Isu reshuffle, PPP Kritik Nadiem dan Ingatkan Menteri Tak Bikin Blunder
search

Isu reshuffle, PPP Kritik Nadiem dan Ingatkan Menteri Tak Bikin Blunder

Zona Barat
Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin berfoto bersama seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju, di teras depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10) pagi. (Foto: Setkab/Rahmat_

Politeia.id -- Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengingatkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak membuat blunder yang membebani Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara politik.

Menurut Arsul Sani, seyogyanya semua menteri maupun jajaran Pemerintahan punya tekad untuk mengurangi bahkan menghilangkan beban politik dan ruang suudzon terhadap Presiden Jokowi dari elemen masyarakat mana pun.

Hal ini ditegaskan Arsul menanggapi isu reshuffle jilid II Kabinet Indonesia Maju. Pasalnya, setelah kontroversi Perpres bidang usaha investasi yang memasukkan minuman keras sebagai bidang usaha investasi yang akhirnya dicabut dan hilangnya frase agama dalam rancangan peta jalan pendidikan nasional (PJPN), jajaran Pemerintahan, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali disorot terkait kebijakan dan aturan di bidang pendidikan.

Sorotan terkait tidak tercantumnya mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2021. Dalam Pasal 40 ayat 3 PP ini tidak tercantum Pancasila sebagai mata pelajaran. Sedangkan Bahasa Indonesia tdk tercantum tegas, hanya disebut bahasa saja.

"Melihat hal seperti ini terus terulang dan menjelang kemungkinan adanya reshufle kabinet, PPP sebagai partai koalisi pemerintahan mengingatkan jajaran kabinet dan pemerintahan agar kedepan tidak terus-menerus menciptakan beban politik dan ruang suudzon (prasangka tidak baik) terhadap Presiden Jokowi dan pemerintahannya," kata Arsul dalam keterangannya, Senin (19/4).

Arsul menekankan bahwa koordinasi yang baik harus dilaksanakan. Misalnya, pembahasan antarkementerian dan lembaga (K/L) yang komprehensif atas hal-hal yang sensitif atau akan menarik perhatian publik harus dilakukan. Antar K/L juga harus saling melakukan proofreading atas rancangan kebijakan atau aturan.

Menurut Arsul, problem sinkronisasi dan harmonisasi ini timbul karena masih rendahnya kordinasi antar kementerian dan lembaga pemerintahan terkait. Kata Arsul, meski ada kementerian kordinator (kemenko), namun level kordinasi yang tinggi spt diharapkan belum tercipta. Contohnya, kasus tdaik tercantumnya Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran (kuliah) dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021. Padahal dalam Pasal 35 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pancasila dan Bahasa Indonesia masuk kedalam kurikulum perguruan tinggi.

"Ini tentu bisa dimulai dalam rapat kabinet atau rapat kordinasi dibawah Kemenko yang bersangkutan," jelas Wakil Ketua MPR RI ini.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin meyakini reshuffle akan diumumkan Presiden Jokowi pekan ini. Namun, hingga mendekati akhir pekan, reshuffle tak juga diumumkan. Penggabungan Kemendikbud dan Kemenristek memunculkan spekulasi penggantian Nadiem Makarin dari kursi Mendikbud.

Tag:

comments