Kelompok MIT Bantai 4 Petani Poso, TPDI Sebut Pemerintah Diskriminatif
search

Kelompok MIT Bantai 4 Petani Poso, TPDI Sebut Pemerintah Diskriminatif

Zona Barat
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI). Foto: Politeia.id

Politeia.id -- Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menilai Pemerintah setengah hati dan berdindak diskriminatif dalam melaksanakan pencegahan dan penindakan tindak pidana terorisme, khususnya di Poso, Sulawesi yang sudah sepuluh tahun tidak berhasil menumpas jaringan teroris (Mujahidin Indonesia Timur) MIT. 

Menurut Petrus, sejak sejak 2011 hingga sekarang, aksi MIT telah memakan korban ratusan nyawa, baik aparat TNI-Polri, warga sipil dan di pihak teroris sendiri. 

"Namun demikian negara membiarkan Poso menjadi ladang pembantaian tanpa Presiden Jokowi membuat suatu keputusan politik negara tentang operasi menumpas teroris MIT di Poso secara lebih tepat dan terukur demi melindungi masyarakat sipil dari ancaman teror pembunuhan," kata Petrus kepada Politeia.id, Senin (17/5).

Diketahui, aksi teror terbaru oleh kelompok MIT menyebabkan tewasnya empat petani kopi di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah pada Selasa (11/5).

Aksi serupa sebelumnya terjadi tanggal 27 November 2020, dimana Teroris MIT memenggal kepala satu keluarga dan membakar enam rumah tinggal di Desa Lembon Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi.

Menurut Petrus, warga Poso dan sekitarnya mengalami tekanan secara psikososial dan psikologis melihat sikap dan kebijakan negara yang diskriminatif dalam menghadapi terorisme. Sikap pemerintah misalnya begitu sigap ketika Kepala BIN daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata di di Papua,

"Presiden Jokowi cepat mengeluarkan keputusan politik negara mengirim pasukan TNI-Polri dengan kekuatan penuh turun ke Papua," jelas dia.

Selain itu, lanjut Petrus, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) sebagai Lembaga yang diberi wewenang menyusun kebijakan dan program strategis nasional di bidang penanggulangan terorisme, belum maksimal melakukan peran kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi untuk Poso.

Di samping itu, masih banyak persoalan lain seperti kompensasi, bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis bagi para korban  pembunuhan di Poso oleh kelompok MIT yang prosedurnya berbelit belit melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang kantornya hanya ada di Jakarta.

"Bersihkan Poso dan daerah sekitarnya dari aksi terorisme MIT. Dan hentikan Poso sebagai ladang pembantaian nyawa manusia yang tidak berdosa dan nyatakan secara tegas bahwa MTI adalah organisasi teroris afiliasi ke ISIS sebagai ormas terlarang di Indonesia," ungkap advokat Peradi ini.

Tag:

comments