Tunjuk Dewan Direksi LPI, Jokowi: INA Bisa Rebut Kepercayaan Global
search

Tunjuk Dewan Direksi LPI, Jokowi: INA Bisa Rebut Kepercayaan Global

Zona Barat
Presiden Joko Widodo saat memperkenalkan jajaran Dewan Pengawas dan Dewan Direktur LPI di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/2) pagi. Foto: Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden.

Politeia.id -- Presiden Joko Widodo memiliki ambisi besar untuk merebut pasar keuangan internasional melalui pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA).

Hal itu disampaikan Jokowi saat memperkenalkan jajaran Dewan Pengawas dan Dewan Direktur LPI di teras belakang Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/2) pagi, seperti terlihat dari tayangan Youtube Sekretariat Presiden.

Jokowi optimis, LPI bisa mengakumulasi dana yang besar untuk pembiayaan pembangunan dalam negeri, salah satunya untuk biayai infrastruktur.

Meski jauh tertinggal di belakang negara lain seperti Uni Emirat Arab, Cina, Norwegia, Saudi Arabia, Singapura, Kuwait, dan Qatar, LPI bisa menjadi alternatif pembiayaan infrastruktur yang lebih kuat di masa depan.

"Indonesia termasuk negara yang sangat terlambat dalam pembentukan Sovereign Wealth Fund. Walaupun lahir belakangan, saya meyakini INA mampu untuk mengejar ketertinggalannya dan mampu memperoleh kepercayaan nasional dan internasional," ujar Jokowi.

Untuk mewujudkan ambisinya, Jokowi menggantungkan harapannya pada pundak dewan direksi LPI yang baru dipilihnya hari ini.

Kepala Negara mengakui bahwa orang-orang yang terpilih merupakan putra-putri terbaik bangsa yang bisa membawa LPI menjadi Sovereign Wealth Fund (SWF) terbesar dunia.

Adapun Dewan Direksi LPI diisi oleh lima tokoh yang semuanya berasal dari kalangan profesional.

Kelimanya adalah Ridha Wirakusumah (Ketua Dewan Direktur), Arief Budiman (Wakil Ketua Dewan Direktur), Stefanus Ade Hadiwidjaja (Direktur Investasi), Marita Alisjahbana (Direktur Risiko), serta Eddy Porwanto (Direktur Keuangan).

Sementara untuk Dewas LPI terdiri dari lima orang yang meliputi dua anggota ex officio yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai ketua merangkap anggota dan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai anggota.

Selain itu, ada tiga orang anggota dari kalangan profesional. Ketiganya yaitu Darwin Cyril Noerhadi sebagai anggota untuk masa jabatan tahun 2021-2026, Yozua Makes sebagai anggota untuk masa jabatan tahun 2021-2025, dan Haryanto Sahari sebagai anggota untuk masa jabatan tahun 2021-2026.

Kelima Dewas LPI tersebut dipilih Jokowi pada akhir Januari lalu.

"Dengan fondasi hukum dan dukungan politik yang kuat serta Dewan Pengawas dan jajaran Direksi yang hebat dan jejaring internasional yang kuat, saya meyakini Indonesia Investment Authority (INA) akan memperoleh kepercayaan nasional dan internasional dan mampu membuat INA sebagai Sovereign Wealth Fund kelas dunia," kata Jokowi.

Mantan pengusaha mebel ini berharap, keberadaan LPI bisa mempercepat pembangunan infrastruktur dan mengoptimalkan nilai aset negara secara jangka panjang, serta menyediakan alternatif pembiayaan bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Saat ini LPI memiliki total dana sebesar Rp75 triliun untuk pembiayaan awal yang terdiri dari Rp15 triliun dari APBN 2020, Rp15 triliun dari APBN 2021 dan Rp45 triliun dari pengalihan saham.

Dana tersebut dialokasikan pemerintah berdasarkan PP Nomor 74 Tahun 2020 mengenai modal awal LPI.

Sementara itu, dana investasi SWF dari luar negeri sudah mencapai US$8 miliar atau setara Rp112,8 triliun.

Rinciannya, sebanyak US$2 miliar dari Kanada; US$2 miliar dari AS melalui International Development Finance Corporation (IDFC); dan US$4 miliar dari Jepang melalui Japan Bank of International Cooperation (JBIC).

Pemerintah menargetkan investasi melalui LPI mencapai US$20 miliar atau setara Rp281,1 triliun.

Target itu dikejar untuk memenuhi kebutuhan investasi infrastruktur berdasarkan estimasi RPJMN yang mencapai Rp6.445 triliun.

Untuk itu, Jokowi berharap seluruh jajaran pemerintah dan pemangku kepentingan mendukung berjalannya LPI ke depannya.

Menurut Jokowi, "Indonesia harus mempunyai alternatif pembiayaan yang memadai untuk akselerasi menuju Indonesia Maju".*

Tag:
comments