DPR Minta Pemerintah Jangan Anak Tirikan Guru Honorer Sekolah Swasta
search

DPR Minta Pemerintah Jangan Anak Tirikan Guru Honorer Sekolah Swasta

Zona Barat
Anggota Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti. Foto: DPR.

Politeia.id -- Anggota Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti meminta pemerintah harus tetap memperhatikan para guru honorer yang mengajar di sekolah-sekolah swasta. Perhatian diarahkan untuk memastikan keadilan kesejahteraan tenaga pendidik di lingkup pendidikan.

Berbicara di hadapan pejabat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Senin (18/1), anggota Fraksi PDI Perjuangan ini mengingatkan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Sumarna Surapranata agar memberikan porsi anggaran yang sama untuk tenaga honorer yang mengabdi di sekolah swasta.

Pasalnya, sejauh ini pemerintah kerap menganaktirikan guru honorer di sekolah swasta dengan hanya memberikan anggaran bagi tenaga pendidik berstatus honorer di sekolah negeri.

"Kita melupakan sekolah swasta. Kita perlu mempertimbangkan keberadaan guru-guru swasta atau guru-guru honorer yang di swasta. Bagaimana kita memberikan uang kepada mereka untuk masuk dalam PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), meskipun Kemendikbud telah memberi ruang kepada guru swasta tetapi yang kita baru akumulasi adalah guru honorer yang ada di negeri dan kebutuhan yang ada di negeri," ungkap Esti dalam saat mengikuti rapat virtual Komisi X DPR RI dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Senin (18/1).

Ia menekankan lagi bahwa bahkan rekrutmen guru honorer untuk jadi Aparatur Sipil Negara (ASN), juga melupakan para honorer di sekolah swasta.

Selain itu, politisi PDI Perjuangan juga meminta para tenaga kependidikan di luar guru harus pula masuk dalam formasi penerimaan ASN tahun ini.

"Dunia pendidikan kita juga butuh tenaga kependidikan di luar guru. Tenaga kependidikan perlu diperjuangkan," tegas Esti.

Sebelumnya, pemerintah berencana menghapus formasi guru dalam rekruitmen CPNS tahun 2021.

Pemerintah mengalihkan formasi guru pada CPNS menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Skema pengalihan guru CPNS jadi PPPK ini ditetapkan karena alasan tenaga pendidik kerap minta pemindahan tugas dari satu daerah ke daerah lain. Selain guru, tenaga kesehatan juga direncanakan akan dihilangkan dari formasi CPNS.

Untuk formasi PPPK tahun ini, pemerintah akan membuka rekruitmen satu juta guru honorer.

Namun rencana pengalihan tersebut mendapat penolakan dari sejumlah kalangan, termasuk DPR.

DPR menilai bahwa tenaga pendidik sama seperti profesi lainnya sehingga tetap mesti mendapatkan hak yang setara di negara ekonomi terbesar Asia Tenggara.

“Bagi saya pengangkatan sejuta guru honorer merupakan langkah diskresi untuk memecahkan ketidakjelasan nasib guru honorer yang telah lama mengabdi. Tidak adil kemudian langkah diskresi ini harus dibayar dengan penutupan kesempatan bagi calon pendidik lain untuk mendapatkan kursi PNS," ujar Syaiful Huda, anggota Komisi X DPR.*

Tag:

comments