FPI Dibubarkan: Berawal dari Pangdam Jaya, NU dan Muhammadiyah Sepakat
search

FPI Dibubarkan: Berawal dari Pangdam Jaya, NU dan Muhammadiyah Sepakat

Zona Barat
Polisi bernegosiasi dengan laskar FPI. Foto: Twitter.

Politeia.id -- Bernada tegas, suara Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menyebutkan jika diperlukan, pemerintah bisa membubarkan Front Pembela Islam (FPI) pimpinan Rizieq Shihab. Dudung menegaskan hal itu terkait dengan pemasangan spanduk dan baliho yang bermuatan ajakan revolusi dan provokatif dari pimpinan FPI.

"Kalau perlu, FPI bubarkan saja ! Kok mereka yang atur. Suka atur-atur sendiri," kata Dudung usai Apel Kesiagaan Pasukan Bencana di Jakarta.

Pernyataan Dudung pada Jumat, 20 November 2020 itu ternyata menjadi kenyataan. Sehari menjelang pergantian tahun, Rabu (30/12), pemerintah menyatakan FPI sebagai organisasi terlarang dan melarang semua kegiatan ormas yang didirikan Habib Rizieq Shihab bersama beberapa ulama dan aktivis Muslim lainnya pada 17 Agustus 1998 di Kota Tangerang Selatan, Banten itu.

Keputusan penghentian aktivitas dan pelarangan atribut FPI ditandatangani enam pejabat setingkat menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala Badan Nasional Pencegahan Terorisme, Jaksa Agung, Menteri Hukum dan HAM, dan Kapolri.

Keputusan bersama itu kemudian diumumkan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.

"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang akan dilakukan karena FPI tak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa," kata Menko Polhukam Mahfud MD, saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (30/12) lalu.

Sejak 20 Juni 2019 FPI secara de jure telah bubar sebagai ormas, namun sebagai organisasi FPI tetap berkegiatan yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum, di antaranya tindak kekerasan, sweeping secara sepihak, provokasi, dan lain-lain.

Mahfud menyebut berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai putusan MK tertanggal 23 Desember 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan FPI.

"Kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, dianggap tidak ada dan harus ditolak, terhitung hari ini," tegas Mahfud.

Tanggapan Komnas HAM

Di tengah tugasnya menyelesaikan kasus penembakan enam laskar FPI, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan tak mau terburu-buru memberikan komentar. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyebutkan alasannya jika Komnas HAM tengah menyelidiki enam anggota organisasi itu yang ditembak mati.

“Awalnya, Komnas HAM harus membaca dan mengkaji tuntas keputusan bersama yang diambil enam kementerian dan lembaga negara terkait. Apalagi, kami masih mengusut kasus terkait FPI,” kata Ahmad Taufan Damanik dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis (31/12).

Damanik menyatakan Komnas HAM harus menunjukkan sikap hati-hati karena tim penyidiknya masih menangani kasus penembakan fatal itu.

Namun, Damanik berjanji akan mengungkap tanggapan resmi komisi tersebut setelah mempelajari secara seksama larangan pemerintah terhadap FPI.

NU dan Muhamadiyah sesuara

Dua organisasi Islam yang sangat berpengaruh terhadap politik di Tanah Air, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memimiliki pandangan masing-masing terkait pelarangan FPI, meski di satu sisi mereka terkesan mendukung pemerintah karena alasan legal standing FPI.

NU berpendapat keputusan pemerintah untuk melarang segala aktivitas FPI justru untuk melindungi masyarakat yang lebih luas. Terlebih lagi, legalitas FPI memang sudah tidak ada dengan tidak dimilikinya Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

"Jadi, pelarangan itu hanya penegasan saja, karena sesungguhnya FPI sudah bubar dengan sendirinya, dengan tidak adanya legal standing berupa SKT. Langkah tegas pemerintah itu justru untuk melindungi masyarakat yang lebih luas, " ujar Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masduki Baidlowi, dalam pernyataannya, di Jakarta, Jumat (1/1).

Menurut Masduki, kata organisasi kemasyarakatan (ormas) tersebut selama ini kerap membuat kegaduhan.

"Banyak kelompok masyarakat lain yang lebih besar yang menjerit karena kegaduhan itu. Nah, pemerintah telah bertindak tegas untuk melindungi masyarakat yang lebih besar itu," jelasnya.

Masduki mengira kegaduhan yang sempat membelah masyarakat Indonesia ke dalam dua kubu, terutama di media sosial (medsos) hanya terjadi menjelang dan saat Pemilihan Presiden 2014 dan 2019.

"Tapi, ternyata keterbelahan itu berlangsung sampai sekarang. Akhirnya, pemerintah bertindak tegas. Itu sudah tepat," papar Masduki yang juga Juru Bicara Wakil Presiden Ma`ruf Amin.

Kebebasan, lanjut Masduki, tidak bisa dieksploitasi sedemikian rupa, karena berbatasan dengan kebebasan pihak lain. "Ini berlaku bagi semua, bukan hanya bagi FPI," tandas mantan anggota DPR RI dari PKB itu.

Sementara itu, Ketua PBNU Marsudi Syuhud menilai pemerintah melarang segala kegiatan FPI karena masalah kedudukan hukum atau legal standing.

Ia mencontohkan beberapa organisasi sosial keagamaan yang tetap berdiri di Indonesia hingga kini, di antaranya NU, Muhammadiyah, Matlaul Anwar, Al Irsyad, dan Persis. Organisasi-organisasi tersebut, jelas Marsudi, mengikuti aturan dengan memenuhi persyaratan hukum dari pemerintah.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu`ti meminta masyarakat tak perlu berlebihan dalam menyikapi pembubaran FPI oleh pemerintah.

"Masyarakat tidak perlu menyikapi dan bereaksi berlebihan. Yang dilakukan pemerintah bukanlah tindakan anti-Islam. Tapi menegakkan hukum dan peraturan," tulis Abdul Mu`ti dalam akun Instagramnya, @abe_mukti, Rabu (30/12).

Menurut Mu`ti, kalau pelarangan FPI karena tidak memiliki izin atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sudah habis masa berlakunya, maka organisasi kemasyarakatan (ormas) itu sudah dengan sendirinya dapat dinyatakan tidak ada atau ilegal.

"Jadi sebenarnya pemerintah tidak perlu membubarkan karena secara hukum FPI sudah bubar dengan sendirinya," jelasnya.

Yang penting, katanya, pemerintah berlaku adil. Jangan hanya tegas terhadap FPI, tapi membiarkan ormas lain yang tidak memiliki SKT atau melakukan kegiatan yang meresahkan.

"Demikian halnya kalau ada ormas yang kegiatanya meresahkan masyarakat, suka melakukan sweeping dan main hakim sendiri. Semua harus ditindak tegas. Hukum harus ditegakkan pada semuanya," tegas Mu`ti.

Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah Abdul Munir Mulkhan mendukung pelarangan FPI karena memang tak ada legalitas keberadaannya.

"Sikap tegas dalam penegakan hukum tersebut sangat diperlukan dalam situasi sosial yang kritis seperti ini. Jelas itu sudah sesuai undang-undang ormas," ujarnya.

 

Tag:

comments