Apakah sains seharusnya menggantikan peran agama dalam perumusan kebijakan publik di Indonesia?

By Debating Guru | 11 Feb 2015
Issue of the Month | 10 Participant(s) | 13 Response(s) | 5114 Views

Dalam konteks sosial-politik dan kebijakan publik, terjadi pergeseran yang cukup besar dalam dunia legislasi dan kebijakan publik, yakni penggunaan metode scientific dalam pengambilan keputusan, yang populer dengan istilah evidence-based government. Sejarahnya, gerakan ini dimulai dari pemisahan urusan negara dengan agama paska Era Pencerahan (atau Renaisance).

Di Indonesia, gesekan atau tubrukan ini termanifestasi dalam beberapa titik, termasuk kebijakan-kebijakan yang bersinggungan dengan moralitas publik, misalnya isu pornografi (pembredelan majalah Playboy), UU Sisdiknas, minuman keras (miras atau minuman beralkohol) .

 

Apa posisi Anda terhadap pendekatan scientific (evidence-based) dalam perumusan kebijakan publik? Mari berdiskusi!