OJK Cabut Izin Usaha Citra Mandiri Multi Finance
search

OJK Cabut Izin Usaha Citra Mandiri Multi Finance

Zona Barat
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha perusahaan pembiayaan PT Citra Mandiri Multi Finance. (Foto: Ist)

Politeia.id -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha perusahaan pembiayaan PT Citra Mandiri Multi Finance. Hal itu tertuang dalam keputusan dewan komisioner OJK Nomor KEP-40/D.05/2020 tanggal 23 September 2020.

“Dengan dicabutnya izin usaha dimaksud, perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang Perusahaan Pembiayaan dan diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Deputi Komisioner Pengawas IKNB I OJK Anggar Budhi Nuraini dalam keterangan tertulis, Selasa (29/9).

Ketentuan tersebut ialah menyelesaikan hak dan kewajiban debitur, kreditur dan/atau pemberi dana yang berkepentingan. Lalu memberikan informasi secara jelas kepada debitur, kreditur dan/atau pemberi dana yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban.

Juga menyediakan pusat informasi dan pengaduan nasabah di internal perusahaan. Ia menyebut pencabutan izin usaha itu berlaku sejak 23 September 2020. Perusahaan ini beralamat di Jalan Mayjend. Sutoyo Nomor 33, Semarang, Jawa Tengah.

“Selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 POJK Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan yang telah dicabut izin usahanya dilarang untuk menggunakan kata finance, pembiayaan, kata yang mencirikan kegiatan pembiayaan atau pembiayaan syariah, dalam nama perusahaan,” pungkas Anggar.

Sebelumnya, OJK mengatakan telah melakukan penindakan terhadap sejumlah pelaku industri jasa keuangan. Dari tiga sektor jasa keuangan, total izin yang dicabut selama semester I 2020 mencapai 21 badan usaha.

Dari 21 pencabutan itu, enam di antaranya berasal dari Industri Keuangan Non Bank (IKNB), kata Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK Anto Prabowo dalam konferensi pers pada Juli.

Anto menjelaskan di samping pencabutan izin usaha, OJK juga sudah memberikan sejumlah sanksi yang tingkatannya lebih rendah di Industri Keuangan Non Bank (IKNB).

Sampai Juni 2020, OJK telah memberikan 39 sanksi peringatan, 30 sanksi denda pada perusahaan asuransi dan dana pensiun, lalu ada 278 sanksi administratif pada perusahaan pembiayaan dan modal ventura.

Di samping itu, OJK juga menerapkan sejumlah sanksi bagi pelaku usaha di pasar modal. Rinciannya 184 peringatan tertulis, 192 sanksi denda, pembekuan 2 izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE), dan pencabutan izin usaha 7 PEE serta 6 WPEE. Di sektor perbankan, OJK sampai Juni 2020 lalu telah mencabut 2 izin usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Tindak lanjut sektor ini juga termasuk penyelesaian rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan pengawasan bank.

Terkait BPK RI, lembaga itu sempat menyoroti pelaksanaan pengawasan bank umum yang diselenggarakan OJK pada 2017-2019 dan termuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2019. Hasilnya BPK RI sempat mengumumkan 7 nama bank yang berada dalam pengawasan meski OJK belakangan menyatakan sudah menindaklanjuti rekomendasi itu.

Tag:

comments