Polri Sebut Pasal Karet UU ITE Bakal Dicabut
search

Polri Sebut Pasal Karet UU ITE Bakal Dicabut

Zona Barat
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Brigjen Slamet Uliandi. Foto: Politeia.id/Humas Polri

Politeia.id -- Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Brigjen Slamet Uliandi membeberkan alasan Pemerintah tidak tidak akan mencabut UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), tak lain karena masih diperlukan.

Menurut Slamet, selain masih diperlukan, revisi UU ITE hanya dilakukan secara terbatas untuk mencabut pasal-pasal yang dianggap sebagai pasal karet.

"Adanya revisi semantik atau revisi terbatas terhadap penambahan beberapa aspek dalam pasal yang diangap mutlitafsir. Tujuannya adalah beberapa pasal yang dianggap selama ini pasal karet, tidak akan terjadi lagi," kata Slamet dalam FGD "Masa Depan Demokrasi Pancasila: Urgensi Revisi UU ITE", Kamis (6/5).

Menurut Slamet, kesepakatan mempertahankan UU ITE muncul dalam rapat bersama Polri, Kejaksaan dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD beberapa waktu lalu.

Dengan tetap mempertahankan UU ITE, lanjut Slamet, maka Polri sebagai penegak hukum tetap menjalankan fungsinya dalam upaya pencegahan dan penindakan segala bentuk kejahatan di dunia maya.

"Tentunya dengan melalui virtual police," ujar Slamet.

Selain tetap mempertahankan UU ITE, rapat bersama itu juga mengukuhkan peran virtual police di dunia maya. Menurutnya, virtual police ini lebih bersifat mengingatkan para pengguna akun untuk tidak menyebarkan konten yang melangar UU, minimal tidak berbau SARA.

"Ini untuk apa? Untuk mengrem dari situasi orang langsung ditangkap. Sekarang pertanyaannya, saya cek, ada gak kasus kritik kepada pemerintah yang ditahan? sampai hari ini tidak satupun kritik yang ditahan," jelas dia.

 

Tag:

comments