ICW Minta Jokowi Pilih Kapolri Punya Komitmen Berantas Korupsi
Politeia.id -- Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi memilih calon Kapolri yang memiliki komitmen serius dalam pembenahan internal institusi Polri, termasuk dalam penindakan kasus korupsi. ICW menilai intitusi Polri belum maksimal dalam kinerja pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu tugas mereka.
"Institusi Polri selama ini masih dipersepsikan negatif oleh publik, terutama berkaitan dengan komitmen untuk memberantas korupsi," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangan yang diterima Politeia.id, Jumat (8/1).
Menurut Kurnia simpulan ini bukan tanpa dasar. Merujuk survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada awal Desember lalu, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Kepolisian hanya berkisar 59,7 persen.
Dalam survei tersebut ditemukan bahwa potensi terbesar pungutan liar dalam pelayanan birokrasi ada pada tubuh Polri.
Terkait kinerja pemberantasan korupsi, ICW mencatat sepanjang 2019 Kepolisian hanya mengerjakan 100 kasus rasuah dengan 209 tersangka. Capaian ini menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 162 kasus dengan 337 tersangka.
Menurut ICW, capaian ini berbanding terbalik dengan besarnya sumber daya dan anggaran Polri. Jika dirunut, Polri memiliki 535 kantor di seluruh Indonesia yang terdiri dari satu Bareskrim, 34 Polda, dan 500 Polres. Merujuk DIPA petikan tahun 2019, setiap Kepolisian memiliki target kasus yang jika dijumlah totalnya 1.205 kasus.
"Kondisi ini menggambarkan langkah penindakan Kepolisian belum menunjukkan hasil maksimal. Mestinya ada dorongan yang tegas dari Kapolri untuk meningkatkan performa Kepolisian dalam menangani perkara korupsi," jelas Kurnia.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan masyarakat terhadap proses suksesi Kapolri, ICW menyusun Public Accountability Review untuk dapat dijadikan bahan bagi Presiden maupun Kapolri terpilih sebagai stimulus agenda reformasi Kepolisian.
Menurut ICW, kata Kurnia, Presiden Jokowi harus memilih calon Kapolri yang benar-benar memiliki komitmen serius dalam pembenahan internal institusi Kepolisian. Setidaknya Presiden harus memasukkan indikator kompetensi dan integritas dalam menjaring kandidat calon Kapolri di masa mendatang.
"Selain itu, Presiden juga mesti membuka akses informasi kepada masyarakat untuk mendapatkan penilaian terkait rekam jejak kandindat," ujarnya
Untuk memastikan pilihannya tidak keliru, Kurnia mengatakan agar Jokowi dapat memanfaatkan lembaga pengawas, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kompolnas, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Direktorat Jenderal Pajak untuk melihat potensi adanya transaksi mencurigakan, kepatuhan terhadap LHKPN, hukuman disiplin internal yang pernah dijatuhkan dan kinerjanya dalam menjalankan fungsi Kepolisian selama ini.
"Publik tidak berharap praktik buruk pada tahun 2015 terulang, tatkala Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK tak lama setelah Presiden merekomendasikan namanya ke DPR," katanya.
Peta bursa calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis yang purna tugas akhir Januari 2021 ini semakin mengerucut. Informasi yang beredar, ada tiga nama calon Kapolri yang merupakan jenderal senior bintang tiga di tubuh korps Bhayangkara.
Mereka adalah Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar.
comments