Terungkap Alasan Indonesia Tidak Prioritaskan Vaksinasi untuk Kelompok Lansia
search

Terungkap Alasan Indonesia Tidak Prioritaskan Vaksinasi untuk Kelompok Lansia

Zona Barat
Seorang lansia di AS menerima suntikan vaksin Covid-19. Foto: Elements Envanto.

Politeia.id -- Pemerintah Indonesia berkomitmen segera melakukan vaksinasi massal di tengah lonjakan kasus baru virus corona yang makin mengkhawatirkan. Sebanyak 3 juta dosis vaksin Sinovac telah disiapkan dan hanya menunggu perintah otoritas resmi untuk melakukan vaksinasi nasional secara serentak.

Distribusi vaksin telah dimulai sejak 3 Januari dan berlangsung hingga 5 Januari ke seluruh provinsi di tanah air. Pendistribusian vaksin melibatkan banyak pihak, termasuk petugas keamanan.

Juru Bicara Vaksin Covid-19 PT Bio Farma Bambang Heriyanto mengatakan, vaksin Covid-19 Sinovac dalam bentuk produk jadi tersebut pertama-tama dikirim ke 14 provinsi.

Keempatbelas daerah tersebut, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Banten, Bengkulu, Sumatra Barat, Lampung, Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Utara, Papua, Maluku Utara dan Maluku.

Pada hari kedua, vaksin dikirimkan ke 18 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Yogyakarta, NTB, Gorontalo, NTT, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Bangka Belitung, Aceh, Kepulauan Riau, Papua Barat dan Sulawesi Utara.

Selanjutnya pada hari terakhir, vaksin didistribusikan ke dua provinsi yaitu Jawa Barat dan Sulawesi Barat.

Pemerintah, kata Bambang, telah memastikan ketersediaan fasilitas penyimpanan vaksin aman dan terjaga dengan rantai dingin berkisar di antara 2-8 derajat Celcius.

Namun demikian, vaksinasi masih menunggu izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Menyongsong proses vaksinasi, pemerintah telah mengeluarkan petunjuk teknis mengenai kelompok atau siapa saja yang akan menjadi penerima vaksin untuk memerangi Covid-19.

Kelompok yang disebut-sebut menjadi prioritas utama adalah tenaga kesehatan, kesehatan, termasuk mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Jumlah mereka sebanyak 1,3 juta orang.

Selain itu, pemberian vaksin juga akan menyasar sekitar 17,4 juta penerima dari petugas atau pejabat publik.

Untuk kelompok ini, pemerintah menjadwalkan vaksinasi akan berlangsung sepanjang Januari-April 2021.

Sementara untuk periode kedua dimulai dari Mei 2021 sampai dengan Maret 2022.

Sasaran vaksinasi periode II ini adalah terutama masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi serta masyarakat normal secara keseluruhan yang berusia di atas 18 tahun.

Total, pemerintah menyasar 181,5 juta orang penerima vaksin, dengan Presiden Joko Widodo menjadi orang paling pertama yang siap disuntik vaksin Sinovac.

Dengan adanya urutan prioritas pemberian vaksinasi, terlihat bahwa kelompok usia lanjut atau lansia (di atas 60 tahun) tidak menjadi prioritas pemerintah.

Sementara, di negara lain seperti Amerika Serikat dan Inggris, vaksinasi yang telah dimulai sejak bulan lalu terutama diberikan kepada lansia. Itu berarti, Indonesia prioritas pada kelompok usia 18-59 tahun.

Atas petunjuk teknis tersebut, dunia pun kini melihat pendekatan berbeda yang dilakukan Indonesia. Beberapa pakar kesehatan dunia mengungkap alasan Indonesia tidak prioritaskan vaksinasi kelompok lansia.

"Indonesia melakukan hal yang berbeda dengan AS dan Eropa itu sangat berarti, karena ini akan memberi tahu kita (apakah) Anda akan melihat efek yang lebih dramatis di Indonesia daripada Eropa atau AS karena strategi yang mereka lakukan, tetapi saya tidak pikir semua orang tahu jawabannya," ujar Peter Collignon, profesor penyakit menular di Australian National University, mengutip Reuters, Senin (4/1).

Namun ia menambahkan bahwa strategi Indonesia dapat memperlambat penyebaran penyakit, meskipun mungkin tidak mempengaruhi tingkat kematian.

Sementara itu, Profesor Dale Fisher dari Fakultas Kedokteran Yong Loo Lin di National University of Singapore mengatakan dia memahami dasar pemikiran pendekatan Indonesia.

"Orang dewasa muda yang bekerja umumnya lebih aktif, lebih sosial dan lebih banyak bepergian sehingga strategi ini harus mengurangi penularan komunitas lebih cepat daripada memvaksinasi orang yang lebih tua," katanya.

"Tentu saja orang tua lebih berisiko terhadap risiko penyakit dan kematian, jadi memvaksinasi mereka memiliki alasan alternatif. Saya melihat manfaat dari kedua strategi tersebut," imbuhnya.

Dengan memvaksinasi kelompok yang lebih aktif secara sosial dan ekonomi terlebih dahulu, pemerintah Indonesia berharap masyarakat dapat segera mencapai `herd immunity`.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, misalnya, mengatakan, negara perlu memvaksinasi 181,5 juta orang, atau sekitar 67 persen dari jumlah penduduk, untuk mencapai `herd immunity`.

Untuk itu, pemerintah membutuhkan hampir 427 juta dosis vaksin, dengan asumsi rejimen dosis ganda dan 15% tingkat pemborosan.

Namun beberapa ahli skeptis untuk mencapai `herd immunity`, karena penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk memastikan apakah orang yang divaksinasi dapat menularkan virus atau tidak.

Di sisi lain, para ekonom berharap program vaksinasi membantu mendorong perekonomian, karena kemungkinan besar akan melanjutkan kegiatan ekonomi seperti konsumsi dan produksi.

Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman, misalnya, berpendapat bahwa kelompok usia 18-59 tahun memiliki kebutuhan konsumsi yang lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya.

Dengan demikian, menjadi pilihan rasional ketika pemerintah memprioritaskan kelompok demografi ini sebagai penerima pertama.

"Mereka bisa mendongkrak pemulihan ekonomi lebih cepat karena konsumsi rumah tangga berkontribusi lebih dari 50% bagi perekonomian Indonesia," ungkapnya.*

Tag:

comments