Dukung Revisi UU ITE, Mahfud MD Cerita Semangat Awal Perumusannya
search

Dukung Revisi UU ITE, Mahfud MD Cerita Semangat Awal Perumusannya

Zona Barat
Menko Polhukam Mahfud MD. Foto: Humas Kemenko Polhukam.

Politeia.id -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mendukung rencana Presiden Joko Widodo untuk merevisi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 atau UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik (ITE).

"Pemerintah akan mendiskusikan inisiatif utk merevisi UU ITE," ujar Mahfud melalui akun Twitter-nya, Senin (15/2) malam.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi menuturkan bahwa pada mulanya UU ITE dibuat dengan semangat membara oleh pemerintah dan DPR.

UU ITE dibuat untuk menciptakan iklim demokrasi yang bermartabat di tengah kehadiran teknologi digital.

"Dulu pada 2007/2008 banyak yang usul dengan penuh semangat agar dibuat UU ITE," cerita Mahfud.

Namun dengan pertimbangan baru, Presiden Jokowi memandang bahwa UU ITE perlu direvisi karena mengandung banyak pasal karet di dalamnya.

Menurut Mahfud, revisi tersebut perlu didukung. Tidak saja oleh pemerintah, tetapi terlebih oleh DPR dan Polri.

Menumbuhkan ekosistem demokrasi siber yang bersih dan bermartabat sangat diperlukan saat ini.

"Jika sekarang UU tersebut dianggap tidak baik dan memuat pasal-pasal karet mari kita buat resultante baru dengan merevisi UU tersebut," paparnya.

Jokowi sebelumnya mengatakan akan merevisi UU ITE karena memiliki banyak pasal karet sehingga kerap menimbulkan multi-tafsir di masyarakat mengenai kebebasan berpendapat.

Kepala Negara berpendapat bahwa perbedaan tafsir terhadap UU ITE juga kerap menimbulkan ketidakadilan dalam memberikan perlindungan hukum.

"Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini karena disinilah hulunya. Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak," ujar Jokowi saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2021 di Jakarta, Senin (15/2).

UU ITE mula-mula memiliki semangat besar untuk menjaga agar ruang digital Indonesia berada dalam kondisi bersih, sehat, beretika, dan produktif.

Namun, implementasi UU tersebut masih kerap menimbulkan rasa ketidakadilan dan belum menjamin kebebasan substantif warganegara.

Kepada Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Jokowi meminta untuk meningkatkan pengawasan agar implementasi terhadap penegakan UU ITE dapat berjalan secara konsisten, akuntabel, dan menjamin rasa keadilan.

"Negara kita adalah negara hukum yang harus menjalankan hukum yang seadil-adilnya, melindungi kepentingan yang lebih luas, dan sekaligus menjamin rasa keadilan masyarakat," pungkasnya.

Selebihnya, Jokowi meminta Kapolri beserta seluruh jajarannya lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan yang menjadikan UU ITE sebagai rujukan hukumnya.

"Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE biar jelas," pinta Jokowi.*

Tag:

comments