Listyo Sigit, Berharap untuk Polri yang Lebih Profesional
search

Listyo Sigit, Berharap untuk Polri yang Lebih Profesional

Zona Barat
Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo. Foto: Sekjen DPR.

Politeia.id -- Didampingi tiga pesaingnya, Komjen Listyo Sigit Prabowo memasuki ruang Komisi III DPR untuk menggelar uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon kepala polisi Rebuplik Indonesia (kapolri), Rabu pekan lalu.

Ketiga senior sekaligus saingan Sigit merupakan calon kapolri yang diusulkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Mereka ialah Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komisaris Jenderal Arief Sulistyanto, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono dan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Komjen Agus Andrianto.

Selain ketiga seniornya, Sigit juga mengaku didampingi oleh para juniornya. "Saat ini Polri solid, Pak," kata Sigit di depan anggota Komisi III DPR, Senayan, Rabu (20/1).

Di awal proses uji kelayakan, Sigit bercerita tentang sowannya kepada sejumlah kalangan, baik dari tokoh agama, tokoh politik, dan sejumlah eks kapolri. Menurut Sigit, dia diberi banyak kritik, masukan dan saran untuk membangun institusi Polri ke depan.

"Ke depan, tidak ada boleh lagi hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Tidak boleh lagi ada kasus Nenek Minah yang mencuri kakao kemudian diproses hukum karena hanya untuk mewujudkan kepastian hukum. Tidak boleh ada lagi seorang ibu yang dilaporkan anaknya dan kemudian ibu tersebut diproses. Dan sekarang sedang berlangsung prosesnya dan akan segera masuk ke proses persidangan," ujar Sigit.

"Ke depan tidak boleh ada lagi ataupun kasus-kasus lain yang mengusik rasa keadilan masyarakat. Betul penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, namun humanis," imbuhnya.

Jokowi menunjuk Listyo Sigit sebagai calon tunggal kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis yang pensiun pada Senin, 25 Januari 2021. Presiden Jokowi mengirim surat presiden (Supres) atas nama Sigit sebagai calon tunggal Kapolri ke pimpinan DPR RI pada Rabu (13/1/2020) yang diterima langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Supres yang bernomor: R-02/Pres/01/2021 tersebut dibawa oleh Menteri Sekertaris Negara (Mensekneg) Pratikno.

Jokowi, di sisi lain mempunyai alasan tersendiri memilih Sigit untuk memimpin pucuk pimpinan tribrata tersebut. Presiden Jokowi melalui Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan, Sigit merupakan sosok yang mempunyai loyalitas dan integritas.

"Kan semua ada kriteria. Kapasitas, kapabilitas, loyalitas, integritas, itu bagian dari semua itulah," ujar Moeldoko di kantornya, Rabu (20/1/2021).

Lanjut Moeldoko, seorang pemimpin mempunyai tanggung jawab yang luar biasa. Tanggung jawab tersebut hanya dapat diemban oleh seseorang dengan kemampuan luar biasa pula. Sosok Sigit kata Moeldoko, kapabilitas dan kapasitasnya dalam mengadopsi berbagai persoalan sudah terbukti baik.

Tak hanya itu, lanjut Moeldoko, seorang pemimpin juga harus berjiwa loyal terhadap negara. Dalam hal ini, antara kata dan tindakan harus sejalan.

"Jadi semua agregat dari indikator-indikator yang dikenali dari awal itu memuculkan sebuah agregat, dan agregat itu seseorang akan dipilih, begitu. Jadi bukan karena macam-macam, jangan diartikan macam-macam," ujarnya.

Moeldoko mengakui bahwa pemilihan pemimpin tertinggi Korps Bhayangkara bisa dilakukan melalui pendekatan senioritas. Namun, ada pertimbangan-pertimbangan terkait kriteria calon yang menyebabkan Presiden akhirnya tak menggunakan pendekatan tersebut.

"Jadi pasti Presiden sudah memikirkan untuk kepentingan yang lebih besar maka ada pertimbangan-pertimbangan lain," tegasnya.

Dalam memilih nama calon kapolri kata Moeldoko, Presiden telah membuat penilaian secara luas, baik dari jarak dekat, jarak jauh, penilaian keseharian, hingga pengalaman-pengalaman empiris calon.

"Jadi penilaian itu bersifat holistik. Holistik memperhatikan berbagai hal, baik dari sisi persyaratan-persyaratan yang tadi, dari sisi psikologinya, dari sisi yang lain-lain," tukasnya.

Dicecar Komisi III DPR

Setelah nama Sigit diserahkan ke DPR RI, Komisi III langsung mengundang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk Rapat Gelar Pendapat Umum (RDPU) pada Kamis (14/01/2020).

Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry mengatakan, RDPU tersebut bertujuan untuk meminta masukan atas penunjukan Sigit sebagai calon tunggal Kapolri.

"Kami mengundang RDPU PPATK dan Kompolnas. Tujuan RDPU tersebut adalah untuk meminta masukan dari masyarakat," ujar Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Selanjutnya Komisi III DPR RI menjadwalkan Sigit untuk menyerahkan makalahnya. Namun Sigit tidak menyerahkan sendiri makalah tersebut pada Selasa, 19 Januari 2021. Makalahnya diserahkan ke Komisi III DPR melalui perwakilan tim naskah yakni Kadiv Propam Irjen Ferdi Sambo, Kapolda Aceh Irjen Wahyu Widada dan Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta.

Sigit menyerahkan makalah tersebut untuk menghadapi uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang diselenggarakan Rabu, 20 Januari 2021. Judul makalahnya yakni "Transformasi Menuju Polri yang Presisi". Kata "presisi" merupakan akronim dari prediktif, responsibilitas, transparasi berkeadilan.

Dalam proses fit and proper test, Sigit memaparkan delapan komitmen yakni menjadikan Polri sebagai institusi yang Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan, menjamin keamanan untuk mendukung program pembangunan nasional, menjaga soliditas internal, meningkatkan sinergisitas dan soliditas TNI-Polri, serta bekerja sama dengan APH dan kementerian/lembaga lain untuk mendukung dan mengawal program pemerintah

Selanjutnya Sigit mendukung terciptanya ekosistem inovasi dan kreativitas yang mendorong kemajuan ekonomi Indonesia, menampilkan kepemimpinan yang melayani dan menjadi teladan, mengedepankan pencegahan permasalahan, pelaksanaan keadilan restorative justice dan problem solving dan setia kepada NKRI dan senantiasa merawat kebhinekaan.

Dalam proses fit and proper test itu, Komisi III DPR dari berbagai fraksi menyentil sejumlah kasus yang ramai ditangani kepolisian akhir-akhir ini. Anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat Benny K Harman mengingatkan Sigit agar melakukan penegakkan hukum secara adil dan humanis. Selain hukum tidak boleh tajam ke atas tapi tumpul ke bawah, Benny mengibaratkan penegakkan hukum juga tidak boleh tajam ke kanan tetapi tumpul ke kiri.

"Saya tambahkan jangan hanya tajam ke kanan tetapi tumpul ke kiri. Jangan hanya tajam ke pada kami yang ada di luar pemerintahan, sedangkan teman-teman yang ada di dalam kok tumpul," katanya.

Beberapa hal lain yang menjadi catatan Benny kepada Sigit yaitu soal hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul. Benny mendukung Polri melakukan penegakkan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian dan penyebar informasi hoaks.

Namun, Benny mempertanyakan bagaimana upaya Sigit menjamin bahwa penegakkan hukum itu tidak hanya menyasar kelompok tertentu.

"Kami dukung penuh, tetapi apa yang Anda (Sigit) lakukan untuk menjamin supaya penegakkan hukim ini tidak hanya ditujukan pada kelompok tertentu, tetapi keompok lain semacam dikasih keleluasaan," tutur dia.

Selain itu, Benny menyinggung soal reformasi di internal tubuh Polri. Dia mengatakan, jika terpilih sebagai Kapolri, Sigit harus bisa membangun sebuah kebiasaan baru. Ia mengingatkan bahwa Polri merupakan institusi yang memiliki kewenangan besar dengan sokongan APBN yang besar pula.

"Bagaimana bapak membangun habitus baru itu, mencegah penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan kekuasaan," kata Benny.

Mengakhiri pertanyaannya, Benny menyebut saat ini ada sekitar 60.000 kasus hukum yang terbengkalai. Dia mengatakan, puluhan ribu kasus yang mangkrak ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Sigit ketika menjabat sebagai Kapolri nanti.

"Saat ini ada 60 ribuan kasus yang mangkrak di lembaga ini, tidak jelas penyelesaiannya. Ini adalah tantangan bapak. Tolong kasih kami sedikit apa yang bapak lakukan untuk mengatasi kasus yang mangkrak ini," tandasnya.

Fit and proper test tersebut berjalan selama tiga jam. Herman Herry selaku Ketua Komisi III DPR menyampaikan bahwa pihaknya memutuskan secara mufakat menyetujui usulan Presiden Jokowi supaya institusi Polri dipimpin oleh Sigit.

"Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan dan catatan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi. Akhirnya pimpinan dan anggota komisi III DPR RI secara mufakat menyetujui pemberhentian dengan hormat dari jabatan Kapolri atas nama Jenderal Idham Azis, dan menyetujui pengangkatan Komjen Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri," kata Herman.

DPR RI pun menggelar rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani pada Kamis (21/01/2021). Rapat paripurna tersebut mengesahkan pemberhentikan Jenderal Idham Azis sebagai Kapolri dan mengangkat Sigit sebagai Kapolri yang baru sesuai usulan Presiden Jokowi.
Wajah Baru Polri

Pengamat inteligen dan keamanan dari Universitas Indonesia Stanislaus Riyanta menyoroti motto “presisi” yang diusung Sigit. Menurut Riyanta, Sigit membawa wajah baru ditubuh polri. Riyanta meyakini Sigit akan fokus pada tindakan pencegahan.

“Pak Sigit ini nanti lebih mengedepankan pencegahan, termasuk adanya restoratif justice. Polisi nanti dituntut untuk berubah hadir di masyarakat untuk melakukan pencegahan kejahatan, bukan datang di masyarakat ketika ada masalah,” kata Riyanta.

Tantangan terbesar yang dihadapi Sigit kata Riyanta, soal radikalisme dan terorisme. Pasalnya kelompok tersebut menganggap Polri sebagai musuh. Untuk mengatasi hal tersebut kata Riyanta, Sigit harus menjalin hubungan baik dengan organisasi masyarakat (Ormas) besar seperti Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan sejumlah Partai Politik.

“Kekuatan masyarakat sipil, termasuk menggalang kekuatan kelompok masyarakat. Itu pasti nanti masalah radikalisme dan terorisme bisa teratasi. Jadi dengan orangnya menjalin hubungan baik tetapi ketika ada kasus kejahatan harus ditindak tegas,” katannya.

Sementara itu pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan Sigit kata Riyanta terkait kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Polri kata Riyanta harus menjalankan rekomendasi Komnas HAM seperti kasus yang extrajudicial killing di Km 50 yang menewaskan laskar FPI.

“Kalau memang Polri bersalah atau benar ya disampaikan. Jadi rekomendasi Komnas HAM harus dijalankan,” tegasnya.

Riyanta juga menyinggung kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Dimensi kasus pelanggaran HAM di Papua kata Riyanta cukup luas dan menjadi sorotan dunia internasional. Polri harus berkolaborasi dengan Komnas HAM, masyarakat adat dan tokoh agama untuk mencegahnya.

“Kasus-kasus yang sudah terjadi harus ditangani dan diselesaikan. Tentu tidak bisa sendirian, terutama kasus itu melibatkan oknum-oknum dari kesatuan lain,” tukasnya.

Sementara pengamat inteligen Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati meminta Sigit menjalankan semua komitmen yang telah disampaikan kepada publik saat fit and proper test. Hal tersebut untuk menjaga wibawa dan profesionalitas Polri.

“Kapolri baru harus piawai dalam hadapi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) dalam kurun 3-5 tahun mendatang beserta jawaban aksi tindaknya,” ujar Susaningtyas.

Susaningtyas pun menyoroti kinerja Badan Intelijen Keamanan Polri (Baintelkam). Pasalnya kata Susaningtyas, data inteligen merupakan dasar pengambilan keputusan pimpinan Polri.

“Baintelkam harus dikelola dengan pola yang lebih terintegrasi dengan Badan lain dalan institusi Polri, sehingga data intelijen bisa langsung bermanfaat sebagai dasar pengambilan keputusan pimpinan polri. Kinerja Baintelkam ke depan penting sekali utamanya dalam tangani Intoleransi,” tukasnya.

Sementara Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo atau Romo Benny berharap Sigit menjadi penjaga gawang ideologi Pancasila.

“Kapolri ke depan punya visioner. Dia harus jadi penjaga gawang ideologi pancasila dan menegakkan konstitusi. Karena itu dasar kebijakannya. Bagaimana membangun sistem keamanan semesta rakyat itu yang mendapat perlindungan rasa aman dari pihak kepolisian,” tegas Romo Benny.

Polri dibawah kepemimpinan Sigit, kata Romo Benny, harus mengayomi masyarakat secara profesional, adil dan mampu memberi rasa keadilan publik.

“Maka dibutuhkan Polri ke depan adalah polri yang memang proaktif untuk mencegah kejahatan. Baik kecepatan dengan teknologi, kejahatan dengan konvensional, tapi juga kejahatan terhadap kemanusiaan,” tegasnya.

Pekerjaan rumah (PR) terbesar Polri kata Romo Benny mengatasi kebencian yang mengancam keutuhan bangsa.

“Maka Polri harus melihatkan sebanyak mungkin publik untuk kampanye aktif. Dalam pengertian menjaga keutuhan hidup berbangsa dan bernegara. Memang Kapolri dituntut untuk membaca tanda tanda zaman. Membaca realitas yang paling penting sekarang adalah menegakkan hukum yang berdasarkan konstitusi,” tukasnya.

Tag:

comments