Menguak Strategi Rangkul Lawan Politik Jokowi dalam Reshuffle Kabinet Jilid 2
search

Menguak Strategi Rangkul Lawan Politik Jokowi dalam Reshuffle Kabinet Jilid 2

Zona Barat
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana Jakarta, Syaifuddin (kanan) dan Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani (kiri) dalam sebuah diskusi Empat Pilar MPR di di Kompleks MPR RI, Senayan Jakarta, Jumat (17/7/2020). Foto: Prasetyo

Politeia.id--Jika kita menyaksikan kebijakan politik Presiden Jokowi selama kepemimpinannya dalam periode pertama, dan masuk satu tahun pertama dalam periode kedua hingga hari terakhir kemarin, nampak strategi politik yang cukup menarik dan fenomenal dalam pembangunan demokrasi kita.

Yang terbaru adalah pergantian enam anggota Kabinet Indonesia Maju pada Selasa (22/12). Dimana satu di antara enam anggota kabinet itu ditempati oleh Sandiaga Uno sebagai Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.

Menariknya, dari strategi politik itu adalah karena dalam jajaran Kabinet Indonesia maju dimana Prabowo sebagai Menteri Pertahanan RI dan Sandiaga Uno sebagai Menteri Ekonomi Kreatif RI adalah sebagai Capres dan Cawapres yang menjadi kompetitor Presiden Jokowi dalam Pilpres 2019 lalu.

Tentu hal ini adalah sebuah fenomena politik yang tergolong baru terjadi dalam sejarah pilpres-cawapres secara langsung atau pergantian kekuasaan dalam negara demokrasi di belahan dunia ini.

Ini peristiwa yang cukup menarik sebagai strategi politik dalam pembangunan demokrasi yang sehat dan efektif, dan patut kita apresiasi. Terdapat banyak pembelajaran politik yang dapat kita petik secara positif dalam peristiwa konstruksi anggota kabinat Indonesia Maju di tangan Presiden Jokowi ini.

Dalam peristiwa politik itu, banyak pihak yang optimis, bahkan ada yang bersikap skeptis dalam menanggapi kebijakan politik Jokowi dalam reshuffle kabinet Indonesia Maju kali ini. Baik pihak yang optimis maupun yang skeptis masing-masing memiliki argumentasi dengan nilai plus-minusnya.

Pihak yang pesimis maupun skeptis umumnya melihat keberadaan Prabowo dan Sandiaga Uno dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju adalah sebagai batu loncatan bagi Prabowo dan Sandiaga Uno menghadapi pencalonan Pilpres dan Wapres RI 2024. Dengan kalkulasi bahwa dengan tetap berada dalam barisan pemerintahan yang berkuasa, minimal nama tetap popular untuk kepentingan politik 2024 nanti. Ini bisa benar, bisa juga salah.

Bahkan ketika Prabowo pertama kali diangkat menjadi menteri banyak pihak yang mencurigai bahwa keberadaan Prabowo dapat menjadi duri dalam sekam, namun hal itu tidak terbukti hingga saat ini.

Bagi kelompok yang skeptis ini, banyak memberikan tudingan negatif kepada kedua tokoh ini sebagai capres dan wapres yang tidak memiliki pendirian, gila kekuasaan, dan pragmatis, tanpa peduli pada kepentingan perjuangan pendukungnya yang mayoritas dari kelompok Islam dan politik aliran itu.

Terlepas dari kedua kelompok berbeda itu, saya memberikan apresiasi dan mendukung kebijakan politik Presiden Jokowi dimaksud dan melihat sikap positif Prabowo dan Sandiaga Uno yang bersedia bergabung untuk memperkuat barisan Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Jiwa besar kedua mereka ini adalah sikap demokratis dua sosok tokoh yang memiliki nilai kenegarawaan, dan ini sangat bositif.

Di sisi lain, strategi politik Presiden Jokowi dalam konstruksi para anggota kabinet Indonesia Maju yang telah menempatkan Prabowo dan Sandiaga Uno, secara politis dianggap cukup taktis dalam usaha meminimalisir kekuatan oposisi untuk kepentingan kelancaran kekuasaannya dalam lima tahun ke depan.

Beberapa makna politis yang tertangkap lewat strategi politik Presiden Jokowi dalam konstruksi para anggota kabinet ini: Pertama, Presiden Jokowi adalah seorang politisi yang mampu menterjemahkan beberapa tipe pemilih yang dominan dalam pilpres 2019, lalu meramu dan menggabungkan tipe-tipe pemilih itu untuk kepentingan menemukan kebijakan politik yang tepat sasaran (efektif).

Strategi politik Presiden Jokowi dalam reshuffle Kabinet kali ini mampu mengakomodasi berbagai kepentingan politik yang datang dari kelas pemilih rasional, pemilih kritis, pemilih tradisional, maupun dari pemilih skeptis dalam Pilpres-Cawapres 2019, dan para pemilih ini ada pada kedua kubu Capres-Cawapres 2019.

Kedua, Kebijakan politik Jokowi yang berorientasi kepada kepentingan agama kelas moderat yang mengusung nilai-nilai multicultural (nasionalis-religius), hanya bisa berjalan lebih mulus jika mampu merangkul Capres-Cawapres Prabowo dan Sandoaga Uno yang mendapat dukungan penuh dari kelompok agama (khususnya Islam) dan kelompok politik aliran dalam Pilpres-cawapres 2019.

Ketiga, Selama enam tahun terakhir Presiden Jokowi nampak jelas menjadikan pembangunan ekonomi nasional melalui investasi besar sebagai skala prioritas. Kebijakan ini membutuhkan dukungan positif dari kalangan pengusaha yang memiliki jaringan kuat dalam dan luar negeri.

Dalam konteks kepentingan ini Presiden Jokowi mampu merangkul Prabowo dan Sandiaga Uno yang berlatar belakang pengusaha di dalam tim kerja Kabinet Indonesia Maju.

Keempat, Komitmen politik Presiden Jokowi sejak awal kepemimpinannya mencoba melalukan rekayasa berbagai kebijakan politik untuk tujuan membangun negara yang kuat guna mendorong terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam konteks kepentingan ini maka upaya memperkecil kekuatan kelompok oposisi (lawan politik) yang lahir dari rasa kecewa pihak Prabowo dan Sandoaga Uno karena mengalami kekalahan dalam event Pilpres-Cawapres 2019 adalah langkah cerdas sebagai salah satu way out ke arah keberhasilan kebijakan politiknya itu.

Kelima, menanggapi suara yang kontra dan skeptis tentang penempatan anggota kabinet seperti Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan tiga menteri lainnya yang dinilai tidak sesuai dengan latar belakan pendidikan yang bersangkutan. Hal ini tidak bisa dijadikan alasan yang kuat untuk menjadi skeptis dalam memprediksi kapasitas dan kualitas para menteri itu.

Menteri bukan jabatan fungsional, melainkan jabatan politis-truktural yang mengandalkan kemampuan manajerial seseorang dalam menciptakan, mengelola, mengorganisir, mengontrol dan mengevaluasi semua kebijakan politik yang diluncurkan.

Dalam tulisan ini, saya tidak membahas lebih jauh tentang kesesuaian latar keempat menteri lainnya. Ini hanya sebagai satu contoh saja, misalnya tentang seorang Menteri Agama yang berlatar rohaniawan dan ketua umum ormas agama yang berafiliasi ke NU yang garis perjuangannya nasionalis-religius tentu sangat dibutuhkan oleh Presiden Jokowi dalam menjawab tantangan jaman hari ini dimana kelompok Islam-Liberal cenderung semakin berkembang tanpa kendali.

Selain itu, sosok Menteri Agama terpilih dengan background organisasi seperti itu juga sekaligus untuk mengakomodasi kepentingan kelompok agama-agama lainnya sesuai dengan amanat Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara.

Alhasil, kita dapat membaca secara jelas bahwa sesungguhnya kemana strategi kebijakan politik Presiden Jokowi dalam reshuffle kabinet Indonesia Maju hingga terakhir kemaren adalah semata-mata untuk melakukan akselerasi dan kesinambungan (sustainable) dalam pencapaian tujuan revolusi nasional kita yakni terciptanya masyarakat adil, makmur, tenteram dan damai sesuai amanat Pancasila dan UUD 45.

 

*Syaifuddin, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana Jakarta.

 

 

Tag:

comments