Ketika Pengamat Bicara Soal Blusukan Perdana Mensos Risma
search

Ketika Pengamat Bicara Soal Blusukan Perdana Mensos Risma

Zona Barat
Aktivis HAM dan sutradara film Dandhy Laksono. Foto: Dandhy_Laksono/Twitter.

Politeia.id -- Publik tak begitu geger dengan terpilihnya walikota Surabaya Tri Rismaharini atau Risma menjadi Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara yang tertangkap KPK. Pasalnya, Risma telah begitu populer dan memiliki kinerja yang bagus.

Sepekan setelah pelantikannya oleh Presiden Joko Widodo pada 23 Desember, Risma pun memasuki babak baru jabatannya di Kementrian Sosial untuk mengembalikan citra buruk yang ditinggalkan Juliari belakangan ini.

Awal pekan ini, Risma membuka lembaran kerja barunya di Kemensos dengan blusukan ke bantaran Kali Ciliwung, yang terletak persis berada di belakang Kantor Kemensos.

Bersama pejabat Kemensos lainnya, ia menuruni jembatan kayu di bantaran kali itu dan menemui para pemulung. Yang pertama kali ditemui adalah sepasang suami-istri. Kepada mereka Risma menjanjikan kehidupan yang lebih baik meski tetap bekerja sebagai pemulung. Demikian pula janjinya kepada pemulung lain.

Aksi blusukan perdana Risma mengundang berbagai spekulasi di ruang publik. Ada yang melihatnya sebagai kebiasaan yang baik sebagai pejabat publik dalam mengayomi masyarakat terdampak. Ada pula yang melihatnya sebagai model pencitraan.

Yang lebih bergema adalah spekulasi bahwa Risma telah membentuk citra positif di benak publik Jakarta sebagai langkah awal menuju pertarungan politik di Pilkada DKI Jakarta, narasi yang selama ini berkelindan di ruang media sosial warga.

Ada narasi umum yang kemudian muncul bahwa aksi blusukan Risma akan menenggelamkan nama Gubernur Anies Baswedan di ibukota, upaya untuk membungkamnya nangkring di bursa Pilpres 2024. Menurut warganet, Risma akan mengalahkan Anies.

Namun demikian, pertarungan itu baru saja dimulai. Belum ada pakem yang bisa dijadikan rujukan penilaian publik. Semua narasi masih mentah dan bisa digoreng oleh kepentingan siapapun.

Sorotan Pengamat

Menanggapi riuh-rendah ruang publik mengenai aksi blusukan Mensos Risma, aktivis HAM dan jurnalis senior Dandhy Laksono pun angkat bicara. Menurut pendiri Watchdog, aksi blusukan Risma bukanlah hal yang buruk sebagai pejabat publik.

Meski demikian, Risma masih terikat sebagai aktivis partai politik, yaitu PDI Perjuangan, sehingga aksi itu bisa dipandang sebagai aksi politis seorang politikus, untuk membenarkan opini publik bahwa Risma akan melenggang di bursa Pilkada DKI Jakarta.

Dandhy yang juga merupakan produser dan sutradara film-film dokumenter seputar isu masyarakat kota mengingat kembali janji Joko Widodo dan Basuki Thahaja Purnama alias Ahok pada kampanye Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 silam.

Kala itu, kedua kandidat populis dalam kampanye menebarkan janji tidak melakukan penggusuran rumah warga di bantaran sungai Ciliwung jika terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Jokowi-Ahok berjanji ingin menyelesaikan permasalahan perkotaan dengan mengentaskan kemiskinan di Jakarta. Salah satunya berjanji tidak ada lagi yang namanya penggusuran.

Bahkan Jokowi kala itu menawarkan konsep baru pembangunan rumah tinggal bagi warga Jakarta dengan menyerahkan pengelolaannya kepada pihak swasta.

Konsep yang dipakai adalah konsep kampung susun dengan maksud mempertahankan keadaan perkampungan dan tidak merubah tata ruangnya menjadi gedung.

Namun ketika terpilih, Pemprov DKI Jakarta justru mengingkari janji dengan menertibkan pemukiman warga di kawasan Bukit Duri, Kampung Melayu, Rawajati, Kampung Aquarium karena pemukiman tersebut dinilai ilegal atau liar sekaligus untuk menyukseskan program normalisasi Kali Ciliwung. Para penghuni rumah itu dipindah ke rumah susun yang disediakan Pemprov DKI.

Bagi Dandhy, jika blusukan yang dilakukan Risma bertujuan membentuk citra tertentu di benak publik Jakarta, terutama karena lokus blusukan yaitu Kali Ciliwung, maka hal itu tidak akan pernah mengubah nasib warga terdampak di ibukota. Janji adalah janji.

"Mensos blusukan ke kampung kota. Teringat bulan ini 4 tahun lalu, Watchdoc merilis "Jakarta Unfair", menjelang Pilkada DKI (Jakarta). Sekuelnya, dirilis setelah Pilkada untuk menguji benarkah warga rusun memilih politikus yang memberinya "kehidupan yang lebih baik di rusun"?" tulis Dandhy di akun Twitter-nya, Selasa (29/12).

Adapun film dokumenter "Jakarta Unfair" dirilis tahun 2017. Di dalamnya juga ditayangkan potongan janji Jokowi dan Ahok saat berkampanye pada Pilgub DKI Jakarta 2012.

Sutradara Dhuha Ramadhani yang merupakan mahasiswa kriminolog, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Indonesia pernah mengatakan, film ini lahir karena keprihatinan mereka pada warga yang terdampak gusuran di ibukota.

Film berdurasi 53 menit ini ingin mengungkapkan pendapat warga yang selama ini tidak dimunculkan oleh media arus utama. Pasalnya, kebanyakan media massa hanya didominasi oleh pendapat pejabat publik mengenai kasus penggusuran.

Lagipula, istilah penggusuran lantas diganti menjadi relokasi oleh beberapa media mainstream; politik bahasa yang punya konsekuensi besar dalam membentuk opini publik.

Dari catatan yang diperoleh dari LBH Jakarta, setidaknya ada 113 penggusuran selama tahun 2015, sementara pada tahun 2016 terdapat 325 daerah yang terancam digusur.

Di beberapa segmen film, terekam aktivitas warga Kampung Akuarium yang masih bertahan pasca 3 bulan penggusuran.
Ada gambaran mengenai aktivitas warga yang sudah direlokasi ke rusun Rawa Bebek dan Kapuk Muara.

Mereka yang sudah pindah ke rusun, bercerita mengenai kerugian sosial dan ekonomi setelah mereka direlokasi. Berhimpitan dengan anggota keluarga di kamar rusun, tak ada lagi kegiatan ekonomi, hingga momok petugas rusun yang menyegel kamar mereka karena 3 bulan tak bayar yang menghantui mereka.

Janji perbaikan nasib Pemprov DKI Jakarta dengan merelokasi warga ke kampung susun sepenuhnya tidak berhasil, demikian pernyataan Dandhy dalam tulisannya. Ada konflik baru yang muncul di balik konsep pembangunan tersebut.

Bahkan, sesudah film "Jakarta Unfair" diputar, ada tokoh masyarakat yang gigih melawan penggusuran kampung Akuarium. Mereka meminta warga tetap menjaga semangat dalam memperjuangkan keadilan karena sepetak tanah di ibukota begitu berarti bagi perjuangan dan kehidupan mereka.

Karena itu, sejak dini Dandhy menyarankan agar Risma tidak perlu berjanji memperbaiki nasib para pemulung atau warga terdampak di bantaran Kali Ciliwung agar tidak membangkitkan memori publik terhadap janji Pemprov DKI Jakarta sebelumnya.

Pasalnya, seperti terlihat dalam hasil Pilkada DKI Jakarta 2017, petahana Ahok kalah dari penantang Anies. Sebab, memberikan pemukiman baru di rumah susun tidak memberikan dampak kehidupan yang lebih baik kepada warga, dan untuk selanjutnya memilih pemimpin yang telah berjuang melakukannya.

"Benarkah warga rusun memilih politikus yang memberinya `kehidupan yang lebih baik di rusun?`" ujar Dandhy.*

Tag:
comments