DPR Nilai Proposal Mitigasi Covid-19 Biden Bisa Ungkit Ekonomi Indonesia
search

DPR Nilai Proposal Mitigasi Covid-19 Biden Bisa Ungkit Ekonomi Indonesia

Zona Barat
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin. Foto: Arief/Man.

Politeia.id -- Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menilai bahwa proposal anggaran penanganan pandemi virus corona (Covid-19) yang diluncurkan Presiden Joe Biden bisa memberikan sentimen positif terhadap pemulihan ekonomi Indonesia.

"Komitmen Biden untuk dengan serius menangani ekskalasi pandemi Covid-19 di AS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dunia usaha agar segera bangkit. Upaya ini diharapkan dapat menstabilkan pasar global yang tentunya dapat turut mempengaruhi kinerja ekonomi Indonesia," ujar Puteri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (23/1).

Biden memulai administrasinya pada Kamis (21/1), sehari setelah dilantik menjadi Presiden AS ke-46 bersama Wapres Kamala Harris di Washington DC.

Sejak beberapa pekan terakhir usai Pilpres AS November 2020, Biden disebutkan telah meluncurkan sejumlah program kunci sebagai agenda utama 100 hari administrasinya.

Salah satunya adalah proposal penanganan pandemi Covid-19 yang telah menewaskan 400 ribu warga AS sejak Januari 2020.

Biden diketahui telah menetapkan anggaran senilai US$1,9 triliun untuk mitigasi Covid-19. Ini termasuk US$20 miliar untuk program vaksinasi, pemeriksaan stimulus US$1.400 dan menaikkan upah minimum menjadi US$15 per jam.

Untuk saat ini, rencana paket stimulus fiskal senilai US$1,9 triliun ini masih perlu mendapat persetujuan dari Kongres AS.

Selanjutnya, Biden menargetkan 100 juta suntikan vaksin dalam 100 hari pertama pemerintahannya dan membentuk dewan penasihat Covid-19 untuk membantu pemerintah terhadap pandemi global.

"Ini akan menjadi salah satu upaya operasional paling menantang yang pernah kita lakukan sebagai sebuah bangsa," kata Biden tentang distribusi vaksin, Kamis (21/1) lalu.

"Kita harus bergerak ke surga dan bumi untuk mendapatkan lebih banyak orang divaksinasi, menciptakan lebih banyak tempat bagi mereka untuk divaksinasi, untuk memobilisasi lebih banyak tim medis untuk mendapatkan suntikan di lengan orang," imbuh presiden 72 tahun.

Menurut Puteri, Indonesia perlu segera menangkap peluang tersebut dengan memperkuat kerja sama dengan AS di beberapa sektor strategis.

"Misalnya terkait investasi bidang energi terbarukan dan ekonomi digital yang juga sejalan dengan fokus pemerintahan Presiden Jokowi," papar politisi Partai Golkar.

Puteri menyebutkan, salah satu upaya pemulihan ekonomi yang bisa dilakukan Indonesia adalah dengan mematangkan komitmen dalam penataan regulasi dan kelembagaan melalui UU Cipta Kerja dan pembentukan Lembaga Pengelola Investasi.

"Kami yakin hal ini dapat menjadi instrumen penting dalam upaya memulihkan perekonomian Indonesia dan memperkuat hubungan bilateral dengan pemerintah AS," ujar Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR.

Untuk itu, DPR mendorong pemerintah menjaga hubungan diplomatik di bidang ekonomi yang harmonis dengan AS di era Presiden Biden.

Sejauh ini, AS telah menjadi salah satu negara tujuan ekspor terbesar atas produk Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Desember 2020, pangsa ekspor non migas Indonesia ke AS mencapai nilai US$1,87 miliar atau setara Rp26,2 triliun.

"Pelaku pasar kita sudah harus mulai jeli melihat kebutuhan pasar. Tidak hanya nilai ekspor, kita perlu pastikan kualitas dan jenis barang ekspor tersebut terjaga dan sesuai dengan permintaan dan kebutuhan," tandas Puteri.

Tidak hanya pemerintah, ia juga mendorong DPR berperan dalam membangun dan mendukung peningkatan hubungan dagang dengan AS.

"Pelaku pasar dalam negeri juga dapat membuka komunikasi dengan pasar AS melalui DPR. Diplomasi parlemen juga dapat menjadi salah satu jalan pembuka hubungan dagang yang baik dengan negara-negara sahabat. Diharapkan, DPR dapat turut menjalin hubungan yang semakin erat dengan Kongres AS," tutup Putri.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perekonomian global dan domestik mulai menunjukkan tren pemulihan meski masih dibayangi ketidakpastian.

Hal itu ditandai salah satunya oleh kepemimpinan Biden di AS dan pertumbuhan ekonomi yang mulai positif di China.

"Amerika Serikat yang hari ini punya presiden baru tentu diharapkan untuk segera pulih dan memberi kepastian bagi ekonomi dunia. Demikian juga China yang telah menunjukkan adanya pemulihan meski tumbuh di bawah 3 persen," katanya di Jakarta, Kamis (21/1) lalu.

Untuk itu, pemerintah, kata dia, perlu melakukan mitigasi sejak dini untuk mengendalikan risiko dalam rangka mendukung konsolidasi fiskal pada 2023 agar defisit kembali maksimal 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

"Kita harapkan ekonomi global akan jauh lebih pasti. Namun kita tetap memiliki ketigakpastian Covid-19 dan perubahan iklim. Kita perlu rumuskan kebijakan ekonomi namun tetap waspada dan beri prioritas pada Covid-19 agar bisa ditangani," papar Sri Mulyani.

Untuk isu perubahan iklim, Biden telah berencana untuk bergabung kembali dengan Perjanjian Paris 2015, yang berfokus pada tujuan untuk membantu mengurangi perubahan iklim.

Biden mengatakan ingin menjadi tuan rumah KTT iklim dunia untuk "secara langsung melibatkan para pemimpin negara penghasil gas rumah kaca utama di dunia untuk membujuk mereka agar bergabung dengan AS dalam membuat lebih ambisius."

Biden mengatakan tujuannya adalah untuk mengembangkan "standar penghematan bahan bakar baru yang ketat yang bertujuan untuk memastikan 100 persen penjualan baru untuk kendaraan ringan dan menengah akan menghasilkan emisi nol dan peningkatan tahunan untuk kendaraan tugas berat".

Biden juga meluncurkan untuk memastikan AS mencapai ekonomi energi bersih 100 persen dan emisi nol-bersih pada tahun 2050.*

Tag:

comments