Buntut Tolak Vaksinasi, Ribka Tjiptaning Dirotasi ke Komisi VII DPR
search

Buntut Tolak Vaksinasi, Ribka Tjiptaning Dirotasi ke Komisi VII DPR

Zona Barat
Politisi PDIP Ribka Tjiptaning. Foto: Merdeka.com.

Politeia.id -- Buntut pernyataan kontroversialnya pekan lalu, Fraksi PDI Perjuangan merotasi Ribka Tjiptaning dari Komisi IX DPR RI ke Komisi VII. Di komisi baru tersebut, Ribka akan membidani urusan energi, riset dan teknologi.

Rotasi tersebut tercantum dalam surat Fraksi PDIP DPR bernomor 04/F-PDIP/DPR-RI/2022, terkait perubahan penugasan di Alat Kelengkapan Dewan dan ditujukan kepada pimpinan DPR RI.

Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto, pada 18 Januari 2021.

Berbicara kepada media, Bambang mengatakan bahwa rotasi anggota DPR dalam waktu tertentu merupakan hal biasa.

Namun untuk Ribka, kata dia, memiliki catatan yang kurang menyenangkan setelah pernyataan provokatifnya dalam sidang Komisi IX DPR dengan Kementrian Kesehatan, Selasa (12/1), sehari sebelum Presiden Joko Widodo menerima suntikan perdana vaksin Sinovac.

"Ini seperti rotasi biasa. Namun dalam setiap keputusan politik selalu ada argumentasinya, tentunya argumen tersebut didukung oleh fakta. Maka dari itu bagi semua pihak yang terkena rotasi silakan melakukan retrospeksi dan introspeks," ujar Bambang.

Ribka sendiri merupakan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan dari Dapil Jawa Barat IV.

Di Komisi IX DPR, karena berlatar belakang dokter, Ribka berurusan dengan Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan.

Menurut Bambang, selain Ribka, pimpinan Fraksi PDIP juga merotasi empat anggotanya yang lain di DPR.

Mereka adalah Johan Budi Sapto Pribowo dari Komisi II ke Komisi III, Gilang Dhielafararez dari Komisi VI ke Komisi III, Marinus Gea dari Komisi III ke Komisi XI, serta Ihsan Yunus dari Wakil Ketua Komisi VIII menjadi anggota Komisi II.

Sebelumnya, santer diberitakan mengenai penolakan vaksinasi oleh Ribka Tjiptaning saat sidang Komisi IX DPR bersama Kementerian Kesehatan di Gedung Parlemen, Jakarta.

Ribka tegas menolak untuk divaksin Covid-19 dan memilih membayar denda ketimbang disuntik vaksin Covid-19 buatan China.

"Kalau persoalan vaksin saya tetap tidak mau divaksin maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin, saya sudah 63 tahun nih. Misalnya hidup di DKI Jakarta semua anak cucu saya dapat sanksi Rp5 juta mending saya bayar," katanya.

Menurut Ribka, penolakan itu memberikan sinyal bahwa DPR tidak boleh hanya menjadi tukang stempel yang sekadar memberikan persetujuan tanpa mendalami substansi kebijakan yang diambil pemerintah.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto tidak mempersalahkan pernyataan Ribka.

Hasto mengataakan, pernyataan Ribka bertujuan untuk kepentingan dan keselamatan masyarakat umum yang diutamakan dalam program vaksinasi pemerintah.

Sementara itu, Refly Harun dalam sebuah video di akun Youtube-nya berjudul "Ribka TJiptaning Digeser!!" turut mengomentari hal tersebut.

Menurut Refly, yang menjadi persoalan dalam program vaksinasi adalah kepercayaan bahwa masyarakat atau sebagian masyarakat masih ragu dengan keampuhan Sinovac.

Selain itu, masyarakat juga takut terhadap efek sampingnya yang bisa berujung pada kematian.

"Ribka bukan orang yang tidak paham dengan hal ini, dan penolakannya pun berdasar pada beberapa peristiwa yang telah terjadi serta didukung oleh latar belakangnya yang juga adalah seorang dokter," ungkap Refly.

Ia menambahkan, demokrasi di Indonesia yang masih partikrasi belum menghargai konstitusi yang sesungguhnya. Bahwa kontitusi menghargai hak DPR dan anggota DPR.

"Nah, setiap anggota DPR punya hak untuk bertanya, apa yang dilakukan Ribka adalah bentuk pelaksanaan kewajiban dia sebagai anggota DPR, makanya Ribka mengatakan bahwa dia seorang dokter yang harus melindungi masyarakat, dan anggota DPR yang juga harus melindungi masyarakat," tandas Guru Besar Hukum Tata Negara.*

Tag:
comments