Daur Ulang Film PKI untuk Siapa?
search

Daur Ulang Film PKI untuk Siapa?

Zona Barat
Kegiatan nonton bareng film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI di Aceh. Foto Antara/Rahmad

Partai Gerindra mengusulkan agar film Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) digarap ulang. Ketua DPP Partai Gerindra, Vasco Ruseimy menilai, G30S/PKI merupakan bagian dari sejarah bangsa. Seluruh rakyat diharapkannya tidak melupakan peristiwa tersebut.

"Kejadian mencekam Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh) tahun `65 enggak boleh dilupakan begitu saja. Rakyat harus terus mengingat sejarah kekejaman PKI, khususnya para generasi muda. Jangan sampai ideologi komunis bangkit lagi di negara Pancasila ini," kata Vasco dalam keterangan tertulis, Jumat (25/9).

Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI merupakan judul film dokudrama propaganda Indonesia tahun 1984 yang disutradarai dan ditulis Arifin C. Noer. Film diproduksi selama dua tahun dengan anggaran Rp800 juta kala itu dan disponsori pemerintah Orde Baru (Orba).

Vasco pun mendorong pemerintah tidak melarang kegiatan menonton film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI agar masyarakat mengetahui sejarah. Agar lebih menarik perhatian publik, khususnya generasi milenial, disarankan dibuat ulang.

"Pasti jauh lebih baik kalau ada versi yang paling baru. Lebih kekinian, bisa masuk ke generasi-generasi milenial,” jelasnya.

Vasco berkeyakinan, film G30S/PKI versi terbaru akan menarik banyak minat penonton jika ada investor yang bersedia mendanainya serta didukung peralatan dan perlengkapan modern. "Pasti laris."

Gatot dan PKI

Isu PKI kembali mencuat setelah Gatot Nurmantyo, mantan Panglima TNI mengungkapkan ke publik belum lama ini. Dia menuding PKI ada di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Gatot mengaitkan ini dengan pencopotannya dari jabatan Panglima TNI sebelum waktunya karena mewajibkan bawahannya untuk nonton bareng film ‘Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI.

Tudingan lain dari Gatot ke pemerintahan Jokowi adalah peringatan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Sejak 2017, Pemerintahan Jokowi menetapkan 1 Juni sebagai hari libur untuk memeringati hari lahir Pancasila. Namun, pada era Orde Baru, zaman Desukarnoisasi, masyarakat dilarang memperingati itu.

Pernyataan Gatot dibantah Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian. Menurut dia, pergantian pimpinan TNI pasti dilakukan jika masa jabatannya sudah habis.

"Kalau untuk itu kan karena memang masa jabatan Pak Gatot sudah selesai dan memang sudah waktunya pergantian rutin pimpinan TNI. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemutaran G30S," kata Donny kepada wartawan, Kamis (24/9).

Donny menilai pernyataan Gatot terlalu jauh dan kebablasan mengaitkan pergantian dirinya lantaran perintah pemutaran film G30S/PKI. Donny memastikan bahwa pergantian Panglima TNI dari Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo ke Marsekal Hadi Tjahjanto tidak dilakukan di tengah jalan.

"Kita tahu semua pimpinan apakah TNI-Polri pasti kan ada masa jabatan dan ketika memang masa itu berakhir kan pasti akan ada pergantian. Kan beliau tidak dicopot di tengah jalan kan?" ujarnya.

Donny juga menepis pernyataan Gatot soal penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila karena keinginan PKI. Dia menjelaskan bahwa 1 Juni adalah hari saat Presiden Soekarno berpidato tentang Pancasila di sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Untuk itu, ditetapkanlah 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila untuk menghormati momentum tersebut. Dia menilai pernyataan Gatot Nurmantyo terlalu halusinatif.

"Ini kan hanya memperingati satu momen sejarah yang perlu diketahui oleh generasi muda kita supaya paham bahwa Pancasila itu tidak hadir secara tiba-tiba tapi ada prosesnya. Jadi tidak ada hubungannya dengan PKI. PKI siapa yang menginginkan itu dirayakan 1 Juni?" jelas dia.

"Jadi sekali lagi, itu agak halusinatif dan terlalu jauh menghubungkan antara hari lahir Pancasila dengan PKI," sambung Donny.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai isu kebangkitan PKI sudah tak laku untuk kepentingan politik elektoral. Hal itu dikatakan Adi, jika mencuatnya pernyataan Gatot itu dihubungkan dengan politik nasional.

"Isu PKI enggak laku sebagai jualan politik elektoral. Karena tak terbukti. Pilpres 2019 isu PKI santer sekali tapi gak ngefek sama sekali," ujar Adi saat dihubungi, Kamis (24/9/2020).

Adi menyarakan lebih baik para tokoh yang selama konsen mengangkat isu kebangkitan PKI, harus keluar dari isu tersebut. Mengingat, ia melihat masih banyak isu-isu kebangsaan yang perlu dikritisi khususnya menyangkut isu-isu yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.

"Rakyat itu butuh sesuatu yang nyata untuk kebutuhan mereka. Bukan hanya wacana elite yang tak ada kaitannya dengan kebutuhan hidup mereka sehari-hari," kata Analis Politik asal UIN Jakarta ini.

Direktur Riset Setara Institute Halili Hasan menilai, isu PKI sebagai konsolidasi jaringan kelompok-kelompok politik yang kontra akan kekuatan nasionalisme-sekuler.

"Apakah kebangkitan PKI itu riil? Tidak. Itu mainan sekelompok kecil politik yang tidak punya narasi yang kokoh untuk menciptakan musuh bersama," kata Halili, mengutip Pikiran Rakyat, Kamis (24/9).

Menurut Halili, secara subtantif bangsa Indonesia tidak butuh indoktrinasi semacam film Penghianatan G30S/PKI untuk mewaspadai komunisme. "Film itu jelas film propaganda rezim yang banyak dipersoalkan kontennya oleh banyak sejarawan," katanya.

Ia pun mengingatkan bahwa masyarakat harus diberikan imbauan yang masuk akal terkait isu komunis tersebut. "Hantu PKI yang sering digembar-gemborkan sekelompok orang itu enggak ada faktanya kok. Masyarakat kita yang tumbuh di masa Soeharto, sudah pada tahu kok adanya film itu," katanya.

Anak-anak muda yang tidak banyak tahu tentang film Penghianatan G30S/PKI itu, menurutnya tidak perlu diwajibkan juga untuk nonton film tersebut. Namun, bagi yang mau menonton juga jangan dilarang.

"Mereka sudah lebih canggih dari pada kelompok-kelompok tua untuk menemukan tontonan-tontonan pembanding yang disediakan oleh kemajuan teknologi, khususnya internet," pungkasnya.

 

Tag:
comments