Kasus Intan Jaya, Kontras Desak Jaksa Agung Pidanakan Puluhan Anggota TNI
search

Kasus Intan Jaya, Kontras Desak Jaksa Agung Pidanakan Puluhan Anggota TNI

Zona Barat
Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti. Foto. Kontras.

Politeia.id -- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Jaksa Agung ST. Burhanuddin melakukan penuntutan pidana umum terhadap lebih dari 20 anggota TNI yang terlibat dalam tindak kekerasan dan penembakan di Kabupaten Intan Jaya, Papua.

Dalam sebuah surat terbuka bernomor 07/SK-KontraS/I/2021 yang diterbitkan 8 Januari 2021, Kontras menilai bahwa keterlibatan anggota TNI dalam tindak kejahatan tersebut melanggar hukum dan patut diproses secara pidana.

"Berdasarkan temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), terlihat jelas bahwa terdapat pelanggaran hukum pidana umum yang dilakukan oleh 20 lebih anggota TNI," ujar Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti.

Adapun hasil penyelidikan dan penyidikan Markas Besar TNI AD pada 23 Desember 2020, ditemukan bahwa terdapat 6 rumah Dinas Kesehatan terbakar dan 4 warga sipil meninggal dunia sepanjang 21 April sampai dengan 7 Oktober 2020.

Kasus pembakaran rumah Dinkes terjadi di Hitadipa pada 19 September 2020. Dalam kasus ini, 8 orang tersangka anggota TNI ditetapkan melanggar Pasal 187 (1) Pasal 55 (1) KUHP.

Sementara dalam kasus pembakaran 2 warga sipil bernama Luther Zanambani dan Apinus Zanambani yang ditahan di Koramil Sugapa pada 21 April 2020, ditetapkan 9 tersangka anggota TNI dan 3 anggota lainnya masih dalam pendalaman.

Para pelaku melanggar Pasal 170 (1), 170 (2) ke-3, 351 (3), 181 KUHP, Pasal 132 KUHPM Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Kemudian dalam kasus pembunuhan terhadap Pendeta Yeremia Zanambani pada 19 September 2020, pelaku belum ditetapkan tersangka.

Kasus terakhir adalah penembakan terhadap Gembala Gereja Katolik di sekitar Bandara Sugapa pada 7 Oktober 2020. Pelaku penembakan belum ditetapkan tersangka.

Kontras pun mendesak Jaksa Agung agar melakukan penuntutan atas keempat perkara tersebut di peradilan umum mengingat kejahatan yang dilakukan oleh para prajurit TNI tersebut ialah tindak pidana umum sesuai beberapa peraturan.

Pada Pasal 3 ayat (4) a TAP MPR No. VII/2000, misalnya, disebutkan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum tunduk kepada peradilan umum.

Selanjutnya, pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, bahwa setiap orang (dalam hal ini, korban dan keluarga korban tindak pidana tersebut diatas) berhak atas jaminan dan kepastian hukum yang adil dan sama dihadapan hukum, yakni pelanggar tindak pidana umum tunduk kepada peradilan umum.

Kemudian, Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, disebutkan bahwa prajurit TNI tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.

Dengan merujuk pada peraturan tersebut, Kontras memandang bahwa Jaksa Agung memiliki kewenangan untuk menuntut pidana umum sesuai dengan Penjelasan Pasal 57 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Jenderal berada di bawah Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi.

Sebelumnya, pemerintah membentuk TGPF atas terjadinya beberapa peristiwa kekerasan dan pembunuhan di Kabupaten Inten Jaya, Papua, pada 1 Oktober 2020.

Setelah TGPF menyelesaikan tugasnya, pada 21 Oktober 2020 Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD melaporkan rekomendasi hasil penyelidikan kepada Presiden Joko Widodo.

Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan oleh Puspomad (Pusat Polisi Militer Angkatan Darat). Hasil temua Puspomad disampaikan pada 23 Desember 2020 lalu.*

Tag:
comments