Pemerintah Tegaskan Komitmen Reformasi Perizinan untuk Akselerasi Investasi
search

Pemerintah Tegaskan Komitmen Reformasi Perizinan untuk Akselerasi Investasi

Zona Barat
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso. Foto: Politeia/Kemenko Perekonomian.

Politeia.id -- Kemudahan berinvestasi merupakan salah satu daya tarik investor asing. Pemerintah berkomitmen memperbaiki ekosistem investasi dengan melakukan reformasi perizinan berusaha.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, komitmen tersebut penting dijaga karena berbagai kendala perizinan masih menjadi hambatan utama dari masuknya investasi ke tanah air.

"Penyederhanaan perizinan berusaha yang dilakukan diharapkan agar mampu mendorong peningkatan investasi dan memacu pertumbuhan kegiatan berusaha serta mampu membuka berbagai lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan nasional Indonesia," ujarnya dalam webinar "Kebutuhan Standar dalam Implementasi UU Cipta Kerja" yang diadakan Rabu (28/4).

Susiwijono menjelaskan, salah satu patron utama pemerintah untuk merawat komitmen kemudahan perizinan adalah dengan diterbitkannya PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

PP ini menegaskan bentuk reformasi perizinan berusaha diawali dengan menetapkan pendekatan berbasis risiko (risk based approach) sebagai dasar untuk menentukan jenis perizinan berusaha.

Ia menambahkan, PP ini mengusung konsep "trust but verify" yang artinya pemerintah akan memberikan kepercayaan kepada para pelaku usaha dengan memberikan berbagai kemudahan dan kecepatan dengan berbagai terobosan dalam mendapatkan perizinan berusaha.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong penguatan pada pelaksanaan pengawasan pada dalam pelaksanaan kegiatan usaha.

Susiwijono mengklaim, dengan penerapan konsep perizinan berusaha berbasis risiko, Indonesia akan memasuki babak baru dalam mekanisme layanan perizinan berusaha yang dilakukan di tingkat pusat maupun daerah.

Pemerintah saat ini masih membutuhkan penyesuaian, khususnya untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah, dimana jenis perizinan berusaha yang dipersyaratkan berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar.

Standar usaha atau standar produk yang ditetapkan ini merupakan upaya memitigasi risiko dan mencegah terjadinya bahaya yang ditimbulkan dari kegiatan usaha.

"Pelaku usaha perlu mengenal kewajiban untuk menerapkan standar usaha atau standar produk dalam pelaksanaan usahanya. Di lain sisi, pemerintah diwajibkan untuk menetapkan standar usaha atau standar produk sebagai tindak lanjut diterbitkannya PP No.5 Tahun 2021," papar Susiwijono.

Ia menegaskan, penyusunan standar ke depannya mesti memperhatikan aspek kesehatan, keselamatan, dan lingkungan dalam rangka memastikan kemudahan berusaha.

"Standar yang baik dan benar menjadi satu hal yang sangat penting. Peran Badan Standardisasi Nasional (BSN) sangat diperlukan untuk mengedukasi seluruh Kementerian/Lembaga dalam proses penyusunan standar, serta edukasi pada tahap Penilaian Kesesuaian atas penerapan standar pelaku usaha,” tutup Susiwijono.*

Tag:

comments