DPR Nilai Belum Mendesak Libatkan Swasta untuk Vaksinasi Mandiri
search

DPR Nilai Belum Mendesak Libatkan Swasta untuk Vaksinasi Mandiri

Zona Barat
Anggota Komisi VI DPR Mukhtarudin. Foto: Humas DPR.

Politeia.id -- DPR RI menilai pelibatan swasta dalam program vaksinasi mandiri virus corona (Covid-19) belum mendesak dilakukan saat ini. Pihak swasta yang membantu pemerintah mendistribusikan vaksin perlu didukung, namun perlu diatur ketat.

"Nanti, jika ini memang sudah terbentuk `herd immunity` dan perlu lagi vaksinasi-vaksinasi berikutnya terhadap kelanjutan, silahkan, bebas saja untuk pihak swasta," ujar Mukhtarudin, anggota Komisi VI DPR di Jakarta, Jumat (22/1), seperti disiarkan Youtube DPR.

Komisi VI DPR RI diketahui bertugas mengurusi bidang industri, investasi, dan persaingan usaha.

Mukhtarudin tidak menampik keterlibatan pihak swasta dalam distribusi dan vaksinasi Covid-19.

Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah perlu memperketat pelibatan pihak swasta melalui regulasi yang jelas sebagai payung hukum dalam mengontrol kerja lembaga swasta.

Regulasi tersebut, kata dia, salah satunya bertujuan untuk menjaga mengatur persaingan harga yang rasional di pasaran terkait vaksinasi Covid-19.

"Dan dibuka saja (untuk swasta) mau merk apapun. Mau Sinovac, Pfizer, atau apapun lainnya. Sejauh vaksin itu sudah mendapat ijin halal dari MUI dan penggunaan darurat dari BPOM," tandas politisi Partai Golkar asal Kalimantan Tengah itu.

Mukhtarudin pun menyarankan agar pemerintah fokus pada program vaksinasi tahap pertama yang berlangsung sepanjang Januari-April 2021.

Jika vaksinasi tahap pertama selesai dan sukses, kata dia, baru dilihat lagi ke depan: apakah perlu melibatkan swasta atau tidak.

"Pemerintah diharapkan fokus pada pelaksanaan tahap awal agar berjalan semestinya," ungkapnya.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) meminta kepada pemerintah agar melibatkan swasta dalam distribusi vaksin Covid-19.

Menurut KADIN, itu penting dilakukan mengingat penanganan vaksin Covid-19 ini memerlukan syarat khusus. Di mana ada penyesuaian dengan ketentuan dari produsen pembuat vaksin.

Misalnya tingkat suhu penyimpanan harus benar sesuai dengan ketentuannya.

"Ini yang sedang kita tunggu bila pemerintah memberikan kesempatan kepada swasta. Bagaimana persyaratan, ketentuannya, apa saja yang wajib dipenuhi oleh pihak swasta," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Logistik dan Rantai Pasok Rico Rustombi di Jakarta, Desember lalu.

Rico menjelaskan inisiatif untuk melibatkan swasta sudah didiskusikan antara pemerintah dan Kadin. Saat ini sedang dikaji lebih dalam oleh pemerintah.

Peran swasta untuk `supply chain` distribusi vaksin menurutnya perlu dilibatkan agar proses distribusi bisa lebih cepat ke masyarakat.

"Pemerintah tinggal memberikan atau membuat peraturan terkait peran swasta dalam `supply chain` distribusi vaksin Covid-19. Semakin cepat sampai ke masyarakat semakin baik," paparnya.

Menanggapi permintaan itu, Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohir berharap KADIN bisa menginisiasi vaksinasi mandiri.

Hal itu dilakukan untuk membantu meringankan beban keuangan pemerintah yang sudah tertekan akibat pandemi Covid-19 sejak Maret.

"Nah ini kami tidak mau nanti beban dari keseluruhan ini jadi beban pemerintah. Kami harapkan juga anggota Kadin yang mandiri enggak usah minta yang subsidi," ujar Menteri BUMN itu.

Erick mengatakan bahwa pihaknya sudah mendapat angin segar dari beberapa korporasi yang siap melayani vaksinasi mandiri. Antara lain dari PT Astra, Sinarmas Group, dan Lippo Group.

"Bahkan alhamdulilah tadi saya dapat tanggapan positif dari Kadin ini ada Lippo, Astra, Sinarmas, yang bukan gak mungkin mereka juga berani untuk membeli vakin sendiri untuk memenuhi kebutuhan karyawannya," terangnya.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Erick bahkan menyebut vaksin mandiri bisa direalisasikan satu hingga dua bulan selang vaksin gratis yang dilakukan oleh pemerintah.

"Jadi, saat ini kami tetap mengutamakan vaksin gratis, baru nanti setelah itu vaksin mandiri. Kami juga memberlakukan catatan yaitu merek vaksinnya tidak sama dengan yang diberikan saat ini, supaya tidak bercampur," ungkap Erick, Rabu (20/1).

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengakui kerap dihubungi oleh para pengusaha yang menanyakan apakah dimungkinkan untuk melakukan vaksinasi mandiri oleh swasta.

"Kita perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya (pihak yang terlibat) apalagi biayanya ditanggung perusahaan sendiri. Kenapa tidak?" ujar Jokowi dalam Forum CEO Kompas, Kamis (21/1).

Namun Jokowi menekankan agar vaksin yang diberikan pihak swasta harus berbeda merk dengan yang diberikan secara gratis kepada masyarakat.

Wacana pelibatan swasta pun menimbulkan polemik. Banyak pihak menilai vaksinasi gratis yang disediakan pemerintah sudah cukup. Melibatkan swasta akan memicu diskriminasi.

Sosiolog Nanyang Technological University (NTU) Sulfikar Amin, misalnya, mempertanyakan asal vaksin mandiri pihak swasta.

"Sekarang, yang jadi pertanyaan, supply vaksin (yang akan dimiliki oleh perusahaan swasta) itu dari mana? Karena saat ini perusahaan farmasi sedang fokus untuk memenuhi permintaan pemerintah dari berbagai negara," ujar Sulfikar kepada IDN Times, Jumat (22/1).

Sulfikar menduga perusahaan swasta akan mengambil jatah vaksin yang sudah dibeli secara resmi oleh pemerintah dari perusahaan farmasi.

"Nanti, vaksin ini akan dijual ke warga yang memiliki biaya, tapi tidak mau antre," kata pengajar di salah satu kampus di Singapura itu.

Ia menilai kecil kemungkinan pihak swasta akan memesan langsung ke perusahaan farmasi.

Sebab, selain pemesanan harus dilakukan dalam jumlah dosis yang sangat besar juga dibutuhkan dana yang tidak sedikit.

Selain itu, swasta tidak memiliki infrastruktur memadai untuk menyimpan vaksin.

"Swasta kan gak semua punya infrastruktur. Paling nanti minjam (fasilitas) ke pemerintah," ujarnya.

Sementara itu, epidemiolog dari Universitas Griffith, Brisbane, Australia, Dicky Budiman, menilai bahwa jika pemerintah benar-benar akan menggandeng swasta akan memicu kesan diskriminasi.

"Lalu, harus dipikirkan juga bagaimana pasokannya. Apakah dengan swasta nantinya bisa ikut mengakses vaksin Covid-19, stok untuk masyarakat umum khususnya yang rentan terpapar akan terganggu. Dalam situasi yang tengah dirundung pandemi, kekurangan stok vaksin akan jadi isu yang serius," ungkap Dicky.

Dicky menduga vaksin yang nantinya dapat diakses oleh swasta memiliki cakupan pemberian lebih luas seperti Pfizer. Hal ini lantaran pemerintah telah menyampaikan merek vaksin yang diberikan mandiri berbeda dengan vaksin gratis.

"Kalau begini, nanti akan memicu isu diskriminasi lainnya yaitu vaksin kelas I dan II. Padahal, saat ini situasinya tengah dilanda wabah," tukasnya.

Dicky menilai di tahap pertama belum tepat bila pihak swasta sudah diberikan akses ke vaksin.

Bila ingin digandeng, perusahaan swasta sebaiknya dilibatkan untuk membantu logistik vaksin.

"Itu lebih strategis dan penting adanya keterlibatan pihak swasta," ungkapnya.*

Tag:

comments