Protes Keras Indonesia terhadap Vanuatu Soal Masalah Papua di Sidang PBB
search

Protes Keras Indonesia terhadap Vanuatu Soal Masalah Papua di Sidang PBB

Zona Barat
Silvany Austin Pasaribu, diplomat muda yang mewakili Indonesia menggunakan hak jawab, di Sidang Umum PBB. Foto: Youtube

Politeia.id--Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa Vanuatu bukan perwakilan warga Papua, saat menyampaikan hak jawab atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilontarkan negara Pasifik itu terhadap Indonesia.

“Anda bukanlah representasi dari orang Papua, dan berhentilah berfantasi untuk menjadi salah satunya,” kata Silvany Austin Pasaribu, diplomat muda yang mewakili Indonesia menggunakan hak jawab, di Sidang Umum PBB, Sabtu (26/9).

Dalam rekaman video resmi PBB, Silvany menyebut Vanuatu memiliki obsesi yang berlebihan dan tidak sehat tentang bagaimana Indonesia harus bertindak atau memerintah negaranya sendiri.

Pasalnya, hampir setiap tahun dalam Sidang Umum PBB, Vanuatu selalu menyinggung isu dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat Papua---sebuah tuduhan yang dianggap Indonesia sengaja digaungkan untuk mendukung separatisme.

“Indonesia akan membela diri dari segala advokasi separatisme yang disampaikan dengan kedok kepedulian terhadap hak asasi manusia yang artifisial,” kata Silvany.

Ia menegaskan bahwa sejak 1945, Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari Indonesia yang merupakan keputusan final dan tidak dapat diubah. Hal ini juga telah didukung dengan tegas oleh PBB serta komunitas internasional sejak beberapa dekade lalu.

“Prinsip-prinsip Piagam PBB yang jelas tidak dipahami Vanuatu adalah penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial,” ujar Silvany.

Dalam jawabannya, Silvany juga mempertanyakan bagaimana Vanuatu, yang belum meratifikasi konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi rasial dan menandatangani perjanjian internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, justru “menceramahi” Indonesia mengenai isu HAM di Papua.

“Kami menyerukan kepada Pemerintah Vanuatu untuk memenuhi tanggung jawab hak asasi manusia Anda kepada rakyat Anda dan dunia. Jadi sebelum Anda melakukannya, mohon simpan khotbah Anda untuk diri Anda sendiri,” ujar diplomat yang kini bertugas sebagai Sekretaris Kedua Fungsi Ekonomi pada PTRI New York.

Sebelumnya, Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman menuduh Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Papua, dan masih berlanjut hingga saat ini.

Menurut dia, dugaan pelanggaran HAM di Papua menjadi perhatian khusus negara-negara Pasifik yang menyeru agar Indonesia mengizinkan Dewan HAM PBB mengunjungi Papua. Namun, kata Loughman, seruan itu tidak direspons oleh Pemerintah Indonesia.

“Saya meminta pemerintah Indonesia untuk merespons seruan pemimpin Pasifik,” ujar dia.

Tahun lalu, Vanuatu juga menuding Indonesia tak memberi izin kepada Dewan HAM PBB untuk berkunjung ke Papua. "Kami prihatin atas Pemerintah Indonesia yang menunda pemberian konfirmasi waktu untuk Komisioner HAM untuk mengunjungi Papua," kata Wakil Tetap Vanuatu untuk PBB Sumbue Antas

Protes Keras

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyesalkan dan memprotes keras sikap Perdana Menteri Vanuatu dalam Sidang Umum PBB yang kembali menuduh Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat.

Syarief Hasan menyampaikan pandangannya bahwa Vanuatu salah satu negara yang sangat kecil di kawasan Pasifik ini mendapatkan informasi yang salah dan keliru.

Sebab, Papua dan Papua Barat yang merupakan bagian dari Indonesia adalah provinsi yang paling mendapatkan perhatian dalam pemerataan pembangunan satu dekade terakhir.

“Isu pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat tidaklah benar. Bahkan TNI dan Polri lah yang berusaha melindungi masyarakat Papua dan Papua Barat dari serangan-serangan yang berulangkali dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata, Vanuatu jelas telah mendapatkan informasi yang keliru dan menyesatkan," ujar Syarief Hasan dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (29/9).

Anggota DPR RI Komisi I yang juga membidangi Luar Negeri dan Pertahanan ini menilai ada upaya dari Vanuatu untuk membantu menyuarakan kepentingan organisasi Papua merdeka.

“Ini bukan kali pertama Vanuatu menuduh Indonesia. Pemerintah harus mengambil langkah tegas terkait hal ini," tegas Syarief.

Menurut Syarief, hampir setiap tahun Vanuatu selalu mengangkat secara subjektif dan menyesatkan terkait isu pelanggaran HAM di Papua. Bahkan, kata dia, Vanuatu pernah menyeludupkan penggerak pembebasan Papua Barat, Benny Wenda bersama delegasi Vanuatu di Kantor Komisi Tinggi HAM PBB tanpa sepengetahuan Komisioner Tinggi HAM PBB.

Ia pun mendorong Pemerintah untuk mengevaluasi hubungan diplomatik Indonesia dengan Vanuatu. “Tindakan yang dilakukan Vanuatu dengan terus menerus mengangkat isu Papua dan Papua Barat yang merupakan wilayah sah kedaulatan Indonesia dan sikap Vanuatu tersebut yang mencampuri urusan internal Indonesia adalah telah menciderai hubungan diplomatik kedua negara," tegasnya.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin juga mengkritik keras pernyataan PM Vanuatu Bob Loughman. Dia menilai pernyataan PM Vanuatu merupakan hal yang sangat tidak pantas, tidak etis, dan tidak menghargai serta menghormati kedaulatan negara lain.

"Dengan terulangnya perilaku Vanuatu, PM Vanuatu perlu memahami geografi, geopolitik, dan geostrategi Indonesia sebagaimana diatur dalam norma dan hukum hubungan internasional," kata Azis dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Tag:

comments