Menko Airlangga: UMKM Digital Kunci Pemulihan Ekonomi
search

Menko Airlangga: UMKM Digital Kunci Pemulihan Ekonomi

Zona Barat
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Politeia/Arya Alexander.

Politeia.id -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa UMKM digital menjadi kunci pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Selama pandemi Covid-19, tren perkembangan ekonomi digital malah semakin pesat. Hal itu salah satunya karena terjadi perpindahan pola konsumsi dan peta kompetisi bisnis para pelaku usaha.

"UMKM digital merupakan kunci pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah berkomitmen mendorong digitalisasi UMKM tradisional dan memberikan kemudahan bagi UMKM yang sudah terdigitalisasi," ungkap Airlangga dalam webinar "Percepatan Digital Ekonomi dan Keuangan Indonesia di Masa Pandemi" yang diadakan BeritaSatu Media Holdings, Rabu (28/4).

Airlangga menambahkan, pemerintah mendorong pelaku UMKM untuk bergabung ke platform digital antara lain melalui program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). Hingga akhir 2020 tercatat sebanyak 11,7 juta UMKM on boarding ke bisnis daring.

Kemudian, pemerintah juga mendorong perluasan ekspor produk Indonesia melalui kegiatan ASEAN Online Sale Day (AOSD) tahun lalu.

"Diharapkan pada 2030 mendatang, jumlah UMKM yang go digital akan mencapai 30 juta," terang Airlangga.

Ia menjelaskan, selama pandemi telah terjadi shifting pola konsumsi barang dan jasa dari luring (offline) ke daring (online). Trafiknya meningkat sekitar 15-20 persen.

Dari sisi pelaku usaha, 37 persen konsumen baru memanfaatkan ekonomi digital pasca pandemi.

Selain itu, 45 persen pelaku usaha juga aktif melakukan penjualan melalui e-commerce selama pandemi.

Secara umum, produk domestik bruto (PDB) ekonomi digital pada 2020 mencapai US$44 miliar atau tumbuh 11 persen dari tahun 2019.

Merujuk pada estimasi Mckinsey Global Institute (MGI), ekonomi digital Indonesia akan mampu menyumbang sebesar US$130-US$150 miliar bagi pertumbuhan PDB Indonesia di 2025.

Dalam jangka panjang, besaran kontribusi ekonomi digital terhadap PDB dapat mencapai 3,0 persen.

Melihat tren ekonomi digital, pemerintah telah menyusun Strategi Nasional Ekonomi Digital.

Strategi ini memanfaatkan 4 pilar fondasi untuk mewujudkan ekonomi digital terdepan yang mendorong inklusivitas dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

"UU Cipta Kerja akan mengakomodasi upaya pengembangan ekonomi digital, antara lain melalui pengaturan tentang perluasan pembangunan infrastruktur broadband; tarif batas atas dan/atau bawah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat; serta kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penerapan teknologi baru," papar Airlangga.

Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut, di sektor financial technology (fintech), pemerintah juga mengembangkan inklusivitas keuangan yang semakin baik, terutama dalam merangkul 46,6 juta UMKM dan 132 juta orang yang saat ini masih "unbanked" dan belum memiliki akses kepada kredit atau pembiayaan.

Hingga Februari 2021, terdapat 148 perusahaan fintech yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan 45 di antaranya telah memiliki izin dengan jumlah aset Rp4,05 triliun.

Akumulasi jumlah penyaluran pinjaman yang telah disalurkan fintech per Februari 2021 mencapai Rp169,5 triliun atau meningkat sebesar 6,23% (year to date/ytd).

Selain itu, pertumbuhan jumlah rekening yang dimiliki oleh lender dan borrower juga menunjukkan perkembangan yang baik.

Sampai Februari 2021, jumlah rekening lender telah meningkat 2,65% (ytd) menjadi 594 ribu rekening, dan jumlah rekening borrower meningkat 5,2% (ytd) menjadi 49,2 juta rekening.*

Tag:

comments