TPDI Kecam Bupati Sikka Aniaya Kasatpol PP, Minta Kapolres dan DPRD Bertindak
search

TPDI Kecam Bupati Sikka Aniaya Kasatpol PP, Minta Kapolres dan DPRD Bertindak

Zona Barat
Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo. Foto: Ist

Politeia.id -- Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus meminta DPRD Kabupaten Sikka dan Kapolres Sikka proaktif menanggapi dugaan penganiayaan/pemukulan yang dilakukan Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo terhadap Kasatpol PP Adeodatus Buang Da Cunha bersama tiga anggotanya.

Menurut Petrus, aksi pemulukan tersebut sangat memalukan, merusak citra kepemimpinan di Sikka, baik sekarang maupun akan datang.

"Karena itu Polres Sikka harus proaktif jangan tunggu laporan dari pihak korban, akan muncul gelombang protes masyarakat," kata Petrus dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (31/3).

Petrus mengatakan peristiwa penganiayaan ini bukan persoalan sepele, namun telah sudah merusak citra kepemimpinan Pemda Sikka.

"Karena Robi Idong telah mempertontonkan gaya kepemimpinan yang arogan dan congkak, yang dalam kasus ini demi membela keangkuhan putranya, konon tidak menerima ditindak akibat melanggar protokol Covid-19, yakni abai menggunakan masker," jelas dia. 

Lebih lanjut Petrus mengatakan jika masyarakat Sikka mulai menghubungkan peristiwa saling menyandera untuk salng melindungi antara pimpinan Forkopimda Sikka.

Konon, sebelumnya Satpol PP sempat merazia seorang pejabat Polres Sikka dalam operasi yustisi karena sedang dugem di kafe. Dan sebagai balasannya, kata Petrus, Bupati Robi Idong menindak Satpol PP. Sehingga kondisi ini akan merusak kohesivitas kerja Forkopimda Sikka.

"Kapolres Sikka harus mengambil tindakan kepolisian terhadap Robi Idong, Beri dia status tersangka melalui suatu proses penyelidikan dan penyidikan untuk memastikan apakah peristiwa ini merupakan kejahatan atau masuk kategori pembinaan aparat sebagaimana didalilkan oleh Robi Idong. Apa kata dunia kalau masih ada metode pembinaan dengan tangan besi," katanya.

Di sisi lain, Petrus juga mendesak DPRD Sikka tidak boleh meremehkan kasus ini, tidak boleh hanya sekedar menyelipkan kasus penganiayaan aparat Satpol PP dan Damkar, atau sekedar ditanyakan dalam Rapat Pansus 1 LPKJ Akhir Tahun Anggaran 2021.

Menurutnya, seluruh fraksi DPRD Sikka harus memiliki kesadaran bersama, mengagendakan penggunaan hak angket, karena menyangkut perilaku buruk, tabiat (modung hemu) dalam kelanjutan kepemimpinan di Sikka.

"Jika Kapolres Sikka dan unsur Forkopimda lainnya tidak mengambil sikap untuk mendorong ke arah proses hukum dengan mekanisme keadilan restoratif (restoratif justice), membiarkan Robi Idong dan Keluarganya dihakimi oleh jagad medsos, maka Pemda Sikka akan menghadapi gelombang aksi unjuk rasa menuntut Robi Idong diadili secara hukum dan diimpeach atau dimakzulkan," katanya.

Melansir Media Indonesia, Kasatpol PP Kabupaten Sikka, Adeodatus Buang Da Cunha bersama tiga anggotanya mengaku dipukul Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo di rumah pribadinya, di Desa Lepolima, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, Rabu (24/3).

Hal ini terungkap dalam rapat Pansus I DPRD Sikka bersama Dinas Satpol PP Sikka yang berlangsung, Selasa (30/3) di Gedung DPRD Sikka.

Kasus pemukulan ini, kata Da Cunha bermula ketika ia tiga anggotanya dipanggil oleh Bupati Sikka ke rumah pribadinya. Selanjutnya, ia bersama tiga anggotanya dimarahi oleh Bupati Sikka karena menutup usaha warga tidak memiliki izin dan melakukan operasi yustisi razia masker yang tidak humanis kepada warga.

"Bupati marah-marah dengan kami. Kami berdiri semua. Kami dipukul dan ditendang oleh Bupati Sikka," ujar Adeodatus di hadapan anggota DPRD Sikka dalam rapat pansus.

Da Cunha mengakui apa yang dilakukan oleh Bupati Sikka adalah sebagai bentuk pembinaan bagi terhadap dirinya bersama anggotanya.

"Saya anggap pemukulan yang dilakukan oleh Bupati Sikka sebagai pembinaan kepada kami. Saya menyadari sekali itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Bupati Sikka adalah bentuk pembinaan," ujar dia.

Sementara itu, anggota DPRD Sikka Florensia Klowe sekaligus yang memimpin rapat Pansus I itu menyesalkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Bupati Sikka terhadap bawahannya. Ia menegaskan kalau memang itu pembinaan yang dilakukan oleh Bupati Sikka tidak seharusnya di rumah pribadinya.

"Kalau itu pembinaan itu harusnya di kantor Satpol PP Sikka. Tidak dilakukan dirumah.Yang dipukul Bupati Sikka itu adalah saudara-saudara kami. Kami tidak terima penjelasan Pak Kasatpol PP Sikka bahwa tindakan yang dilakukan oleh Bupati Sikka itu adalah pembinaan," ujar dia.

Dirinya menegaskan seharusnya tindakan yang dilakukan oleh Bupati Sikka tidak perlu terjadi. Ia juga kembali mengingatkan tindakan Bupati Sikka itu tidak boleh terulang kembali terhadap ASN yang lainnya.

"Kami cukup kecewa sekali penjelasan Kasat Pol PP Sikka bahwa tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Bupati Sikka itu bagian dari bentuk pembinaan. Kami cukup kecewa sekali Kasat Pol PP Sikka bisa menerimanya itu," sesalnya dalam ruang sidang.

Tag:

comments