Koalisi Aktivis Lingkungan Kaltim Minta Jokowi Cabut Kebijakan Soal Limbah Batubara
search

Koalisi Aktivis Lingkungan Kaltim Minta Jokowi Cabut Kebijakan Soal Limbah Batubara

Zona Barat
Aksi teatrikal aktivis lingkungan di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (17/3/2021) siang. Foto: Politeia.id/Ist

Politeia.id --Puluhan aktivis lingkungan yang bergabung dalam koalisi menggelar aksi teatrikal di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (17/3) siang.

Koalisi aktivis terdiri dari Jaringan Anti Tambang (Jatam) Kaltim, Walhi Kaltim, Pokja 30, LBH Samarinda, GMNI Samarinda, Planktos Unmul dan FNKSDA Kaltim.

Mereka membawa spanduk dan poster yang menuliskan "Abu batubara dan limbah sawit adalah zat berbahaya. Kembalikan ke dalam limbah B3".

Aksi ini merespon keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menghapus limbah batubara hasil pembakaran Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) dari kategori Limbah Bahan Berbahaya Beracun (LB3).

Hal ini tertuang dalam peraturan turunan UU Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menurut koalisi, penetapan aturan ini tidak terlepas dari desakan simultan sejak pertengahan tahun 2020 oleh Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) termasuk Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA) dan 16 Asosiasi Industri meminta FABA dikeluarkan dari Daftar Limbah B3 yang menjadi bagian di dalamnya.

"Keputusan yang berpihak pada industri energi kotor batubara ini adalah kabar buruk bagi lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, dan masa depan transisi energi bersih terbarukan nasional," kata koordinator koalisi, Richardo Richard dalam siaran pers yang diterima Politeia.id, Rabu (17/3).

Menurut koalisi upaya masif persoalan batubara ini dimulai dari revisi UU Minerba, UU Omnibus Law Cipta Kerja, proyek hilirisasi batubara yang berusaha membajak RUU EBT, dan sekarang dengan menghapus limbah FABA dari jenis limbah B3.

Dalam catatan koalisi, saat ini di Kaltim masih ada 734 Izin Usaha Pertambangan pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur izin pertambangan batubara yang awalnya pada kewenangan pemerintah kabupaten dan kota, dimana kewenangan dalam pemberian izin tersebut ditangan pemerintah pusat dengan terbitnya Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020.

Belum lagi 186 Izin Usaha Perkebunan yang dikelola oleh 146 perusahaan perkebunan sawit pada areal seluas 2,6 juta hektar.

"Ini artinya bagaimana beban berat dari kerusakan lingkungan yang ditanggung oleh provinsi Kalimantan Timur sudah terjadi secara mengerikan dan pemerintah dari pusat sampai ke daerah pun tak berdaya terutama ada industri ekstraktif yang serakah akan lahan ini melakukan pelanggaran, contoh nyatanya kasus PT. Indominco, perusahaan ini sudah divonis bersalah karena pengelolaan buruk FABA, ternyata di lapangan tidak terjadi pemulihan, nilai denda sangat kecil dan tidak membuat jera," jelas dia.

Lebih lanjut Richardo mengatakann, studi mengenai pencemaran lingkungan akibat FABA maupun dampak kesehatannya masih sangat terbatas.

Selain itu, snformasi hasil pengujian air tanah tidak tersedia untuk diakses publik, sekalipun disyaratkan dalam pengelolaan limbah B3. Sementara, kegiatan berizin yang bertahun-tahun dianggap taat pun belum tentu benar.

"Seringnya inspeksi serius dilakukan setelah keresahan masyarakat kian merebak atau jika ada pengaduan masyarakat. Jika pun sanksi dijatuhkan, tidak selalu menjamin masyarakat terbebas dari pelanggaran berulang. Industri ekstraktif sumber daya alam selalu saja bergandeng erat bermesraan dengan korupsi, konflik, kerusakan dan kriminalisasi," jelas dia.

Tag:

comments