Pakar Soal AS Minta Jauhi China Dekati Israel: Itu Mustahil
search

Pakar Soal AS Minta Jauhi China Dekati Israel: Itu Mustahil

Zona Barat
Simpatisan Palestina di Indonesia protes kebijakan Donald Trump terkait pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel. Foto: Reuters.

Politeia.id -- Pengamat intelijen Stanislaus Riyanta mengatakan bahwa perdamaian antara Indonesia dan Israel mustahil dilakukan kecuali negara itu mau mengakui kedaulatan Palestina.

Hal itu disampaikan Stanis untuk menanggapi upaya pemerintah Amerika Serikat yang belakangan diketahui sedang merayu Indonesia agar berdamai dengan Israel.

Presiden Donald Trump bahkan berjanji memberikan hadiah hingga US$1 miliar bahkan lebih jika Indonesia membuka pintu diplomasi dengan sekutunya di Timur Tengah dan menjauhi China, musuh ideologi terbesarnya di dunia.

"Jika mereka siap, maka kami akan dengan senang hati mendukung secara finansial lebih dari apa yang kami lakukan," ujar US International Development Finance Corp. Adam Boehler dalam sebuah wawancara Senin di Hotel King David di Yerusalem seperti dikutip Aljazeera, Selasa (22/12) lalu.

Menurut Stanis, hubungan diplomasi resmi antara Indonesia dengan Israel memang sulit dilakukan saat ini. Salah satunya karena ada penolakan dari pemerintah dan masyarakat di negara Islam terbesar di dunia.

"Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu jika diperlukan membangun hubungan dengan Israel maka akan sulit jika dilakukan secara resmi karena adanya resistensi dari masyarakat Indonesia terutama terkait konflik Israel-Palestina," ujar pakar keamanan dan terorisme saat dihubungi di Jakarta, Rabu (6/1).

Stanis menandaskan bahwa sebagai negara non blok dan menerapkan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia bisa menjalin hubungan diplomasi dengan negara manapun di dunia, baik dengan Israel maupun dengan China.

Dengan Israel, kata dia, meski tidak memiliki hubungan diplomasi resmi, Indonesia pernah menjalin hubungan rahasia dengan Israel, terkait dengan pengadaan pesawat dan pelatihan pilot.

"Tetapi jika memang sangat diperlukan maka menjalin hubungan seperti dulu pada saat pengadaan pesawat, secara `undercover` tidak mustahil bisa terjadi," paparnya.

Sementara dengan China, Indonesia di masa pemerintahan Joko Widodo menjadi salah satu negara yang paling mesra menjalin hubungan dagang dengan negara pimpinan Presiden Xi Jinping.

Karena itu, menjauhi China dan mengakrabi sekutu AS tidak serta merta bisa dilakukan pemerintahan Jokowi.

Salah satu cara yang mungkin bisa dilakukan adalah dengan memperkuat kemandirian ekonomi dalam negeri agar Indonesia tidak lagi terlalu bergantung kepada China.

"Namun hubungan baik tetap terjaga, dengan cara hubungan bilateral secara resmi dan cara lain yang memungkinkan," tandasnya.

Sebelumnya, Mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono memperkirakan bahwa ancaman intervensi luar negeri di Indonesia makin kuat tahun ini.

Salah satunya datang dari AS melalui lembaga intelijen terbaiknya, CIA, yang ikut memanfaatkan situasi lewat perang proxy.

Salah satu indikasi yang kasat mata adalah kehadiran diplomat Jerman ke markas FPI di Petamburan beberapa waktu lalu.

Hendropriyono menyebutkan, negara-negara sekutu lainnya diperkirakan secara bergilir juga akan turut serta.

"Amerika kan marah karena gak kebagian investasi di sini. Tujuan dia kan maunya RI ikut musuhi China yang jadi musuhnya," ujarnya dalam sebuah keterangan, Senin (4/1).

Hendropriyono menilai, di bawah Presiden Jokowi, Indonesia bukannya menjauhi China malah makin mesra. Nilai investasi riilnya juga terus meningkat di sejumlah proyek infrastruktur.

Sementara itu, AS semakin tidak suka karena Indonesia tak kunjung mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

"Hampir semua negara Arab kan sudah (berdamai dengan Israel), kecuali Arab Saudi yang masih nunggu Indonesia," paparnya.

Sejauh ini, AS berhasil menggerakkan Uni Emirat Arab, Bahrain dan Maroko untuk berdamai dengan Yerusalem.

Dengan UEA, AS telah menggelontorkan dana sebesar US$3 miliar dalam skema kerjasama Israel-UEA-AS. Dana tersebut digelontorkan untuk 10 kesepakatan potensial.

Salah satunya adalah untuk memperluas ekspor gas alam Israel ke negara-negara Asia Tengah atau Eropa untuk membantu melawan pengaruh Rusia dan China.

Dengan Indonesia, Menteri Retno Marsudi sudah menegaskan komitmen Indonesia mengenai hubungan diplomatik dengan Israel. Menurut dia, Indonesia hingga saat ini tidak berniat membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

"Sebagai tindak lanjut arahan bapak presiden kepada menteri luar negeri, saya ingin menyampaikan dua hal. Hingga saat ini tidak terdapat niatan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel," kata Retno, bulan lalu.

Retno menegaskan, dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina berdasarkan "two state solution" dan parameter internasional lain yang disepakati, secara konsisten akan tetap dilakukan pemerintah Indonesia.

"Two-state solution" artinya Israel dan Palestina berdiri sebagai negara berdaulat dan saling berdampingan. Indonesia, kata Retno, mendukung penuh kedaulatan Palestina.

Presiden Jokowi baru-baru pun menegaskan, meskipun perubahan banyak terjadi di Timur Tengah, Indonesia tidak akan mengubah prinsip dan dukungannya terhadap Palestina.

"Meskipun banyak terjadi perubahan yang begitu cepat di Timur Tengah, Indonesia tidak akan mengambil langkah apapun untuk normalisasi dengan Israel hingga terwujudnya perdamaian abadi dan komprehensif antara rakyat Palestina dan Israel," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, sebagai negara Muslim terbesar, Indonesia mendukung tercapainya perdamaian di Timur Tengah.*

Tag:
comments