YLBHI Dinilai Mau Diperalat dan Ditunggangi 75 Pegawai KPK
search

YLBHI Dinilai Mau Diperalat dan Ditunggangi 75 Pegawai KPK

Zona Barat
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI). Foto: Politeia.id

Politeia.id -- Koordinator TPDI Petrus Selestinus menyesalkan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati yang ikut melakukan pengaduan ke Komnas HAM, Jakarta.

Pengaduan terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait 75 pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) ke Komnas HAM, Jakarta Pusat. 

Menurut Petrus, YLBHI justru terjebak sebagai "sutradara" sedangkan 75 pegawai KPK sebagai "aktor" dalam dramaturgi politisasi hukum.

"Apa yang dilakukan YLBHI tidak conform dengan visi dan misi YLBHI sebagai lokomotif demokrasi dan Ham. Karena YLBHI mengesampingkan konstitusinalitas pembatasan HAM yang dipersoalkan 75 Pegawai nonaktif KPK (Pasal 28J UUD 45) sebagai pelanggaran HAM," kata Petrus dalam keterangannya, Rabu (26/5).

Petrus mengatakan, sebagai lokomotif demokrasi dan HAM, maka langkah Asfinawati membawa YLBHI dalam kasus penonaktifan 75 Pegawai KPK ke Komnas HAM dengan dasar terjadi pembatasan HAM, jelas hanya sebagai  dramaturgi dan langkah sesat.

YLBHI, kata Petrus, seharusnya tahu bahwa prinsip negara hukum yang demokratis dimanapun adalah setiap warga negara harus tunduk pada pembatasan HAM oleh UU demi menjamin HAM orang lain.

"Artinya tidak ada seorangpun warga negara, dapat seenaknya menggunakan 100% HAM-nya, melainkan ia harus tunduk pada pembatasan Ham oleh UUD 45 dan UU," kata dia.

Petrus menjelaskan, konstitusionalitas pembatasan HAM seseorang diatur dalam pasal 28J UUD 45, dengan tujuan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, kemanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Untuk itu, pimpinan KPK tidak serta merta melakukan penonaktifan terhadap 75 pegawai KPK, melainkan harus menunggu dua tahun membenahi Pegawai KPK sesuai ketentuan peralihan UU KPK.

"Oleh karena itu sikap cengeng 75 Pegawai KPK nonaktif, karena tidak lolos TWK, sebagai fenomena yang aneh, apalagi membiarkan dirinya dipolitisasi dan dijadikan sebagai alat bargaining oknum-oknum tertentu. Seolah-olah negeri ini tidak ada hukum. Ini menjadi preseden buruk dalam tata kelola Pemerintahan," ungkapnya.

Lebih lanjut Petrus mengatakan, dramaturgi YLBHI membawa kasus 75 Pegawai KPK ke Komnas Ham, patut disesalkan. Dalihnya, YLBHI mau saja diperalat atau ditunggangi oleh 75 Pegawai KPK.

"Atau sebaliknya YLBHI mau saja mengatasnamakan HAM, menunggangi 75 pegawai KPK nonaktif dengan delapan poin fiksi yang diklaim sebagai Pelanggaran Ham," jelas dia. 

Di sisi lain, Petrus mengatakan, apa yang dilakukan Firli Bahuri dkk. sebagai konsekuensi logis dari perintah UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK pasca uji materiil UU KPK oleh Mahkamah Konstitusi.

Karena itu, lanjut Petrus, sikap YLBHI harus dipandang sebagai telah keluar dari visi dan misi besar YLBHI, mengabaikan aspek Edukasi.

"YLBHI justru mengedepankan isu-isu fiksi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran serta memelintir substansi HAM ke publik, demi mempertahankkan statusquo di KPK," pungkasnya.

 

Tag:

comments