Isu Reshuffle Kabinet dan Mitos Rabu Pon
Politeia.id -- Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Joko Widodo-Ma`ruf Amin berhembus kencang jelang akhir tahun. Isu reshuffle menguat lantaran kekosongan dua kursi menteri dan kinerja beberapa menteri yang dinilai kurang maksimal.
Isu ini mengemuka setelah pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid pekan lalu.
Ia berseloroh soal kemungkinan Jokowi akan merombak struktur para pembantunya sebelum akhir tahun, untuk menyongsong tahun baru dengan semangat dan kinerja baru.
Jauh sebelum itu, wacana perombakan para menteri di tubuh kabinet memang sudah berhembus kencang ketika Jokowi mengevaluasi kinerja para menteri selama penanganan pandemi virus corona yang melanda Indonesia sejak Maret 2020.
Di depan para menteri, Jokowi dengan nada bicara dengan nada tinggi memarahi para menteri yang tidak bekerja maksimal. Salah satu indikatornya adalah penyerapan anggaran yang lambat.
Seperti ditayangkan dalam sebuah video di YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6), Jokowi menyampaikan menyoroti kinerja para menteri kabinetnya. Video tersebut berisi pidato pembukaan Jokowi pada sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/6).
Saat itu Jokowi bahkan mengeluarkan ancaman perombakan atau reshuffle kabinet. Jokowi menilai para menterinya tidak memiliki "sense of crisis" di tengah situasi pandemi Covid-19.
"Langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah kepemerintahan. Akan saya buka. Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan," ujar Jokowi.
"Bisa saja membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," tegas Jokowi.
Identik dengan Rabu Pon
Soal wacana reshuffle Kabinet, Jokowi memang memiliki ikatan yang kuat dan identik dengan mitos Rabu Pon.
Rabu Pon adalah salah satu penanggalan dalam kalender kuno Jawa yang merupakan hari istimewa yang bisa menjadi dasar untuk menentukan hari baik atau hari keberuntungan seseorang. Rabu Pon tahun ini akan jatuh pada 23 Desember.
Selama pemerintahan periode pertama, sudah beberapa bukti yang menunjukkan bahwa presiden "wong cilik" sangat akrab dengan tradisi dan kepercayaan Jawa tersebut.
Ketika empat kali merombak kabinetnya, Jokowi selalu memilih hari Rabu Pon. Secara kultural, Jokowi percaya bahwa para pembantu yang terpilih pada Rabu Pon akan menjadi menteri pilihan terbaik bagi seluruh bangsa.
Misalnya pada reshuffle Jilid I, terjadi pada Rabu Pon 12 Agustus 2015. Tahun berikutnya, Jokowi lagi-lagi memilih pembantu baru pada Rabu Pon 27 Juli 2016.
Dua tahun berselang, Jokowi merasa perlu merombak lagi struktur kabinet. Kali ini jatuh pada Rabu Pahing 17 Januari 2018.
Pertengahan tahun 2018, Jokowi lagi-lagi menyusun ulang bangunan pemerintahannya. Kali ini ia memilih menteri baru pada Rabu Pahing 15 Agustus 2018.
Dalam tradisi Jawa, tidak ada perbedaan mencolok antara Rabu Pon dan Rabu Pahing. Satu perbedaannya adalah orang yang lahir pada Rabu Pahing akan terlihat boros, pelupa dan pola pikir sempit. Sisi positifnya, mereka akan cepat memaafkan, tidak dendam dan selalu tampil ceria.
Pemilihan anggota kabinet baru pada Rabu Pon atau Pahing, jika ditarik lebih jauh, memiliki dasar kultural yang sangat kuat. Terutama karena Jokowi lahir persis pada Rabu Pon 21 Juni 1961.
Jokowi percaya, apa yang terlahir dari pikiran dan pengetahuannya tentang para menteri, akan sejalan dengan pikiran dan visinya ketika menahkodai pemerintahan.
Karena itu, jika Jokowi menjadikan hari Rabu Pon sebagai dasar bagi pengambilan keputusan, maka besok, 23 Desember, para kabinet baru akan dipilih dan ditetapkan.
Lagipula, hari ini Jokowi dan Ma`ruf Amin dijadwalkan menggelar rapat internal tanpa melibatkan anggota kabinet.
Berhembus kencang ke ruang publik bahwa kedua pemimpin akan segera merombak kabinet sebelum Natal dan Tahun Baru.
Rombak 6 Kementrian
Berdasarkan isu yang berembus, enam kementerian yang kabarnya akan dievaluasi adalah Kemenkes, Kemenparekraf, Kemensos, Kemendag, Kemenag, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Posisi Menteri Sosial dan Menteri KKP akan diisi orang baru lantaran Juliari Batubara dan Edhy Prabowo telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK karena tersandung kasus korupsi.
Ada beberapa baru yang muncul ke publik untuk mengisi pos baru di kabinet Jokowi-Ma`ruf, antara lain Sandiaga Uno (Politikus Gerindra), Tri Rismaharini/Risma (Politikus PDIP), M Luthfi (Mendag era Presiden SBY), dan Yahya Cholil Staquf (Khatib Aam PBNU).
Sementara, posisi Menteri KKP diisukan akan diisi oleh Wahyu Sakti Trenggono, yang saat ini Wakil Menteri Pertahanan.
Desakan reshuffle menguat karena publik ingin agar memasuki tahun kedua penanganan Covid-19, kabinet Jokowi lebih sigap dan bekerja keras bersama masyarakat memerangi pandemi.
Sejumlah partai politik pendukung Jokowi, seperti PPP dan NasDem, menyarankan Jokowi melakukan reshuffle secepatnya sebelum pergantian tahun 2020. Mereka tak ingin ada kursi menteri yang kosong karena bisa menghambat kinerja pemerintah.
Dengan kencangnya desakan publik untuk reshuffle kabinet, pihak istana pun memberikan tanggapan.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menegaskan Jokowi punya penilaian tersendiri terhadap kabinet kerjanya. Ngabalin menyebut Jokowi tak bisa diganggu terkait masalah reshuffle kabinet yang kini makin kencang.
"Tentu tidak gampang mengganti orang sana sini kan tidak gampang karena pasti Bapak Presiden punya penilaian tersendiri, ukuran tersendiri, terkait para pembantu beliau," ujar Ngabalin.
Ngabalin juga menanggapi usul masyarakat agar calon menteri Jokowi menandatangani pakta integritas siap dihukum mati dan hartanya dirampas negara jika korupsi.
Ngabalin mengapresiasi partisipasi publik yang tinggi terhadap pemerintahan Jokowi sebagai bukti kecintaan terhadap bangsa dan negara agar lebih maju dan bermartabat.
"Saya kira semua ini kan ada regulasinya sehingga siapa-siapa saja boleh menyampaikan opini, kemudian menyampaikan pikiran karena mereka cinta kepada republik ini. Apalagi dari relawan ini, mereka cinta kepada Presiden Jokowi supaya jangan ada lagi di kabinet yang mengkapitalisasikan pangkat dan jabatan mereka untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain," katanya.
Jika sudah mengevaluasi kinerja menteri dan layak diganti, maka Jokowi tentu akan segera menjadwalkan pemanggilan sejumlah nama baru untuk mengisi pos menteri tersebut.
Seperti disampaikan pihak istana, setelah menggelar rapat terbatas, Jokowi akan mengkonfirmasi mengenai pemanggilan itu.
"Pemanggilan calon menteri masih menyesuaikan waktu bapak presiden," kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono singkat kepada media, Selasa (22/12).*
comments