Praktisi Hukum: Penetapan Orient Riwu Kore sebagai Bupati Sabu Raijua Sah Secara Yuridis
search

Praktisi Hukum: Penetapan Orient Riwu Kore sebagai Bupati Sabu Raijua Sah Secara Yuridis

Zona Barat
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus. Foto: Istimewa/Net.

Politeia.id -- Isu dwi kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua terpilih Orient Patriot Riwu Kore menjadi topik penting dalam diskusi publik belakangan ini.

Orient baru diketahui memiliki kewarganegaraan ganda setelah Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta mengkonfirmasi status tersebut untuk menjawabi pertanyaan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sabu Raijua soal status Orient yang diketahui tinggal di AS sebelum mencalonkan diri dalam Pilkada Sabu Raijua tahun 2020.

Status ganda tersebut menimbulkan polemik karena Undang-undang Indonesia tidak memperbolehkan seseorang memiliki dua kewarganegaraan sekaligus.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mengatakan bahwa dengan diketahuinya status warganegara ganda setelah Pilkada maka penetapan Orient sebagai Bupati Sabu Raijua tetap dinyatakan sah secara yuridis.

Dengan begitu, status penetapan Orient tidak dapat lagi dibuka pintu untuk dipersoalkan atau dibatalkan.

"Itu terlebih karena Calon Bupati Orient Patriot Riwu Kore telah melewati semua tahapan proses pencalonan dan dinyatakan telah memenuhi semua persyaratan calon dan pencalonan baik di internal partai politik pengusung maupun di KPU Kabupaten Sabu Raijua, ujar Petrus dalam keterangannya kepada Politeia.id, Sabtu (6/1).

Namun, Petrus menyayangkan kinerja KPU Sabu Raijua, dan juga di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya.

Pasalnya, selain kasus Orient, ada fakta lain di mana Bupati Manggarai Barat terpilih Edisitasius Endi juga dinyatakan lolos seleksi meski cacat hukum.

Petrus menduga ada politik intervensi dari pihak tertentu untuk kepentingan politik jangka pendek.

"Terdapat kelemahan mendasar dari pejabat KPU kita di NTT dan di tempat-tempat lain, adalah mentalitas mudah diintervensi, sehingga dalam banyak hal muncul kasus-kasus kontroversial karena faktor kelengahan pejabat KPU atau karena tidak maksimal bekerja dalam tahapan penelitian dan verifikasi dokumen administrasi calon dan pencalonan," pungkasnya.

Petrus menilai, dua kasus tersebut pada tahap akhir akan memunculkan problem yuridis, karena kelengahan atau kesengajaan KPU Kabupaten tidak mendengarkan suara dan protes masyarakat ketika proses pencalonan mulai berjalan, dengan tetap meloloskan paslon yang cacat hukum.

Selain problem kinerja penyelenggara Pemilu, Petrus juga menyoroti kelemahan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan peraturan turunan lainnya tentang Pilkada.

Pada Pasal 7 UU No.10 Tahun 2016, misalnya, tidak mensyaratkan secara absolut bahwa yang boleh menjadi calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota hanyalah warga negara Indonesia atau melarang yang bukan warga negara Indonesia atau yang memiliki dwi kewarganegaraan selain Indonesia tidak boleh menjadi calon.

Ketentuan Pasal 7 menyatakan "setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, harus memenuhi syarat".

Namun, Petrus melihat ada celah krusial di mana UU Pemilu membolehkan siapapun mencalonkan dirinya.

Hal itu berbeda dengan syarat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang harus merupakan seorang warganegara Indonesia menurut UUD 1945.

Pada Pasal 6 UUD 1945 dikatakan bahwa Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus seorang warganegara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, dan seterusnya.

"Ketentuan ini secara tegas menyatakan harus seorang warganegara Indonesia sejak kelahirannya, berbeda dengan syarat hendak menjadi Calon Gubernur, Bupati dan Walikota di dalam UU No. 10 Tahun 2016 yang lebih lunak," terang Petrus.

Untuk itu, ia berpendapat bahwa kasus Bupati Orient menjadi bahan kajian yang sangat menarik bagi para ahli hukum tata negara dan administrasi pemerintahan di masa depan.

Bahwa perlu ada upaya konstitusional baru sebagai antisipasi jika kasus serupa terjadi lagi di masa mendatang.

"Karena UU Pilkada sendiri tidak diantisipasi atau dibuka syarat pembatalan akibat dwi kewarganegaraan calon atau pasangan calon kepala daerah," ungkap Petrus.*

Tag:

comments