Ribut-ribut Soal Vaksin Nusantara, Pemerintah: Kita Kembangkan Vaksin Merah Putih
search

Ribut-ribut Soal Vaksin Nusantara, Pemerintah: Kita Kembangkan Vaksin Merah Putih

Zona Barat
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito. Foto: Politeia/BNPB.

Politeia.id -- Pemerintah mendukung penuh pengembangan vaksin Merah Putih yang dikembangkan Lembaga Eijkman dan tim kolaborasinya.

Hal itu disampaikan juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito ketika menyoroti polemik vaksin Nusantara yang dikembangan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Pustranto.

Vaksin Nusantara disebutkan tidak memenuhi kaidah ilmiah selama uji klinis fase I beberapa waktu lalu meski sejumlah anggota DPR telah memutuskan untuk melakukan vaksinasi menggunakan vaksin itu.

"Pengembangan vaksin Merah Putih merupakan hasil inovasi anak bangsa dan merupakan aset intelektual negara untuk investasi jangka panjang. Pengembangan vaksin ini sepenuhnya didukung pemerintah," ujar Wiku dalam keterangan pers virtual di Graha BNPB, Kamis (15/4).

Menurut Wiku, adanya vaksin Merah Putih tidak hanya menyelesaikan masalah kapasitas vaksin di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat global.

Mengingat masih ada kurang lebih 130 negara yang belum terakses vaksin Covid-19 sama sekali.

Karena itu, pemerintah sangat mendukung langkah inovasi di bidang kesehatan untuk mewujudkan kemandirian bangsa, sehingga ketergantungan terhadap produk luar negeri dapat dikurangi.

"Namun demikian, inovasi di bidang kesehatan harus tetap mengikuti kaidah, tahapan ilmiah, sehingga inovasi yang dihasilkan memiliki manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia," paparnya.

Ia menegaskan bahwa vaksin Nusantara bukanlah hasil karya anak bangsa. Pasalnya vaksin itu dikembangkan di Amerika Serikat dan diujicoba di Indonesia.

"Vaksin Nusantara adalah jenis vaksin yang dikembangkan di Amerika dan diujicobakan di Indonesia," katanya.

Wiku menjelaskan bahwa setiap vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat harus melewati kajian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai otoritas masional.

Wiku meminta kepada pengembang vaksin Nusantara agar berkomunikasi dengan BPOM dan tidak boleh membangkang terhadap ketentuan ilmiah yang diajukan BPOM.

BPOM sendiri telah meminta pengembang vaksin Nusantara untuk tidak melanjutkan uji klinis fase II setelah uji klinis fase I ditemukan tidak melalui kaidah penelitian ilmiah.

"Diharapkan tim pengembang vaksin Nusantara dapat berkoordinasi dengan baik dengan Badan POM agar isu yang ada terkait vaksin ini dapat segera terselesaikan," Wiku menutup pernyataannya.*

Tag:

comments