Indef: Jangan Salahkan Warga yang Tetap Keluar Rumah, Rp600 Ribu Tak Cukup
search

Indef: Jangan Salahkan Warga yang Tetap Keluar Rumah, Rp600 Ribu Tak Cukup

Zona Barat
Petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan Operasi Yustisi di kawasan Kota tua, Jakarta, Senin (21/9/2020). ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj.

PSBB Jilid 2 di DKI Jakarta mulai berlaku sejak Senin (15/9) lalu. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, yakni ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang hampir penuh dan tingkat kematian yang tinggi.

Meski demikian, pemberlakuannya tidak terlalu ketat seperti PSBB pada masa awal pandemi. Ada 11 sektor esensial, termasuk lini strategis, konstruksi, energi, logistik, kebutuhan sehari-hari dan lainnya yang masih diperbolehkan untuk beroperasi. Syaratnya, ke-11 sektor ini harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan kapasitasnya dibatasi 50% dibanding waktu normal.

Perkantoran juga masih boleh beroperasi dengan kapasitas maksimum 25%. Selain itu, mal juga masih boleh dibuka dengan maksimal pengunjung 50% dibanding waktu sebelum pandemi.

Hingga sepekan PSBB jilid 2 berjalan, sebanyak 46.2234 pelanggar terjaring dalam razia dan diberi sanksi sesuai kemampuan pelanggar. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus mengatakan sanksi diberikan bervariasi diberikan kepada pelaku. Sanksi tersebut berupa teguran tertulis, sanksi sosial hingga denda administratif.

"22.885 orang ditegur baik tertulis maupun teguran langsung. Kemudian ada sanski sosial 22.576. Untuk denda administrasi ada 1.890 orang," kata Yusri di Jakarta, Senin (21/9).

Yusri menambahkan Operasi Yustisi selama sepekan ini telah mengumpulkan Rp 280.501.000 uang denda dari pelanggar. Uang tersebut akan diserahkan kepada kas Pemprov DKI Jakarta.

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Astuti mengatakan PSBB jilid 2 tidak terlalu efektif menekan penyebaran Covid-19 di DKI. Sebab, pengetatan seharusnya sudah dilakukan sejak Maret lalu.

"PSBB kali ini tidak terlalu ketat, mal dan restoran masih dibuka. Menurut saya, itu tidak terlalu efektif," kata Esther kepada Politeia.id, Jumat (18/9) malam.

Berdasarkan kajian Indef, peningkatan kasus terjadi ketika terjadi pelonggaran untuk memberikan kesempatan kepada pelaku usaha. Contohnya adalah Spanyol dan China yang melakukan pengetatan sejak Maret lalu. Namun, kata Esther, ketika mereka melakukan pelonggaran saat kurva masih mengalami kenaikan, maka angka kasus justru mengalami pelonjakkan.

"Nah, mereka kemudian sadar, lockdown kembali diterapkan sampai tidak ditemukan kasus baru. Dan hasilnya, China recovered lebih cepat," ujar Esther.

Esther mengatakan, usaha China ini berhasil karena dibarengi tanggungjawab pemerintah terhadap warganya. Ini kalah jauh dibandingkan dengan Indonesia dimana stimulus fiskal yang dikucurkan pemerintah untuk menanggulangi pandemi Covid-19 masih terlalu sedikit yakni hanya sebesar 0,2% dari total PDB Indonesia.

Australia misalnya, mengucurkan stimulus ekonomi sebesar A$189 miliar, atau 9,7% dari PDB. Lalu Amerika Serikat yang mengucurkan stimulus fiskal sebesar 10% dari PBD, atau sebesar US$2 triliun. Padahal, kata dia, Indonesia memiliki mortality rate sebesar 9,3%, atau paling tinggi kedua setelah Italia.

"Anggaran Indonesia untuk social protection jauh lebih kecil dibandingkan negara lain, maka jangan harap Indonesia akan cepat pulih dari dampak Covid-19," katanya.

Selain itu, Esther mengatakan program subsidi Rp600 ribu tidak akan efektif untuk mendorong daya beli masyarakat. Padahal konsumsi masyarakat ini sangat perlu didorong demi menyelamatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Esther menjelaskan, subsidi gaji sebesar Rp 600 ribu tersebut jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan negara lain. Di Belanda misalnya, pemerintah memberikan stimulus sejenis kepada warga negaranya sebesar EUR 1.200 per orang. Dengan stimulus tersebut, Esther menyebut warga negara Belanda bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka.

"Jadi kalau ngasih BLT agar masyarakat duduk diam di rumah harus sesuai UMR di daerah itu, seperti yang dilakukan Belanda dan AS," kata dia.

"Tidak heran pemerintah melakukan pelonggaran karena sadar tidak mampu memberikan bantuan yang bisa meng-cover biaya hidup mereka," kata dia.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Sarman Simanjorang menilai pemerintah dalam posisi dilematis menerapkan PSBB jilid 2. Jika PSBB jilid 2 tidak diberlakukan, penularan Covid-19 akan mengkhawatirkan dan mengancam keselamatan warga. Sebaliknya, jika diberlakukan tentu berdampak bagi ekonomi warga yang baru mulai bergairah selama PSBB transisi.

"Bagi Pak Gubernur ini sebenarnya seperti makan buah simalakamas. Jadi dua-duanya, apapun keputusannya pasti ada dampaknya," kata Sarman, Jumat (18/9).

Mengaku menghormati keputusan Anies, Samran berpendapat kebijakan Anies tetap beresiko bagi pertumbuhan ekonomi warga DKI. Menurut dia, pengetatan warga akan memukul dunia usaha, terutama Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM).

"Apalagi kalau kita lihat di gedung perkantoran, hanya 25 persen yang masuk. Tentu banyak UMKM yang selama ini menjual makanan di perkantoran itu, mau tidak mau mereka juga tutup. Jadi ini dampaknya sangat luar biasa," kata dia.

Meski demikian, Samran mengatakan UMKM berharap agar PSBB jilid 2 merupakan kebijakan yang terakhir agar tidak berdampak jauh pada dunia usaha. Oleh karena itu, dia berharap agar seluruh warga DKI taat pada protokol kesehatan.

"Tapi bagi kami penguasaha, ini tidak ada pilihan walaupun dengan segala risiko dan konsekuensi kami harus terima. Tapi dengan harapan PSBB ini yang terakhir. Jadi ini kita pertaruhkan semuanya. Tidak bisa hanya pemerintah dan pengusaha, tapi terutama masyarakat," kata dia.

Di sisi lain, Samran juga berharap agar pemerintah memperpanjang stimulus bagi UMKM hingga akhir tahun 2021. Samran mengatakan, stimulus dari pemerintah bakal membantu UMKM untuk bertahan dengan asumsi ekonomi kembali pulih di pertengahan tahun depan.

Dia menambahkan, sebaiknya bantuan modal bagi UMKM tidak melalui skema perbankan. "Tada semacam kelonggaran, ada skema tertentu. Karena kalau skema perbankan akan ada agunan lah, laporan keuangan lah, segalam macam. Dan diyakini banyak yang tidak layak mendapat pinjaman," kata dia.

Tag:
comments