Menilik Sejarah UU ITE yang Kini Mau Direvisi Presiden Jokowi
search

Menilik Sejarah UU ITE yang Kini Mau Direvisi Presiden Jokowi

Zona Barat
Presiden RI Joko Widodo. Foto: Istimewa/Net.

Politeia.id -- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) kini sudah memasuki usia yang ke-13.

UU ini disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mulai diundangkan pada 21 April 2008.

Di tengah gempuran informasi yang makin tak terkendali di ruang digital, Presiden Joko Widodo memandang perlu merevisi kembali UU tersebut.

Jokowi melihat masih ada banyak pasal karet yang bisa berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam penegakan hukum bagi masyarakat di era digital.

UU ITE kerap menjadi delik aduan bagi masyarakat untuk melaporkan seseorang yang terindikasi melakukan perbuatan melawan hukum di ruang digital.

Menurut Jokowi, ada batas yang masih kabur antara ekspresi kebebasan berpendapat di negara demokrasi dengan perbuatan melawan hukum.

Untuk itu, sudah saatnya UU ITE direvisi agar bisa menciptakan keadilan demokratis bagi masyarakat dalam mengungkapkan kebebasannya.

Namun sejarah awal perumusan UU ITE perlu diketahui terlebih dahulu oleh masyarakat sebelum UU itu direvisi.

Plt. Kepala Biro Humas Kementrian Komunikasi dan Informatika Ferdinandus Setu pernah mengungkapkan bahwa penyusunan UU ITE adalah gabungan dari dua RUU, yaitu RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi dari Universitas Padjajaran Bandung dan RUU E-Commerce dari Universitas Indonesia.

Tim Unpad ditunjuk oleh Departemen Komunikasi dan Informasi sedangkan Tim UI oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pada penyusunannya, Tim Unpad bekerjasama dengan para pakar di Institut Teknologi Bandung yang kemudian menamai naskah akademisnya dengan RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI).

Sedangkan tim UI menamai naskah akademisnya dengan RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik.

Pengaturan ITE mengacu pada beberapa instrumen internasional, seperti UNCITRAL Model Law on eCommerce dan UNCITRAL Model Law on eSignature.

Hal itu dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat umumnya untuk mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik.

Pada tahun 2003 kedua RUU tersebut digabung menjadi satu naskah RUU ITE untuk dibahas di DPR.

Dua tahun kemudian, Departemen Kominfo berdiri dan dibentuk Panitia Kerja yang beranggotakan 50 orang.

Pembahasan RUU ITE dilakukan selama dua tahun, mulai 2005-2007.

Secara umum, materi UU ITE dibagi menjadi dua bagian besar.

Bagian pertama terkait e-commerce mengatur tentang market place, nama domain, tanda tangan elektronik baik yang digital (mengandung algoritma private dan public key infrastructure) maupun non digital (scan tanda tangan, password, PIN, dan sidik jari).

Pada bagian kedua mengatur tindak pidana teknologi informasi yang memuat banyak subbagian.

Pertama, soal ilegal konten seperti informasi SARA, ujaran kebencian, informasi bohong/hoaks, penipuan online, pornografi, judi online, dan pencemaran nama baik yang tertuang pada Pasal 27, 28, dan 29.

Kedua, soal akses ilegal seperti hacking di Pasal 30; ketiga, mengenai illegal interception di Pasal 31 seperti penyadapan; dan keempat, soal data interference seperti gangguan atau perusakan sistem secara ilegal yang tertuang pada Pasal 32, 33, 34, dan 35.

UU ITE telah mengalami satu kali revisi pada Agustus 2016 di era Menteri Kominfo Rudiantara.

Dari 54 pasal ada 7 ketentuan yang direvisi, diantaranya penegasan soal delik pencemaran nama baik adalah delik aduan, di mana pada ketentuan sebelumnya merupakan delik umum.

Dalam perjalanannya, pasal pencemaran nama baik memang yang paling banyak digugat ke Mahkamah Konstitusi.

Tidak sedikit juga masyarakat yang terdampak oleh pasal tersebut hanya karena melakukan perbuatan yang mengarah kepada indikasi mencemarkan nama baik, tidak saja kepada pemerintah, melainkan juga kepada lembaga atau sesama warganegara.

Salah satu kasus yang paling heboh terjadi pada tahun 2009, setahun setelah UU ini diundangkan tahun 2008.

Prita Mulyasari, seorang Ibu Rumah Tangga di daerah Tangerang dituduh mencemarkan nama baik sebuah rumah sakit swasta hanya karena ia mengeluhkan pelayanan rumah sakit tersebut dalam sebuah milis di internet.

Kala itu, Twiiter, Facebook, Mesenger, WhatsApp, atau Instagram, belum masuk ke Indonesia, sehingga pertukaran informasi masih dilakukan melalui milis atau `mailing list`.

Akibat tuduhan pencemaran nama baik, muncullah gerakan spontan dari masyarakat untuk menyelamatkan Prita melalui tajuk "Koin untuk Prita".

Melalui UU ITE, Kominfo pun gencar melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang dianggap menyebarkan konten pornografi, pengajaran Islam radikal, terorisme, hoaks dan konten-konten negatif lainnya.

Pemblokiran tersebut dinilai membelenggu kebebasan berpendapat masyarakat sehingga pemerintah seolah-olah menjadi pemegang tunggal kebenaran atas informasi.

Pengacara Farhat Abbas pernah melakukan judicial review (uji materi) terhadap UU ITE kepada MK.

Farhat melakukan permohonan uji materi karena terkena Pasal 28 ayat (2) gara-gara membuat pernyataan di Twitter yang mengandung unsur penghinaan terhadap SARA terhadap mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Namun MK menilai penyebaran informasi yang dilakukan dengan maksud menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan bertentangan dengan jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan individu.

MK pun menolak uji materi yang diajukan Farhat karena perbuatannya bukan saja melanggar UU ITE, tetapi ada nilai dan norma yang lebih universal.

Kini, memasuki tahun kelima setelah amandemen pertama, Jokowi merasa penting untuk merevisi pasal-pasal karet dalam UU ITE agar tidak menimbulkan multi-tafsir di masyarakat.

Menurut Jokowi, masih ada batas yang masih kabur antara ekspresi kebebasan berpendapat dan demokrasi dengan perbuatan melawan hukum yng mengarah kepada UU ITE.

Rencana tersebut mendapat dukungan dari beberapa pihak, salah satunya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD.

"Pemerintah akan mendiskusikan inisiatif utk merevisi UU ITE," ujar Mahfud melalui akun Twitter-nya, Senin (15/2) malam.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi menuturkan bahwa UU ITE dibuat untuk menciptakan iklim demokrasi yang bermartabat di tengah kehadiran teknologi digital.

"Dulu pada 2007/2008 banyak yang usul dengan penuh semangat agar dibuat UU ITE," cerita Mahfud.

Menurut Mahfud, revisi UU ITE perlu didukung. Tidak saja oleh pemerintah, tetapi terlebih oleh DPR dan Polri.

Menumbuhkan ekosistem demokrasi siber yang bersih dan bermartabat sangat diperlukan saat ini.

"Jika sekarang UU tersebut dianggap tidak baik dan memuat pasal-pasal karet mari kita buat resultante baru dengan merevisi UU tersebut," paparnya.*

Tag:
comments