Vaksinasi Gotong Royong Dimulai, Bahlil Lahadalia: Pemerintah Tidak Bisa Jalan Sendiri
search

Vaksinasi Gotong Royong Dimulai, Bahlil Lahadalia: Pemerintah Tidak Bisa Jalan Sendiri

Zona Barat
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia berbincang dengan Presiden Joko Widodo dan pejabat tinggi pemerintah seusai meninjau pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong perdana di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Jawa Barat, Selasa (18/5). Foto: Politeia/Biro Pers Setpres.

Politeia.id -- Menteri Investasi/Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah tidak bisa berjalan sendiri untuk menyukseskan program vaksinasi massal yang rencananya menyasar 181,5 juta penduduk.

Kolaborasi dan kerjasama dengan pihak swasta, dalam hal ini perusahaan atau korporasi, merupakan solusi alternatif di tengah melempemnya program vaksinasi yang dimulai Januari lalu.

Program vaksinasi hasil kerjasama pemerintah dengan pihak swasta termaktub dalam program Vaksinasi Gotong Royong yang dimulai 18 Mei kemarin kepada para pekerja.

Pelaksanaan program Vaksinasi Gotong Royong untuk pekerja digelar perdana di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Jawa Barat.

"Kalau negara saja yang diberi tanggung jawab, saya pikir akan menjadi beban yang lebih berat. Tapi kalau kita sama-sama mengambil tanggung jawab ini itu akan menjadi lebih baik. Apalagi yang melakukan ini adalah dunia usaha dan karyawannya," ujar Bahlil dalam keterangan tertulis, Rabu (19/5).

Bahlil menegaskan bahwa proyek kerjasama kedua lembaga ini adalah bagian yang harus dilakukan sebagai bangsa yang memang dari awal sudah menganut azas gotong royong.

Ia menambahkan, vaksinasi Gotong Royong diharapkan bisa membuat para investor dan pelaku usaha lebih percaya diri untuk melakukan suatu perencanaan yang matang dan realisasi investasi yang kemudian akan menciptakan lapangan pekerjaan untuk pemulihan ekonomi.

"Saya berharap bahwa kolaborasi ini menjadi momentum positif bagi Indonesia dalam berupaya menyelesaikan persoalan pandemi," tutup Bahlil.

Pemerintah telah menetapkan besaran biaya untuk vaksinasi Gotong Royong sebesar Rp500 ribu per dosis.

Dengan asumsi dua kali suntikan, maka penerima vaksin harus membayar sekitar Rp1 juta.

Biaya vaksinasi tersebut akan dibebankan kepada perusahaan di mana penerima vaksin bekerja. Jika tidak mampu membeli vaksin, maka karyawannya menunggu vaksinasi massal dari pemerintah.

Pelaku UMKM mengakui bahwa besaran harga tersebut masih sangat mahal dan masih sulit dijangkau.

"Kemahalan, tidak mampu usaha UMKM. Mereka akhirnya lebih pada melaksanakan protokol kesehatan saja," ujar Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia, Ikhsan Ingratubun, kepada BBC Indonesia, Selasa (18/5).

"Dengan biaya di angka hampir Rp1 juta, keuangan perusahaan akan berdampak, apalagi jika karyawannya banyak. Ujung-ujungnya bisa terjadi pemotongan upah," keluh Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Logam Kabupaten Karawang, Rengga Pria Hutama.

Di tengah keluhan tersebut, Presiden Joko Widodo mendorong korporasi dan UMKM bisa mempercepat vaksinasi Gotong Royong.

Jokowi menargetkan, pada September, sudah 70 juta masyarakat menerima vaksin Covid-19.

"Untuk vaksin Gotong Royong tahap pertama kita sudah mendapatkan 420 vaksin dan diharapkan akan mendapatkan `supply` yang lebih banyak sehingga vaksinasi Gotong Royong bisa mempercepat target vaksinasi nasional, yaitu 181,5 juta orang," pungkas Jokowi.*

 

Tag:

comments