Jokowi Minta Bisnis Besar Jangan `Makan` UMKM

Politeia.id -- Presiden Joko Widodo meminta usaha-usaha besar yang ada di Indonesia harus bisa memberdayakan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Selain untuk menaikkan kelas, juga untuk mendorong daya saing UMKM di pasar global.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam acara penandatanganan kerjasama Kemitraan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (18/1), seperti ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden.

Sebanyak 56 perusahaan PMA dan PMDN telah memastikan terlibat dalam kerja sama ini dan 196 UMKM siap menjadi rantai pasok bagi para investor.

Hasto Minta Jokowi Akui di Depan Publik Tak Ambil Alih Kursi Ketua Umum PDIP dan Golkar

Potensi nilai kontrak dalam kerja sama antara 56 perusahaan besar asing dan nasional dengan UMKM ini diperkirakan mencapai Rp1,5 triliun.

Kepala Negara menegaskan bahwa antara kedua entitas usaha tersebut harus ada kemitraan, terutama untuk meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM di rantai pasar global.

Hasto Sebut Jokowi Ubah Supremasi Hukum Jadi Supremasi Kekuasaan, Singgung Boby Nasution dan Sekretaris Iriana Maju di Pilkada

"Usaha besar tidak boleh mementingkan dirinya sendiri. Tolong dilihat, lingkungannya ada usaha menengah, ada usaha kecil, atau usaha mikro. Libatkan dalam kegiatan-kegiatan perusahaan sehingga akan mengangkat usaha-usaha itu menjadi naik levelnya," ujar Jokowi.

Dijelaskan Jokowi, kemitraan UMKM dengan usaha besar ini sangat penting dilakukan secara berkelanjutan agar UMKM menjadi lebih kompetitif.

Jokowi yakin dengan bantuan usaha-usaha besar yang ada di Indonesia, UMKM bisa naik kelas.

Indonesia Akan Meningkatkan Kepemilikan Saham di Freeport Menjadi 61%, Meskipun Dikritik, Kata Jokowi

"Secara siginifikan meningkatkan kelas dan daya saing UMKM kita di pasar global," paparnya.

Jokowi mengambil contoh kinerja perdagangan Indonesia pada Desember 2020 yang mengalami surplus sebesar US$2,1 miliar, atau setara Rp29,4 triliun. Nilai ekspor mencapai US$16,54 miliar, sedangkan impor sebesar US$14,44 miliar.

Jika eksportir melibatkan UMKM, kata Jokowi, maka otomatis UMKM di Indonesia akan naik kelas dan menciptakan keuntungan yang adil bagi kedua pihak.

"Karena kalau yang membawa itu eksportir, yang pasti mereka sudah biasa dengan yang namanya harga yang kompetitif, kualitas produk yang baik, kemudian delivery pengiriman yang on time, akan belajar ke sana. Sehingga pengembangan usaha besar harus terus melibatkan UMKM," pinta Jokowi.

Jokowi pun meminta agar nilai dan cakupan investasi UMKM terus diperluas dari tahun ke tahun. Misalnya dari Rp1 miliar, terus menanjak menjadi Rp100 miliar, dan seterusnya.

"Bisnis model kemitraan ini harus terus dilembagakan, harus menemukan pola relasi yang saling menguntungkan antara usaha besar dengan UMKM, semuanya harus untung," tuturnya.

Untuk memastikan kemitraan bisnis kedua entitas, pemerintah, kata Jokowi, akan terus berupaya dan membangun ekosistem bisnis yang kondusif agar kolaborasi usaha besar dengan UMKM menguntungkan kedua belah pihak.

Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Bahlil Lahadalia menerangan bahwa kerjasama PMA dan PMDN dengan UMKM ini merupakan implementasi UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam mengembangkan investasi yang melibatkan pelaku UMKM.

"Saya mohon izin bapak Presiden (Jokowi), tetap program ini bisa kita jalankan. Kalau ada yang lapor-lapor BKPM sekarang agak sedikit kejam dengan perusahaan, semua kita lakukan demi pemerataan," ungkpanya.*