Presiden Jokowi Pertimbangkan untuk Merevisi UU ITE
search

Presiden Jokowi Pertimbangkan untuk Merevisi UU ITE

Zona Barat
Presiden RI Joko Widodo. Foto: Twitter.

Politeia.id -- Angin segar bagi iklim demokrasi Indonesia. Presiden Joko Widodo mempertimbangkan untuk merevisi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menurut Jokowi, UU tersebut memiliki banyak pasal karet sehingga kerap menimbulkan multi-tafsir di masyarakat mengenai kebebasan berpendapat.

Kepala Negara berpendapat bahwa perbedaan tafsir terhadap UU ITE juga kerap menimbulkan ketidakadilan dalam memberikan perlindungan hukum.

"Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini karena disinilah hulunya. Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak," ujar Jokowi saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2021 di Jakarta, Senin (15/2).

UU ITE mula-mula memiliki semangat besar untuk menjaga agar ruang digital Indonesia berada dalam kondisi bersih, sehat, beretika, dan produktif.

Namun, implementasi UU tersebut masih kerap menimbulkan rasa ketidakadilan dan belum menjamin kebebasan substantif warganegara.

Kepada Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Jokowi meminta untuk meningkatkan pengawasan agar implementasi terhadap penegakan UU ITE dapat berjalan secara konsisten, akuntabel, dan menjamin rasa keadilan.

"Negara kita adalah negara hukum yang harus menjalankan hukum yang seadil-adilnya, melindungi kepentingan yang lebih luas, dan sekaligus menjamin rasa keadilan masyarakat," pungkasnya.

Selebihnya, Jokowi meminta Kapolri beserta seluruh jajarannya lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan yang menjadikan UU ITE sebagai rujukan hukumnya.

"Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE biar jelas," pinta Jokowi.

Di era teknologi siber, mantan Gubernur DKI Jakarta menilai bahwa kebebasan berpendapat merupakan hal yang substantif untuk menumbuhkan budaya demokrasi.

Pasalnya, Indonesia terus mengalami penurunan indeks demokrasi.

Laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) awal tahun ini memperlihatkan bagaimana kualitas demokrasi Indonesia terjun bebas ke level terendah.

Indonesia menduduki posisi ke-64 dengan skor 6,3. Indonesia berada di bawah Malaysia, Filipina dan Vietnam.

Rekor ini merupakan yang terburuk dalam 14 tahun terakhir.

Indonesia pun dikategorikan sebagai negara dengan `demokrasi cacat`.

Dari kelima indikator utama penentuan indeks demokrasi, aspek budaya politik dan kebebasan sipil yang paling rendah, masing-masing skor 4,38 dan 5,59.

Untuk proses pemilu dan pluralisme Indonesia mencatat skor 7,92; fungsi dan kinerja pemerintah 7,50; dan partipasi politik 6,11.

Transparency International (TI) dalam laporannya Januari lalu menyebutkan bahwa sebetulnya tingkat perkembangan demokrasi berkaitan erat dengan tingkat korupsi.

Semakin tinggi tingkat korupsi, makin rendah kualitas demokrasi.

Dengan kata lain, ketika fondasi demokrasi lemah maka korupsi menjadi jauh lebih berkembang.

Untuk Indonesia, organisasi anti korupsi internasional itu memasukkannya dalam kategori `demokrasi cacat` dengan skor 38 dan berada di urutan ke-89.

Karena itu, dengan pertimbangan merevisi UU ITE, Jokowi berharap iklim demokrasi di Indonesia kembali baik.

Namun ia menegaskan agar pemerintah dan masyarakat bersama-sama menjaga ruang digital yang bersih, sehat, beretika, dan produktif melalui implementasi UU ITE yang baru nanti.*

Tag:

comments