Dinilai Tak Mau Dikritik karena Banjir, Aktivis Minta Gubernur Kalsel Cabut Somasi
search

Dinilai Tak Mau Dikritik karena Banjir, Aktivis Minta Gubernur Kalsel Cabut Somasi

Zona Barat
Aparat TNI membantu mengevakuasi warga terdampak banjir di Kalimantan Selatan. Foto: BNPB/Twitter.

Politeia.id -- Koalisi Masyarakat Sipil meminta Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mencabut somasi yang dikeluarkan oleh tim kuasa hukumnya terkait ujaran kebencian warga yang ramai beredar di media sosial.

Koalisi yang terdiri dari YLBHI, ICEL, ICJR, PBHI, ELSAM, Greenpeace, LBH Pers, Imparsial, WALHI Eksekutif Daerah Kalimantan Selatan, Eksekutif Nasional WALHI, SAFEnet, PSHK, Institut Perempuan, LBHM, dan PUSKAPA, menilai bahwa somasi Gubernur Kalsel merupakan bukti pejabat publik tak mau dikritik.

Sebelumnya, ramai tersebar di media sosial terkait somasi yang dikeluarkan oleh tim kuasa hukum Sahbirin Noor atas unggahan foto atau video yang berhubungan dengan bencana banjir yang saat ini terjadi di Kalsel.

Dalam somasi tertanggal 17 Januari 2021 itu, kuasa hukum Sahbirin Noor mengancam akan melaporkan setiap perbuatan yang menyudutkan kliennya ke Polisi dengan menggunakan pasal pidana dalam UU ITE.

Tim hukum Sahbirin memperingatkan dan menegur agar berhenti membuat konten dan menyebarkannya ke media sosial.

Somasi Gubernur Sahbirin dikeluarkan lantaran masifnya kritikan masyarakat lewat sebuah video parodi di media sosial terkait janji Sahbirin pada debat Pilkada 2020.

Kala itu, Sahbirin yang berstatus incumbent percaya diri menyampaikan bahwa permasalahan banjir di Kalsel sudah teratasi selama era kepemimpinannya.

Lantas, video berdurasi kurang lebih 10 detik itu ramai dijadikan masyarakat sebagai bahan untuk menyalurkan kekecewaan mereka.

Bahkan, video parodi itu dibuat demi menunjukkan fakta bahwa bencana banjir masih terjadi dan kali ini lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya.

Bencana mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 15 orang. Rinciannya, di Kabupaten Tanah Laut 7 orang, Hulu Sungai Tengah 3 orang, Kota Banjar Baru 1 orang, Kabupaten Tapin 1 orang, dan Banjar 3 orang.

Bencana banjir juga telah membawa dampak yang mengerikan bagi masyarakat; merusak fasilitas publik dan perumahan warga yang membuat warga mengungsi. Sampai saat ini sudah terdapat 24.379 rumah terendam banjir dan 39.549 warga mengungsi.

Ada 10 Kabupaten/kota yang terdampak banjir, antara lain Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, Kota Banjar Baru, Kota Tanah Laut, Kota Banjarmasin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong, Kabupataen Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Batola.

Kota Banjarmasin yang mengalami banjir terbesar dalam 40 tahun terakhir, dilaporkan cukup menderita. Sepanjang 10 kilometer jalan di kota itu dilanda banjir dengan permukaan air hingga 300 cm.

Koalisi menilai bahwa dalam kondisi bencana lingkungan yang terjadi saat ini, setiap tindakan yang merupakan bagian dari partisipasi publik dalam isu lingkungan tidak dapat dipidana.

"Termasuk pembuatan foto atau video bernuansa kritik secara tajam dan atau kreatif terhadap pejabat publik," bunyi rilis Koalisi yang diterbitkan pada Selasa (19/1).

Untuk itu, Koalisi memandang bahwa tindakan kriminalisasi warga yang memberikan kritik terhadap pejabatnya adalah bentuk pembungkaman dan merupakan tujuan yang tidak sah dalam pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Sebagai pejabat publik, Gubernur Sahbirin seharusnya tidak memiliki privilese untuk dilindungi atas dasar jabatannya.

Hal itu merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.013-022/PUU-IV/2006, ketika menghapuskan penghinaan terhadap Presiden, MK menekankan bahaya kriminalisasi berdasarkan jabatan publik.

"Penggunaan pidana akan amat rentan pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan, hasilnya hal ini akan menghambat upaya komunikasi dan perolehan informasi, yang dijamin Pasal 28F UUD 1945," tegas Koalisi.

Koalisi menambahkan bahwa penggunaan pidana berpeluang menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi sikap tatkala pidana digunakan aparat hukum terhadap momentum menyatakan pendapat.

"Somasi yang dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Selatan telah menciptakan iklim ketakutan bagi warga negara ketika menyatakan pendapat," tandas Koalisi.

Selebihnya, Koalisi mengklaim bahwa tim kuasa hukum Sahbirin juga telah gagal melihat bentuk kritik yang diajukan kepada Gubernur, karena kritik tersebut jelas disampaikan oleh masyarakat berhubungan dengan bencana banjir yang secara faktual memang terjadi.

Koalisi mengatakan bahwa dengan kritikan di media sosial, Gubernur memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi dan pertanggunjawabannya kepada publik.

Untuk itu, Koalisi meminta Gubernur perlu melihat pertautan kritikan warga dengan Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang menyatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Kondisi lingkungan di Kalsel memang menjadi sorotan. Menurut catatan Walhi, 50 persen dari luas Kalsel yang mencapai 3,7 juta Ha sudah dibebani oleh izin tambang.

Selain itu, sebanyak 33 persen diantaranya telah dibebani izin perkebunan sawit dan 17 persen untuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Tanaman Industri (HTI).

Walhi juga mencatat terdapat 814 lubang milik 157 perusahaan tambang batu bara, sebagian lubang berstatus aktif, sebagian lain telah ditinggalkan tanpa reklamasi.

Dengan kondisi tersebut, sulit memisahkan kritik terhadap Gubernur Kalsel dengan dari kondisi lingkungan di Kalsel yang merupakan tanggung jawab pemimpin daerah.

"Atas dasar itu, sulit juga untuk tidak melihat somasi dari tim kuasa hukum bukan sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan bereskpresi dan berpendapat dari warga negara," bunyi rilis Koalisi.

Koalisi pun meminta Gubernur Sahbirin memprioritaskan penanganan kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas manusia di provinsinya, terlebih dalam kondisi bencana banjir yang sedang dihadapi.

"Memprioritaskan langkah-langkah merespons bencana untuk memastikan pendataan penduduk, distribusi bantuan sosial dan upaya pemulihan untuk kesejahteraan warganya berjalan dengan baik," ungkap Koalisi.*

Tag:
comments