Koalisi Reformasi Minta Sigit Prabowo Pastikan Polri Netral Hadapi Dinamika Politik
search

Koalisi Reformasi Minta Sigit Prabowo Pastikan Polri Netral Hadapi Dinamika Politik

Zona Barat
Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo. Foto: Sekjen DPR.

Politeia.id -- Koalisi Reformasi Sektor Keamanan meminta Kapolri Listyo Sigit Prabowo memastikan polisi memposisikan diri secara netral dalam menyikapi dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di masyarakat.

Hal ini penting dilakukan untuk menghindari potensi kekerasan, konflik horizontal, dan penyalahgunaan wewenang di tubuh Kepolisian.

Adapun Komjen Pol Sigit Prabowo secara sah ditetapkan DPR sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal Idham Azizs pada Kamis (21/1) sore.

Pengesahan itu dilaksanakan dalam rapat paripurna DPR ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 di Gedung Parlemen, Jakarta.

Koalisi yang terdiri dari KontraS, Amnesty International Indonesia, HRWG, LBH Jakarta, Setara Institute, PBHI, dan ICW pertama-tama mengapresiasi kecerdasan Sigit Prabowo ketika membedah makalahnya di hadapan Komisi III DPR sebagai bentuk tanggungjawabnya jika terpilih sebagai pimpinan Korps Bhayangkara.

Dalam proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilaksanakan pada Rabu (20/1) itu, Sigit Prabowo terlihat amat menguasai materinya dan visi misi kerjanya sebagai Polisi.

Komisi III DPR bahkan melayangkan pujian setinggi langit kepada mantan ajudan dan orang kepercayaan Presiden Joko Widodo tersebut.

Tidak hanya fraksi pendukung pemerintah, fraksi oposisi pun mengakui bahwa makalah Sigit Prabowo merupakan yang terbaik dari yang pernah ada dalam sejarah uji materi Kepolisian.

Namun, Koalisi menggarisbawahi bahwa justru di tengah decak kagum tersebut, baik Komisi III DPR maupun Sigit Prabowo lupa mengevaluasi sektor penegakan HAM dalam uji kelayakan dan kepatutan tersebut.

Menurut Koalisi, ada sejumlah persoalan yang berpeluang menjadi masalah bagi pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM ke depan.

Pertama, pengaktifan pamswakarsa. Koalisi menilai kebijakan ini berpotensi melanggar HAM karena tidak ada kualifikasi yang jelas mengenai organisasi yang dapat dikukuhkan sebagai Pam Swakarsa.

Selain itu, tidak ada pengaturan yang jelas mengenai batasan wewenang Polri dalam melakukan pengerahan massa Pam Swakarsa dalam menjalankan sebagian tugas dan fungsi Polri.

Kedua, pemberian rasa aman investor. Koalisi memandang Polri berpotensi menjadi alat kepentingan pemodal dan elite tertentu.

Padahal UU No. 2/2002 tentang Kepolisian RI menegaskan arah institusi Polri adalah alat kepentingan publik dengan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan.

Koalisi pun mengkhawatirkan kebijakan tersebut akan meningkatkan kriminalisasi atau pemidanaan yang dipaksakan terhadap aktivis lingkungan yang kerap mengkritik dan menolak korporasi yang merusak lingkungan.

"Polri harus netral dalam dinamika sosial-ekonomi. Keberpihakan pada investor ini telah berujung pada tindakan anggota Polri yang melanggar HAM di sejumlah wilayah, termasuk Surat Telegram Rahasia STR/645/X/PAM.3.2./2020 yang materinya bias kepentingan elite dan pemodal," bunyi rilis Koalisi yang diterima Kamis (21/1).

Terkait makalah Sigit Prabowo, Koalisi melihat tidak adanya solusi konkret mengenai berbagai permasalahan mendasar di tubuh Polri seperti penyiksaan, extrajudicial killing, penempatan anggota Polri pada jabatan di luar organisasi Polri, kontrol pertanggungjawaban etik, korupsi di tubuh Polri, dan penghalangan bantuan hukum.

"Akuntabilitas atas brutalitas polisi dalam penanganan aksi juga membutuhkan perhatian khusus," tandas Koalisi dalam pernyataannya.

Menurut Koalisi, ada fakta di mana Polisi kerap bertindak brutal dalam menangani unjuk rasa yang dilakukan masyarakat sipil.

Salah satunya unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja pada Oktober 2020, unjuk rasa mahasiswa dan pelajar saat gerakan #reformasidikorupsi pada September 2019 dan unjuk rasa protes Pemilu pada Mei 2019.

Tindakan brutal Polisi terus terjadi karena tidak ada evaluasi menyeluruh dan minimnya pengawasan serta akuntabilitas terkait penggunaan kekuatan dalam menangani unjuk rasa.

Faktor lainnya adalah tidak adanya penghukuman secara tegas baik secara pidana maupun etik bagi aparat yang melakukan tindak kekerasan ataupun atasan yang membiarkan tindakan tersebut.

"Kami berpendapat jika masalah ini tidak dievaluasi maka sulit untuk memiliki pemolisian demokratis di bawah kepemimpinan Listyo," ungkap Koalisi.

Untuk itu, Koalisi mendesak Komjen Sigit Prabowo mengevaluasi kembali terkait rencana kebijakan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai pemolisian yang demokratis dan segera melakukan reformasi internal kepolisian secara keseluruhan.

Salah satunya dengan membatalkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.

"(Dan) Memastikan Polisi memposisikan diri secara netral dalam menyikapi dinamika sosial-politik-ekonomi masyarakat," tegas Koalisi.

Koalisi juga mendesak Sigit Prabowo mengevaluasi penggunaan kekerasan secara eksesif oleh Polri.

Caranya dengan melakukan penegakan hukum dan akuntabilitas secara tegas kepada aparat kepolisian yang melakukan kekerasan eksesif dan memperbaiki sistem pengawasan internal Polri.

Sigit Prabowo, yang ditunjuk Jokowi menjadi calon tunggal Kapolri, dalam makalahnya seolah menjawab semua kritikan masyarakat terkait Polri.

Dalam makalah berjudul "Transformasi Menuju Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan)", yang dipertahankan di depan Komisi III DPR, Sigit Prabowo mencoba mengurai benang kusut penegakan hukum oleh Polri.

Konsep ini merupakan fase lebih lanjut dari Polri Promoter (PROfesional, MOdern, dan TERpercaya) yang telah digunakan pada periode sebelumnya dengan pendekatan pemolisian berorientasi masalah atau "problem-oriented policing"

Dalam proposal ini, Sigit menekankan pentingnya kemampuan pendekatan pemolisian prediktif (predictive policing) agar Polri mampu menakar tingkat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui analisis berdasarkan pengetahuan, data, dan metode yang tepat sehingga dapat dicegah sedini mungkin.

Sementara itu, responsibilitas dan transparansi berkeadilan menyertai pendekatan pemolisian prediktif yang ditekankan agar setiap anggota Polri mampu melaksanakan tugasnya secara cepat dan tepat, responsif, humanis, transparan, bertanggung jawab, dan berkeadilan.

Peta jalan Transformasi Polri Presisi itu diturunkan dalam empat bagian utama, yaitu Transformasi Organisasi; Transformasi Operasional; Transformasi Pelayanan Publik; dan Transformasi Pengawasan.

Dengan Polri Presisi, Sigit berharap dapat mengubah "wajah" Polri di hadapan masyarakat.

Sigit mengakui bahwa kritikan masyarakat yang paling pokok adalah pelayanan yang diberikan Polri masih berbelit, sikap dan perilaku insan Bhayangkara yang arogan serta kasar, dan adanya pumungatan liar (pungli) di sektor pelayanan.

Selain itu, anggota Polri dinilai masih menggunakan kekerasan dalam penanganan kasus, penyelesaian kasus yang tebang pilih, dan berbagai perilaku yang menimbulkan kebencian di masyarakat.

Sigit yakin Polri Presisi ini akan menjadi dasar untuk mewujudkan harapan masyarakat sekaligus akan menekankan pada pemolisian yang prediktif sehingga menciptakan pelayanan publik yang baik.

"Konsep prediktif diimplementasikan agar mampu memprediksi situasi dengan dasar analisis fakta dan data yang didukung teknologi informasi (TI) sehingga tindakan Polri lebih tepat dan mengatasi masalah dengan tuntas," katanya.

Implementasi pemolisian prediktif di Indonesia, lanjut dia, dapat dikembangkan dengan mengedepankan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) melalui pelaksanaan fungsi-fungsi terdepan kepolisian dalam sistem deteksi.

Menurut dia, apabila hal itu terwujud, akan membuahkan agregat data hasil deteksi yang dapat dikelola melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi digital berupa artificial intelligence (AI), internet of things (IOT), analysis big data, termasuk sistem pendukung lainnya dalam taksonomi bloom penguatan kelembagan Polri.

Sigit berjanji akan menghadirkan wajah Polri yang memberikan masyarakat penegakan hukum yang berbasis keadilan, menghormati HAM, dan mengawal demokrasi.

Ia tidak ingin lagi ada kasus seperti nenek Minah yang mencuri kakao untuk bertahan hidup yang diproses hukum dan dipenjara.

Menurut dia, Polri ke depan tidak perlu memaksakan suatu kasus diproses hukum secara tuntas hingga divonis hukum karena harus dilihat kasusnya secara arif dan bijaksana.

Misalnya, Polri menginisiasi pertemuan masing-masing pihak untuk diselesaikan secara baik, bukan melalui jalur hukum.

Ia juga memastikan Polri tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan pengawasan yang ketat agar tidak menyalahgunakan wewenangnya.

Sigit juga berencana agar polisi sektor (polsek) ke depannya hanya menjalankan tugas preventif, preentif, dan menegakkan keadilalan restoratif sehingga penegakan hukum hanya akan dilakukan di tingkat polres.

Langkah itu diharapkan sosok polsek akan lebih dekat dengan masyarakat karena melakukan upaya pencegahan, pemecahan masalah di tengah masyarakat dengan pendekatan keadilan restoratif dan mengutamakan kegiatan yang hindari penegakan hukum.*

Tag:

comments