Sertifikat Rumah Dijual Penyewa, Nenek Sutinah Tertatih Cari Keadilan
search

Sertifikat Rumah Dijual Penyewa, Nenek Sutinah Tertatih Cari Keadilan

Zona Barat
Skandal BPN Mabar dan Gerilya Mafia Tanah di Labuan Bajo. Foto ilustrasi (Politeia.id)

Politeia.id -- Kasus pemalsuan akta otentik marak terjadi. Kali ini kasus pemalsuan sertifikat tanah dengan korban bernama Sutinah. Wanita kelahiran Medan, 18 Oktober 1945 itu dipalsukan tanda tangannya oleh terduga pelaku bernama Dharmanto Kusmajadi.

Merasa dirugikan, nenek yang saat ini berusia 75 tahun itu melaporkan terduga pelaku ke Polres Metro Jakarta Pusat dengan laporan Nomor 1564/K/X/2013/Polres JP tertanggal 28 Oktober 2013.

“Kerugian saya, sertifikat hak milik No.25 atas tanah saya. Waktu kejadiannya tanggal 21 Oktober 2002 pukul 12.00 WIB. Alamat rumah ini jalan Rawa Selatan II/81 RT 010/007, Kel. Kampung Rawa, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat,” ujar Sutinah di kediamannya beberapa waktu lalu.

Menurut Sutinah, terduga pelapor dan saksi bernama Herlina awalnnya mendatangi rumahnya untuk membicarakan masalah sewa sertifikat rumah tersebut. Saat itu Herlina meyakinkan Sutinah bahwa sahabatnya Darmanto membutuhkan dana.

Tanpa rasa curiga terhadap Darmanto, pertemuan tersebut pun membuahkan kesepakatan. Sutinah pun menyerahkan sertifikat rumahnya kepada terlapor dengan sistem sewa selama lima tahun.

“Kami membuat surat perjanjian di atas materai tanggal 21 Oktober 2002 dan diketahui oleh saksi dengan uang sewa Rp75 juta. Kesepakatan itu berlaku hingga 21 Oktober 2007. Per tahun sewa sertifikatnya Rp15 juta. Dia Hanya pegang sertifikat, saya tetap tinggal di rumah ini. Setelah 5 tahun akan kembali seperti semula sertifikat itu,” tegasnya.

Tiga tahun masa sewa berlalu persisnya tahun 2005, Sutinah malah mendapat somasi dari pria bernama Edy Derahim. Dalam somasi tersebut, Sutinah harus segera mengosongkan rumah tersebut. Sebab tanah berikut bangunan tersebut telah menjadi milik Edy.

“Saya disuruh mengosongkan rumah karena rumah ini sudah dibeli. Lalu saya hubungi Herlina dan Herlina bilang jangan digubris. Tunggu Darmanto pulang dari negeri Belanda baru urus. Penyelesaiannya kan sampai 2007,” bebernya.

Pada pertengahan September 2005 kata Sutinah, Edy pun mendatangi rumahnya. Saat itu Edy menerangkan bahwa Darmanto telah menjual tanah dan bangunan rumah tersebut kepadanya. Sutinah pun keberatan dengan klaim tersebut sebab tak pernah menjual apa pun kepada Darmanto selain kesepakatan sewa sertifikat.

Edy pun merasa tertipu. Ia langsung melaporkan Darmanto ke Polda Metro Jaya pada 26 September 2005 dengan laporan polisi Nomor LP/3317/K/IX/2005/SPK Unit II.

Edy mengklaim bahwa pihaknya telah membeli tanah tersebut dengan akta jual beli nomor 39/Cempaka Putih/2001 tertanggal 29 Mei 2001 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Alyas Zaini, SH. Lalu Akta Jual Beli No.37/2005 tertanggal 2005 yang ditandatangani oleh Darmanto Kusnadi selaku penjual dan Edy Derahim selaku pembeli dihadapan Notaris dan PPAT Darbi SH.

Sutinah pun dipanggil Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dalam laporan tersebut. Di hadapan penyidik, Sutinah membantah semua sertifikat dan akta jual beli yang diklaim oleh Edy. Sutinah mengaku kepada penyidik bahwa tidak pernah menghadap PPAT Ilyas Zaini, SH. Apalagi dalam akta tersebut tertera nama dan tanda tangan suaminya.

“Suami saya H.R. Soebekti meninggal dunia tahun 1992,” jelasnya.

Penyidik, kata Sutinah terus menyelidiki keaslian sertifikat tersebut. Pada tanggal 15 Desember 2005, penyidik meminta Sutinah membuat contoh tanda tangan untuk diperiksa di laboratorium forensik Mabes Polri. Penyidik membandingkan tanda tangan Sutinah dan suaminya dalam akta jual beli No.39/Cempaka Putih/2001.

Alhasil, dalam berita acara pemeriksaan laboratorium dengan No. Lab : 413/DTF/2006 tanggal 21 Februari 2006 tinda tangan yang tertera tidak identik. Sayangnya, hasil laboratorium forensik tersebut diterima Sutinah pada 20 Januari 2014.

“Hasilnya non identik atau tanda tangan yang berbeda dengan saya,” katanya.

Gugat Perdata

Keinginan Edy untuk menguasai tanah dan bangunan Sutinah belum berakhir. Pada 1 April 2009, Edy menempuh jalur hukum perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melawan Sutinah sebagai tergugat I dan Dharmanto Kusmajadi sebagai tergugat II dalam perkara Nomor 112/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst.

Kuasa Hukum Sutinah, Agustinus Payong Dosi mencium adanya keanehan dalam gugatan tersebut. Pasalnya, Edy selaku penggugat menyediakan jasa pengacara untuk mendampingi Sutinah dalam gugatan itu. Alhasil, gugatan tersebut dimenangkan oleh Edy.

“Putusannya, ibu Sutinah kalah dalam gugatan kala itu,” kata Agustinus.

Sutinah meski berjuang dengan keterbatasan, melalui pengacaranya saat itu kata Agustinus berencana mengajukan banding. Namun intervensi Edy tak bisa dibendung hingga pengajuan banding tidak berjalan. Bahkan Edy mendatangi Sutinah menyampaikan bahwa pengacaranya telah mengundurkan diri. Akhirnya Sutinah batal mengajukan memori banding.

“Edy datang ke rumah ibu dan bawa surat pengunduran kalau pengacara ibu Sutinah sudah mundur atau mengundurkan diri. Akhirnya karena tidak mengajukan memori banding, maka perkara menjadi inkrah di Pengadilan Tinggi,” jelasnya.

Sutinah tak henti-hentinya mencari keadilan. Ia pun bertemu dengan pengacara Agustinus dan rekannya. Pada tahun 2018, Sutinah melalui kuasa hukumnya, Agustinus mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Bukti PK Sutinah saat itu adalah hasil laboratorium forensi Mabes Polri. Namun lagi-lagi PK sutinah ditolak.

Agustinus mengakui kelemahan dalam PK tersebut. Menurut Agustinus, secara formal novum tersebut diperolah tahun 2014, sedangkan pengajuan PK pada tahun 2018. Dalam aturannya, novum diajukan paling lama 180 hari atau 3 bulan sesudah Novum diperolah.

“Jadi masuk akal PK ditolak. Dengan dasar PK ditolak itu maka sekarang pemohon mengajukan eksekusi,” katanya.

Agustinus pun mengajukan bantahan ke PN Jakarta Pusat terhadap penetapan Ketua pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.051/2015/eks.,Jo Perkara No.112/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst.,Jo. No 374/PDT/2010/PT.DKI yang memerintahkan mengeksekusi tanah dan bangunan milik Sutinah.

“Kita keberatan karena kita mengajukan gugatan bantahan dan sedang diproses. Dua kali sidang, terbantah tidak hadir,” tegasnya.

Bahkan kata Agustinus, pihaknya telah mengirim surat keberatan atas eksekusi tersebut ke Pengadilan Tinggi, Presiden Joko widodo, Mabes Polri dan TNI Angkatan Laut.

“Ibu Sutinah mantan angkatan laut. Semua upaya kita sudah lakukan,” tegasnya.

Agustinus mempertanyakan sikap PN Jakarta Pusat yang berani mengeksekusi tanah dan bangunan Sutinah yang tidak pernah menjual hak miliknya. Agustinus pun mempertanyakan keabasahan putusan pengadilan yang cacat hukum tersebut.

“Apakah pihak pengadilan berani mengajukan eksekusi terhadap orang yang tidak pernah menjual tanahnya. Itu yang menjadi tanda tanya,” tambahnya.

Agustinus dengan tegas mendesak aparat kepolisian untuk memproses laporan Sutinah terhadap Dharmanto. Sebab kata Agustinus, sumber permasalah tersebut berawal dari Dharmanto yang memalsukan tanda tangan Sutinah.

Apalagi Sutinah kembali melapor Dharmanto ke Polda Metro Jaya dengan laporan LP/5472/XI/2017/PMJ/Dit.Reskrimum. Tanggal 9 November 2017, sayangnya tidak diproses.

“Pada tahun 2013 ibu Sutinah melapor Dharmanto CS ke Polres Jakarta Pusat, LP tidak pernah jalan. Tidak tahu kenapa?. Tahun 2017 ibu laporkan Dharmanto CS di Polda Metro Jaya dengan dasar pemalsuan tanda tangan. Perkara itu pun tidak jalan. Semua LP tidak jalan,” tukasnya.

Polda Metro Jaya berjanji akan memperhatikan secara khusus kasus yang dialami Sutinah. Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat mengatakan, pihaknya telah mencatat nomor laporan polisi kasus yang dilaporkan Sutinah.

Apalagi, kata Tubagus, pihaknya telah meringkus beberapa komplotan terduga pelaku pemalsuan akta otentik yang modusnya seperti yang dialami Sutinah. Dalam kasus tersebut kata Tubagus, pihaknya menangkap delapan pelaku. Korban yang disasar para pelaku kata Tubagus, para perempuan usia lanjut.

“Kita sudah mencatat nomor laporan (Sutinah-red). Kita akan cek,” kata Tubagus di Polda Metro Jaya.

Tag:

comments