Terjaring OTT KPK, Kekayaan Bupati Nganjuk Rp116M, Punya 42 Perusahaan
search

Terjaring OTT KPK, Kekayaan Bupati Nganjuk Rp116M, Punya 42 Perusahaan

Zona Barat
Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat. Foto: Kompas TV.

Politeia.id -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkup Pemkab Nganjuk, termasuk Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat pada Minggu (9/5).

OTT ini merupakan sinergitas antara KPK dengan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri.

Bupati Novi dan jajarannya terjaring OTT KPK dan Bareskrim Polri setelah penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkup Pemkab Nganjuk sejak April lalu.

Novi dan bawahannya diduga terlibat menerima sejumlah uang untuk mengurusi promosi jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk.

Bupati Novi diketahui merupakan seorang pengusaha muda yang sukses sebelum menjabat sebagai Bupati Nganjuk periode 2018 2023.

Ia meneruskan sepak terjang ayahnya yang menjadi pengusaha hasil bumi, ternak dan jasa perdagangan.

Di usianya yang masih 41 tahun, Bupati Novi memiliki kekayaan seniai Rp116 miliar, menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tercatat di KPK.

Selain itu, Bupati Novi juga memiliki 32 bidang tanah yang tersebar di sejumlah daerah, seperti Nganjuk, Kediri, Jombang, Surabaya hingga Jakarta Selatan. Luas 32 bidang tanah milik Rahman bervariasi.

Puluhan bidang tanah milik Bupati Novi disebutkan sebagai hasil sendiri. Nilai 32 bidang tanah tersebut Rp 58.692.120.000 (Rp58 miliar).

Selain itu, ayah 4 anak ini tercatat memiliki 3 mobil senilai Rp764 juta.

Novi juga mempunyai harta bergerak lain yang nilainya Rp1,2 miliar, dan surat berharga senilai Rp32 miliar.

Sementara itu, untuk harta berupa kas dan setara kas sebesar Rp26 miliar. Novi juga memiliki utang sebesar Rp2,45 miliar.

Di usia yang masih amat muda, Novi memiliki 36 perusahaan serta 120 Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Lebih wahh lagi, Bupati muda ini memiliki 40 ribu karyawan.

Di Nganjuk, Novi memiliki 2 ribu karyawan. Merekalah yang dikerahkan saat pencalonannya sebagai Bupati Nganjuk tahun 2017.

Perusahaan dan BPR milik bupati kelahiran Nganjuk tersebut tersebar di berbagai kota di Indonesia.

Selain itu, Bupati Novi juga memiliki beberapa SPBU di Nganjuk dan Ponorogo yang kemudian memperbesar kekayaannya.

Usai terjaring OTT KPK, juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, proses pemeriksaan terhadap Bupati Novi dkk sedang dilakukan dan segera ditetapkan dalam waktu 1x24 jam.

"Adapun bukti yang ditemukan dan diamankan diantaranya berupa uang dalam pecahan rupiah yang saat ini masih dilakukan penghitungan dan dikonfirmasi kepada beberapa pihak yang telah diamankan tersebut," katanya, Senin (10/5).

Adapun penangkapan Bupati Novi dkk ini dipimpin oleh Kasatgas Penyelidik KPK Harun Al Rasyid.

Harun merupakan satu di antara 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai ASN karena disebut tidak lulus tes wawasan kebangsaan yang kontroversial itu.

Harun juga dikenal aktif di Wadah Pegawai atau WP KPK dan pernah pula menjadi Ketua WP KPK.

Nama Harun juga sempat mencuat kala menjadi salah satu penggugat perihal hak angket DPR terhadap KPK tahun 2017 di Mahkamah Konstitusi.*

Tag:

comments