BNPB Minta 30 Provinsi Waspadai Potensi Bibit Siklon Tropis 94W hingga 19 April
search

BNPB Minta 30 Provinsi Waspadai Potensi Bibit Siklon Tropis 94W hingga 19 April

Zona Barat
Citra satelit yang menunjukkan adanya pertumbuhan Bibit Siklon Tropis 94W di Samudera Pasifik utara Papua, Senin (12/4). Foto: Politeia/BMKG.

Politeia.id -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta 30 kepala daerah di tingkat provinsi untuk mewaspadai potensi bibit siklon tropis 94W.

Hal itu merujuk pada analisis BMKG yang menyebutkan telah mendeteksi adanya potensi bibit siklon tropis 94W di Samudera Pasifik dari timur laut Papua yang berpotensi menguat menjadi siklon tropis dalam seminggu ke depan.

Bibit siklon tropis ini mempengaruhi wilayah bagian utara Indonesia, khususnya daerah timur seperti Sulawesi, Kepulauan Maluku, Papua Barat, Papua serta beberapa daerah lain di Indonesia.

Menurut BMKG, bibit siklon ini menyebabkan peningkatan potensi hujan lebat hingga sangat lebat disertai angin kencang dan tinggi gelombang yang akan terjadi pada tanggal 13-19 April 2021.

BNPB Kirim Surat Peringatan Dini

Menyikapi adanya potensi bencana, BNPB menyampaikan peringatan dini dan langkah-langkah kesiapsiagaan melalui surat tertanggal hari ini, Selasa (13/4) kepada 30 gubernur.

Ke-30 wilayah administrasi setingkat provinsi yang dimaksud, antara lain Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.

Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan mengatakan, informasi peringatan dini BMKG dapat digunakan untuk mempercepat penyebarluasan informasi peringatan dini bencana.

"Pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem seperti puting beliung, hujan lebat disertai kilat/petir, dan hujan es dan dampak yang dapat ditimbulkan seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang maupun jalan licin," ujar Lilik melalui surat tertulis kepada 30 Gubernur, sebagaimana diterima Politeia.id, Selasa (13/4).

Dalam surat itu, Lilik meminta koordinasi antardinas terkait dan aparatur untuk kesiapsiagaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masng untuk mencegah dampak yang mungkin timbul dari bencana tersebut.

Koordinasi tersebut, kata Lilik, menyasar pada komunikasi risiko yang ditujukan kepada masyarakat mengenai potensi bahaya untuk menjauh dari lembah sungai, lereng rawan longsor, pohon tumbang atau tepi pantai, khususnya warga yang bermukim di wilayah risiko tinggi.

"Di samping itu, koordinasi bertujuan untuk menyiapkan dan mengelola seluruh sumber daya manusia, logistik, peralatan, penyiapan sarana dan prasarana untuk penanganan keadaan darurat serta penyiapan fasilitas layanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19," tambah Lilik.

Lilik juga meminta pemerintah daerah untuk selalu siap siaga untuk mengevakuasi warga masyarakat yang tinggal di daerah risiko bencana tinggi, seperti lembah sungai, barah lereng rawan maupun tepi pantai.

"Mengaktifkan tim siaga bencana untuk memantau lingkungan sekitar akan gejala awal terjadinya banjir bandang, longsor, angin kencang atau pun gelombang tinggi," imbuhnya.

Tidak hanya itu, Lilik meminta adanya pemantauan ruang udara dan kondisi bandar udara secara terus menerus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Airnav untuk menerbitkan informasi peringatan, berupa Sigmet dan Aerodrome Warning.

Lilik juga meminta untuk mengaktifkan pusat pengendalian operasi (pusdalops) daerah yang terkoneksi dengan pusat-pusat data, informasi dan komunikasi kelembagaan terkait di pusat dan provinsi, kabupaten dan kota.

Lilik pun mengingatkan, apabila diperlukan, pemerintah daerah dapat menetapkan status darurat bencana untuk pembentukan pos komando serta aktivasi rencana kontinjensi menjadi rencana operasi.

"BNPB berharap pemerintah provinsi untuk menginstruksikan beberapa upaya, pertama, meningkatkan koordinasi dengan BMKG di wilayah terkait dengan perkembangan potensi bibit siklon tropis," tutup Lilik.*

Tag:

comments