PKI, Antara Mainan Elit Politik dan Kebutuhan Rekonsiliasi
search

PKI, Antara Mainan Elit Politik dan Kebutuhan Rekonsiliasi

Zona Barat
Aksi unjuk rasa anti-PKI di Indonesia. Foto: Istimewa

Politeia.id--Jumat dini hari, 1 Oktober 1965, Pasukan Cakrabirawa menyantroni tujuh rumah jenderal TNI Angkatan Darat secara serentak. Mereka berdalih membawa pesan Presiden Soekarno, menuntut petinggi militer yang mereka jemput untuk ikut tanpa bertanya-tanya lagi.

Belakangan baru diketahui enam jenderal dibawa ke sumur tua di Desa Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta Timur.

Dari ketujuh jenderal ini, hanya Letjen A. H Nasution yang selamat. Sementara enam jenderal lainnya yakni Letjen A. Yani, Mayjen Raden Suprapto, Mayjen Mas Tirtodaro Haryono, Mayjen Siswondo Parman, Brigjen Donald Isaac Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswomihardjo ditemukan tewas di Lubang Buaya.

Orde Baru kemudian menamakan aksi penculikan tersebut sebagai Gerakan 30 September (G30S atau Gestapu), kendati operasi sebenarnya terjadi sehari setelahnya. Keenam jenderal dan para orang terdekat mereka yang ikut menjadi korban kala itu kini dikenal sebagai pahlawan revolusi.

55 tahun berlalu, saksi hidup dan bisu peristiwa keji ini masih bisa dilihat hingga kini. Saksi itu antara lain anak-anak para jenderal maupun rumah yang mereka diami kala itu.

Setengah abad peristiwa itu telah berlalu, harapan akan adanya penyelesaian terus bergulir. Banyak kalangan mendesak agar ada pelurusan sejarah di tahun 1965 hingga 1968. Harapan pun muncul agar pemerintah mengeluarkan sikap tegas.

Salah satunya ialah melalui Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (18/4/2016). Simposium itu mendorong terjadinya pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi sebagai penyelesaian nonyudisial atas tragedi itu.

Sayangnya, simposium itu ditentang. Selain dilatari kecurigaan terhadap kebangkitan PKI, simposium `anti-PKI` digelar untuk meluruskan Simposium Tragedi 1965 yang disebut Kiki Syahnakri terlalu condong mendukung PKI. Tak lama muncul simposium tandingan yang digelar di Balai Kartini, Jakarta selama dua hari berturut-turut, Kamis, 1-2 Juni 2016.

Menurut Ketua Pelaksana Simposium, Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, acara tersebut diselenggarakan oleh lebih dari 70 organisasi masyarakat (ormas). Ormas itu di antaranya adalah Gerakan Bela Negara, Organisasi Purnawirawan TNI-Polri, ormas-ormas berlandaskan Pancasila, dan berbagai ormas Islam seperti Front Pembela Islam (FPI).

Sejumlah pembicara dan tamu yang hadir antara lain pemimpin Rizieq Shihab, politisi Abraham Lunggana atau Haji Lulung, mantan Wapres Try Sutrisno, serta pimpinan MUI Cholil Ridwan.

KAMI dan PKI

Di luar perdebatan ini, nyatanya isu PKI selalu muncul tiap tahunnya. Di 2020, isu ini kembali mencuat setelah mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menuding PKI ada di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Gatot yang pada masa aktifnya mewajibkan bawahannya untuk nonton bareng film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI
bahkan mengaitkan ini dengan pencopotannya dari jabatan Panglima TNI sebelum waktunya karena film tersebut.

Gatot yang didapuk menjadi Presidium Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) itu pada Senin (28/9), berada Jawa Timur untuk menggelar Silaturrahim Akbar KAMI di beberapa tempat di wilayah itu.

Meski demikian, acara Gatot dan KAMI di Jawa Timur tak berjalan mulus. Ratusan massa yang mengatasnamakan diri `Surabaya Adalah Kita`, menggelar demonstrasi dan menduduki depan gedung Gedung Juang 45, Kota Surabaya, salah satu tempat dimana KAMI menggelar acara.

Penolakan yang sama terjadi Jalan Jambangan Kebon Agung No 76, Surabaya. Meski akhirnya bisa masuk ke dalam gedung dan mulai menggelar acara, namun acara kembali dihentikan polisi. Sebelum menyelesaikan pidatonya di atas panggung, anggota Intel Polda Jatim, meminta Gatot untuk turun.

Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan jika pihaknya membubarkan kegiatan yang berlangsung di beberapa tempat di Surabaya seperti di Gedung Juang 45, di Gedung Museum Nahdlatul Ulama (NU) dan di Gedung Jabal Noer.

Sehari setelah penolakan itu, dalam sebuah wawancara di sebuah televisi swasta, Selasa (29/9) malam, Gatot menjelaskan alasannya kerap "mendengungkan" PKI. Itu tak lain karena tak ingin peristiwa G30SPKI terjadi lagi.

"Sejak saya menjabat sebagai panglima TNI selalu memerintahkan prajurit saya untuk nonton bareng film G30S/PKI. Tujuan saya agar peristiwa kelam 1965 tidak terulang kembali," kata Gatot.

Rekonsiliasi sosial

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan, isu kebangkitan PKI berpotensi dimunculkan untuk kepentingan tertentu.

"Tidak mungkin datang secara tiba tiba ( isu PKI). Karena spektrum itu terbentuk dan terbangun tidak muncul begitu saja. Jadi jangan berlebihan sehingga menakutkan orang lain. Sebenarnya bisa saja sebuah peristiwa besar itu menjadi komoditas untuk kepentingan tertentu," kata Moeldoko lewat keterangan tertulis, Kamis (1/10).

Hal itu disampaikan Moeldoko terkait isu kebangkitan PKI yang bergulir menjelang peringatan Hari Kesaktian Pancasila.

Moeldoko mengatakan, isu kebangkitan PKI bisa dilihat dari dua tujuan yakni untuk menimbulkan kewaspadaan yang menentramkan atau kewaspadaan yang menimbulkan ketakutan. Ia mengatakan, semestinya setiap tokoh masyarakat berupaya mengedepankan tujuan untuk menentramkan masyarakat, bukan malah menakut-nakuti.

Senada, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo menilai isu kebangkitan PKI merupakan perminan elit politik. "Tiap tahun berulang isunya karena dikelola. Isu itu dikelola terus sampai sekarang di masa setelah reformasi oleh elit politik demi tujuan tertentu," kata Karyono dalam keterangannya, Kamis (1/10).

Karyono menilai para elite politik dengan pertimbangan matang memelihara "hantu-hantu" PKI untuk menakut-nakuti. Dengan demikian bisa menarik keuntungan lewat simpati masyarakat akan peristiwa di masa lalu lampau.

"Isu PKI, komunisme terus ada. Mengapa terus terjadi terus-terusan, karena isu itu dikelola. Dikelola oleh sejumlah elite politik yang gunakan isu PKI sebagai alat propaganda untuk menjatuhkan lawan politik," ujar Karyono.

Karyono menyebut isu PKI lekat dengan rezim Orde Baru yang sering mempropogandakannya lewat pemutaran film G30 S PKI ke masyarakat. Tapi sejak era reformasi kebijakan itu dihentikan oleh Letjen (purn) Yunus Yosfiah dengan persetujuan Presiden BJ Habibie. Kemudian pemutaran film ini coba diangkat lagi oleh panglima TNI dijabat Jend (Purn) Gatot Nurmantyo.

Karyono mengatakan sulit menyudahi isu PKI bertebaran. Pasalnya ada yang merasa butuh isu ini agar melanggengkan kepentingan.

"Propaganda yang dilakukan tidak lagi efektif. Bahkan gagal, meski selalu muncul lagi. Saya juga heran mengapa isunya selalu didengungkan dan digunakan untuk jatuhkan lawan politik," jelas Karyono.

Menurut dia, isu PKI yang terus digaungkan elit politik bakal menimbulkan gesekan di masyarakat. Oleh karena itu, wacana rekonsiliasi menjadi relevan untuk diangkat kembali.

"Semangat rekonsiliasi semestinya menjadi kesadaran kolektif untuk mempersatukan masyarakat dan menjaga keutuhan negara bangsa. Lebih dari itu, rekonsiliasi diperlukan untuk menghadapi tantangan global demi kemajuan bangsa ke depan," katanya lebih lanjut.

Dia menjelaskan, yang dibutuhkan adalah rekonsiliasi sosial yang melahirkan resolusi penanganan konflik, bukan sekadar rekonsiliasi politik seperti yang terjadi di pemerintahan Jokowi jilid II ini. Sebab hanya mendamaikan elit politik dan sekadar berbagi kekuasaan.

"Rekonsiliasi semacam itu terbukti tidak menyelesaikan akar persoalan. Terbukti, konflik elit politik di negara ini sejatinya sangat cair.

Karyono mengatakan, upaya mewujudkan rekonsiliasi sosial menjadi penting mengingat masih adanya peningkatan kasus konflik di akar rumput sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Namun demikian, tidak mudah untuk mewujudkan rekonsiliasi tersebut jika tidak ada kesadaran yang kuat untuk menjalin persatuan bangsa dan saling memaafkan tanpa menghapus dosa sejarah yang pernah terjadi sesuai apa adanya.

"Upaya rekonsiliasi sejatinya sudah pernah diwacanakan sejak era Pemerintahan Abdurrahman Wahid hingga Joko Widodo. Tetapi gagal karena masih kuatnya ego kelompok. Selain itu, masalah yang menjadi penghambat rekonsiliasi adalah adanya kekuatiran dari pihak-pihak yang diduga terlibat dalam sejumlah peristiwa yang menimbulkan tragedi kemanusiaan," katanya.

"Lebih dari itu, yang menjadi penghambat adalah elit politik yang sengaja memelihara konflik untuk tujuan tertentu. Karenanya, diperlukan sikap negarawan untuk mewujudkan rekonsiliasi," imbuh Karyono.

 

 

Tag:
comments