Kejagung Sita Sejumlah Dokumen dari Kantor BPJS, Diduga Ada Penyimpangan Investasi
search

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen dari Kantor BPJS, Diduga Ada Penyimpangan Investasi

Zona Barat
Kartu BPJS Ketenagakerjaan. Foto: Ist

Politeia.id -- Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita sejumlah dokumen dan data dari kantor PT Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di wilayah Jakarta Selatan.

Penggeledahan ini dilakukan setelah penyidik Kejaksaan Agung menaikkan status kasus BPJS Ketenagakerjaan ke penyidikan. Kejagung menduga ada penyimpangan dalam investasi saham dan reksadana PT BPJS Ketenagakerjaan.

"Yang jelas menyangkut investasi saham dan reksadana, ada indikasi penyimpangan," ujar Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah di kantornya, Jakarta Selatan, pada Selasa (19/1).

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Febrie Adriansyah mengatakan pihaknya belum dapat menyebutkan besar kisaran kerugian dalam kasus ini. Febrie mengatakan, penyidik masih berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Untuk melakukan perhitungan," ucap Febrie.

Dia mengatakan Kejaksaan Agung menaikkan status kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan dari penyelidikan ke penyidikan pada hari ini, Selasa (19/1).

Sebanyak 20 orang pun dijadwalkan diperiksa pada dua hari ini, 19-20 Januari 2021. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simajuntak mengatakan, puluhan orang itu terdiri dari pejabat dan karyawan BPJS.

Selain itu, Leonard mengatakan penyidik telah menggeledah Kantor Pusat BPJS pada 18 Januari 2021. "Yang disita penyidik adalah data dan dokumen," kata dia.

Kejagung sebelumnya sudah membeberkan adanya penyelidikan atas investasi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan. Penyelidikan dimulai dari adanya pengaduan masyarakat. Namun, tidak dirinci, sejak kapan penyelidikan tersebut didalami oleh penyidik di Gedung Bundar.

Sementara itu, Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BP Jamsostek, Irvansyah Utoh Banja memastikan pihaknya akan menghormati proses penyidikan yang sedang berlangsung di Kejagung.

"Kami siap untuk memberi keterangan dengan transparan guna memastikan apakah pengelolaan investasi telah dijalankan sesuai tata kelola yang ditetapkan," katanya.

Dia juga berharap proses penyidikan tersebut tidak menimbulkan spekulasi serta keresahan di publik, ketika Pemerintah Pusat saat ini tengah berupaya memulihkan kondisi perekonomian nasional.

Saat dikonfirmasi mengenai materi penyidikan di Kejagung, dia mengaku tidak mengetahui terkait perkara tersebut. "Kami tidak memiliki informasi atau materi penyidikan, sebaiknya dikonfirmasi lagi kepada Kejagung," ujarnya.

Tag:
comments