permintaan untuk itu oleh masyarakat," katanya.

Petrus menambahkan, potret buruk wajah Kejaksaan di NTT antara lain karena kajari-kajari tidak memiliki mental sebagai pemegang kekuasaan pemerintah di bidang penuntutan.

"Sehingga merasa kalah pamor, suka menempatkan diri di bawah ketiak bupati atau terjebak KKN. Sehingga selama itu pula jarang ada bupati di NTT yang terlibat tindak pidana korupsi, dimintai pertanggungjawaban pidana," urainya.

Petrus mengatakan, publik Sikka menanti gebrakan Kejaksaan Negeri Sikka. Pasalnya, saat ini kejaksaan sedang melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi, Pengadaan Trafo IGD RSUD. TC. Hillers, yang berhubungan langsung dengan pengelolaan APBD.

Namun, Bupati Sikka Robi Idong sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah, hingga kini belum dipanggil untuk diperiksa dan dimintai pertanggung jawaban pidana. 

"Ini ada apa? Apakah karena sudah dikelola dengan pola KKN baru antara Bupati dengan Kajari yang meminjam istilah UU KPK disebut "dalam penyidikan timbul korupsi baru", semuanya bisa terjadi dan sangat mungkin, karena ada tanda-tanda," katanya.

"Jangan jadikan PPK atau Pimpinan OPD sebagai tumbal dengan model penanganan perkara tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang  sesungguhnya," pungkasnya.

Tag:

comments