Pemerintah Blokir 1.191 Situs Pialang Berjangka Ilegal Sepanjang 2020
search

Pemerintah Blokir 1.191 Situs Pialang Berjangka Ilegal Sepanjang 2020

Zona Barat
Ilustrasi kegiatan perdangangan berjangka komoditi. Foto: Thikstockphotos/Net.

Politeia.id -- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan memblokir 1.191 domain situs entitas yang tidak memiliki izin usaha sebagai pialang berjangka sepanjang tahun 2020.

Jika dirata-rata setiap bulan sekitar 100 entitas perdagangan berjangka yang diblokir. Pemblokiran dilakukan melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Kepala Bappebti Sidharta Utama mengatakan, Bappebti secara rutin melakukan pemblokiran sebagai langkah pencegahan agar tidak terjadi kerugian masyarakat akibat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK).

Berdasarkan Undang-undang No. 10/2011 Amandemen dari Undang-undang No. 32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menyatakan PBK adalah segala sesuatu yang berkaitan jual beli komoditas dengan penarikan margin dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan atau kontrak derivatif lainnya.

Sementara, komoditi merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai subyek kontrak berjangka untuk derivatif syariah dan atau kontrak derivatif lainnya yang diatur dengan peraturan Kepala Bappebti.

Komoditi yang ditransaksikan pun beragam, mulai dari produk primer seperti produk pertanian, pertambangan, dan energi, hingga berbagai produk finansial seperti indeks saham dan mata uang asing atau yang lebih dikenal dengan `foreign exchange` ( forex).

Sidharta menegaskan, di tengah pandemi virus corona saat ini, Bappebti bertindak tegas dengan terus melakukan pemblokiran terhadap situs-situs PBK yang tidak memiliki izin dari Bappebti.

Meskipun banyak pihak yang mengaku memiliki legalitas dari regulator luar negeri, namun untuk melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan berjangka, tidak bisa tidak, wajib memiliki perizinan dari Bappebti.

"Kami akan terus melakukan pemblokiran agar situs-situs broker luar negeri tidak dapat diakses oleh warga negara Indonesia. Ini untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat dan pelaku usaha di bidang perdagangan berjangka,"ujar Sidharta.

Ia mengatakan, selain maraknya penawaran investasi berkedok forex dan kegiatan usaha sebagai pialang berjangka, Bappebti juga mengamati adanya kegiatan yang memberikan nasihat atau rekomendasi dalam mengambil posisi jual atau beli kontrak berjangka atau kontrak derivatif lainnya. Kegiatan tersebut selama ini tidak boleh beroperasi.

"Sejauh ini, fungsi pemberian nasihat untuk bertransaksi di bidang perdagangan berjangka komoditi tersebut dilaksanakan oleh pialang berjangka berizin," terangnya.

Untuk itu, Kemendag mengimbau para pelaku usaha yang memberikan nasihat jual beli komoditi dalam kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya agar segera mengurus perizinan terlebih dahulu jika tidak ingin diblokir askesnya.

Masyarakat juga diharapkan semakin memahami bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan PBK wajib memiliki izin dari Bappebti.

Transaksi PBK memang makin menggiurkan di tengah iklim investasi yang kondusif di era digital.

Tingginya minat untuk terlibat dalam PBK ditandai dengan tren lonjakan volume transaksi kontrak multilateral dan kontrak Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) baik di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) maupun Bursa Berjangka Derivatif Indonesia (BKDI).

Bursa Berjangka Jakarta pada tahun 2020, misalnya, mencatat rekor bagus.

Sampai dengan penutupan perdagangan tahun 2020, volume transaksi tercatat sebanyak 9,4 juta lot, tertinggi selama 20 tahun beroperasi.

Pencapaian ini memecahkan rekor yang pernah dicapai pada tahun 2011 yaitu sebesar 7,58 juta lot dan 2019 yang lalu sebesar 7,94 juta lot.

Tahun ini, BBJ menargetkan transaksi perdagangan mencapai 10 juta lot.

Direktur Utama BBJ Stephanus Paulus Lumintang mengaku optimis mencapai target tersebut karena pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan mulai tumbuh positif dengan adanya upaya vaksinasi.

Selain itu, BBJ juga menyiapkan inovasi-inovasi produk berupa kontrak-kontrak baru yang akan memenuhi kebutuhan dan diminati pasar.

"Pada tahun 2021, kami menargetkan volume transaksi bisa mencapai 10 juta lot," ujar Stephanus Desember lalu.*

Tag:

comments