2 Sisi Rekomendasi Komnas HAM Terkait Penembakan 6 Laskar FPI: Pelanggaran HAM vs Kepentingan Umum
search

2 Sisi Rekomendasi Komnas HAM Terkait Penembakan 6 Laskar FPI: Pelanggaran HAM vs Kepentingan Umum

Zona Barat
Polisi bernegosiasi dengan laskar FPI. Foto: Twitter.

Politeia.id -- Hasil investigasi Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan kasus penembakan 6 laskar FPI 7 Desember 2020 di Jalan Tol Jakarta-Cikampek Km 50 merupakan pelanggaran HAM.

Dalam konferensi pers, Jumat (8/1), Ketua Tim Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam membacakan dua rekomendasi. Pertama, meminta penyelidikan lebih lanjut terkait senjata api yang dimiliki anggota FPI dalam baku tembak dengan polisi.

Kedua, empat anggota FPI lainnya yang tewas di KM 50 dinilai Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM dan diminta ditindaklanjuti ke ranah hukum pidana hingga pengadilan.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi, Petrus Selestinus mengatakan, dua rekomendasi Komnas HAM perlu dibaca dari dua sisi dengan cermat.

Untuk rekomendasi pertama, kata dia, Komnas HAM telah memastikan bahwa peristiwa dimana Laskar FPI membawa senjata api rakitan dan baku tembak dengan polisi yang sedang dalam bertugas adalah bagian dari tindak pidana, karena itu wajib diproses hukum.

Di sisi lain, peristiwa matinya 4 orang Laskar FPI karena ditembak di dalam mobil, Komnas HAM berpendapat hal itu sebagai sebuah peristiwa pelanggaran HAM.

"Karena itu direkomendasikan agar terhadap anggota Polri yang menembak 4 orang Laskar FPI agar diproses hukum," kata Petrus dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (9/1).

Dari segi keberadaan dua pihak yaitu anggota polisi dan laskar FPI, menurut Petrus, memang harus dibedakan. Alasannya, keberadaan anggota polisi di lokasi kejadian ialah sedang menjalankan tugas negara.

Menurutnya, mereka memiliki kewenangan hukum yang dilindungi oleh undang-undang untuk dalam keadaan tertentu dapat bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri.

"Artinya anggota Polri saat menjalankan tugas di TKP, di pundaknya memikul beban tanggung jawab atas keselamatan NKRI dan kenyamanan hidup 260 juta rakyat Indonesia, ketika berhadapan dengan kepentingan 4 orang Laskar FPI yang sedang mengganggu pelaksanaan tugas Polri menjaga ketertiban umum," kata Ketua Task Force FAPP ini.

Menurut dia, dalam situasi ini, laskar FPI justru merintangi Polri yang sedang menjalankan tugas negara.

"Tentu tindakan baku tembak itu, seharusnya Laskar FPI langsung angkat tangan dan menyerah kepada polisi, malah melayani baku tembak. Secara hukum, tindakan polisi di TKP tidak bisa dikualifikasi sebagai pelanggaran HAM, melainkan dalam rangka menjaga ketertiban masyarakat," jelas advokat Peradi ini.

Selian itu, lanjut Petrus, Komnas HAM tidak boleh memandang peristiwa di KM 50 sebagai peristiwa yang berdiri sendiri atau bersifat insidentil. Menurutnya, peristiwa itu harus dipandang sebagai mata rantai dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya.

"Cara pandang Komnas HAM menjustifikasi peristiwa KM 50 justru keliru dan tidak berdasar. Karena jika ditolerir, maka hal itu akan dapat menurunkan derajat kompetensi Polri dan komitmen Polri dalam menjaga ketertiban umum dan kohesivitas masyarakat yang merupakan hukum tertinggi, karena menyangkut kemaslahatan 260 juta rakyat Indonesia," jelasnya.

Meski demikian, dia menilai Polri berjiwa besar menghadapi rekomendasi Komnas HAM.

"Karena Polri berada di atas kepentingan umum, didukungan rakyat dan memperoleh legitimasi hukum dan legitimasi publik dalam menghadapi kasus ini. Karena bagaimanapun kepentingan umum yaitu HAM 260 juta rakyat Indonesia dari Sabang sampai Marauke yang dijamin konstitusi dan di atas segala galanya," kata Petrus.

 

Tag:

comments