10 Ribu Buruh Demo di 20 Provinsi, Ini 4 Tuntutannya!
search

10 Ribu Buruh Demo di 20 Provinsi, Ini 4 Tuntutannya!

Zona Barat
Buruh dan mahasiswa yang tergabung di Gerakan Rakyat Menolak-GERAM-berunjuk rasa menolak Omnibus Law di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (11/3/2020). Foto: KBR

Politeia.id -- Sejumlah serikat buruh nasional menggelar demonstrasi besar-besaran hari ini di sejumlah titik di sekitar 20 provinsi di Indonesia.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, demo akbar tersebut dilakukan dengan melibatkan sekitar 10 ribu buruh di seluruh Indonesia.

Ia memperkirakan, ada sekitar 1.000 pabrik tempat para buruh bekerja akan terlibat dalam aksi unjuk rasa.

Mulai dari perusahaan sektor logistik, tekstil, garmen, sepatu, makanan-minuman, percetakan, penerbitan, pariwisata, farmasi, kesehatan, kimia, energi, pertambangan, semen, elektronik, otomotif, hingga pekerja honorer.

"Aksi ini akan dilakukan secara aksi lapangan dan virtual. Untuk aksi lapangan akan diikuti kurang lebih 10.000 buruh di seluruh Indonesia, yaitu di 1.000 pabrik atau perusahaan, 20 provinsi dan 150 kabupaten/kota," kata Iqbal dalam konferensi pers, Minggu (11/4).

Iqbal mengatakan, aksi unjuk rasa ini dilakukan selama empat jam, mulai pukul 09.00 WIB hingga 13.00 WIB.

Adapun 20 provinsi tempat unjuk rasa, antara lain DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dijelaskan Iqbal, akan ada dua aksi yang dilakukan para buruh.

Pertama, dilakukan di tingkat lokal oleh pimpinan serikat pekerja dan perwakilan buruh.

Kedua, dilakukan secara nasional di Mahkamah Konstitusi, Kantor Gubernur, Kantor Bupati/Walikota.

"Untuk Jakarta aksi dipusatkan di MK jam 10.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai arahan Satgas Covid-19," katanya.

4 Tuntutan Buruh

Adapun tuntuntan para buruh dalam aksi demo meliputi empat hal.

Pertama, meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan atau mencabut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan.

Kedua, meminta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tetap diberlakukan.

Ketiga, menolak pembayaran THR dilakukan dengan cara dicicil.

Terakhir, buruh juga meminta agar Kejaksaan Agung menuntaskan persoalan dugaan korupsi yang terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan.

"Jangan berdalih nanti hasil akhirnya deponering dengan alasan bisnis, kami menolak sikap itu dan harus diusut tuntas, ditetapkan tersangkanya," tandas Iqbal.

Iqbal menambahkan, ratusan ribu buruh yang tidak ikut dalam aksi lapangan direncanakan mengikuti aksi virtual secara live streaming.

"(Aksi) ini akan diperluas aksinya karena bagi buruh tekanannya sudah cukup keras," papar Iqbal.

Ada beberapa serikat buruh yang tergabung dalam aksi akbar ini, antara lain: KSPI, FSPMI, SPN, FSP, KEP, Aspek Indonesia, FSP ISI, FSP FARKES, FSP LEM, FSP PAR, PPMI, Forum Guru dan Tenaga Honorer, FSPASI, dan masih banyak lagi serikat buruh lainnya.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sebelumya telah meminta agar massa aksi untuk menahan diri melakukan aksi demonstrasi mengingat situasi masih pandemi Covid-19.

"Saya kira ini kan pandemi belum selesai, saya kira semua harus mengurangi kumpul massa dalam jumlah besar dan tetap mengikuti prokes," ujar Ida usai membuka acara Munas II FKSPN di Hotel Grasia Semarang, Senin (5/4) lalu.

Ia mengatakan selama ini pihaknya selalu terbuka menerima saran dan masukan dari para buruh.

Untuk itu, pihaknya mengimbau agar buruh menyalurkan aspirasinya tanpa harus turun ke jalan.

"Kalau ingin memberikan masukan, kami sangat terbuka. Dan selama ini kami juga sudah biasa dari teman-teman serikat pekerja," katanya.*

Tag:

comments