Istana Pastikan Presiden Jokowi Tak Reshuffle Besok, PDIP Tak Mau Intervensi
search

Istana Pastikan Presiden Jokowi Tak Reshuffle Besok, PDIP Tak Mau Intervensi

Zona Barat
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma`ruf Amien. Foto: Politeia.id/Setkab

Politeia.id -- Istana Kepresidenan memastikan tidak ada agenda Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk merombak atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju jilid dua pada Rabu (21/4) besok.

"Enggak ada. Besok Presiden kunjungan kerja ke Jawa Barat," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno ketika dikonfirmasi wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Selasa (20/4).

Isu reshuffle mengemuka DPR menyetujui pembentukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan juga Kementerian Investasi dalam rapat paripurna pada Jumat (9/4).

Para pengamat memprediksi perombakan kabinet dilakukan pada Rabu pekan ini. Hal itu berkaca dari kebiasaan Jokowi yang kerap melakukan perombakan kabinet sesuai primbon Jawa. Setidaknya, sejak menjabat 2014 lalu, eks Wali Kota Solo, Jawa Timur itu sudah lima kali melakukan reshuffle pada hari Rabu.

Menurut kalender Jawa, tiga reshuffle kabinet dilakukan pada Rabu Pon. Sementara dua reshuffle kabinet dilakukan pada Rabu Pahing.

Kendati demikian, Pratikno enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai wacana perombakan kabinet ke depannya. Dia hanya berujar jika agenda Jokowi pada Rabu besok adalah melakukan kunjungan kerja ke Jawa Barat.

"Ditunggu saja," ujarnya.

PDIP tak intervensi Jokowi

Di sisi lain, Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan menyatakan tidak akan melakukan intervensi dalam reshuffle kabinet karena merupakan hak mutlak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengganti atau pun mempertahankan menterinya.

"Meskipun sebagai partai pendukung Pemerintah dan menguasai kursi di parlemen, PDI Perjuangan tetap bersikap tidak melakukan intervensi kepada Presiden dalam memilih dan mengganti kabinetnya," kata Pengurus DPP PDI Perjuangan Rudianto Tjen, di Sungailiat, Selasa.

Dalam penilaian internal partai, dia mengakui, ditemukan ada menteri anggota kabinet Jokowi yang memiliki kelebihan dalam membantu Presiden, begitu juga sebaliknya, sehingga kondisi seperti ini Presiden yang mempunyai hak mutlak prerogatif untuk menentukan sikapnya.

"Saya cukup yakin, Presiden lebih mengetahui kinerja kabinetnya dalam membantu menjalankan pemerintahan sesuai visi dan misinya," Wakil Bendahara Umum Bidang Internal:

Ia menyatakan, Pemerintahan Jokowi yang dibantu kabinetnya bekerja sudah cukup baik terutama pemerataan pembangunan infrastruktur dalam upaya mendorong peningkatan ekonomi.

"Kebijakan Pemerintah sudah selayaknya kita dukung seperti larangan mudik Lebaran sebagai langkah yang tepat mencegah meningkatnya penyebaran COVID-19," kata Rudianto Tjen.

Tag:

comments