Apakah Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama akan menyelesaikan masalah kekerasan berkedok agama atau lebih banyak mudharatnya?

By Debating Guru | 12 Jun 2015
Issue of the Month | 3 Participant(s) | 4 Response(s) | 2843 Views

Apakah Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama akan menyelesaikan masalah kekerasan berkedok agama atau lebih banyak mudharatnya?

Baru-baru ini Kementerian Agama RI mengedarkan Draft RUU Perlindungan Umat Beragama (Lihat Lampiran). Dalam audiensinya dengan para pemuka agama dan aliran kepercayaan,  Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, mengemukakan alasan digagasnya RUU PUB tersebut, yaitu keresahan atas banyaknya kasus kekerasan bermotif agama, termasuk penusukan terhadap pendeta gereja HKBP Ciketing Bekasi. Contoh fenomena kekerasan atas nama agama lain adalah kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah di Manislor Juningan Jawa Barat tahun 2007, kekerasan terhadap Jama'ah Al Qiyadah al Islamiyah Siroj Padang Sumatra Barat tahun 2007, hingga kekerasan terhadap Jemaat Gereja di Bandung Jawa Barat tahun 1995, 1999, 2005, dan 2007. Dalam buku Refleksi Keberagaman Agama, Hukum Sesat dan Menyesatkan Hukum yang diterbitkan oleh YLBHI tahun 2009, tercatat kasus shalat dua bahasa di Malang tahun 2002, ajaran Lia Eden di Senen Jakarta Pusat, dan kasus Shalat bersiul di Polewali Mandar Sulawesi Barat. Dari Sampang, kasus kekerasan yang tercatat adalam kasus kekerasan yang diderita oleh komunitas Syiah di Sampang pada tahun 2014. Juga kasus kekerasan terhadap umat Katolik di Sleman Yogyakarta tahun 2014. Selain itu, juga tercatat beberapa kasus kekerasan terhadap kaum agnostik (atau Atheis) misalnya kasus Alexander Aan. Daftar ini masih panjang dan tidak semua kekerasan tercatat atau diliput oleh media.

Draft RUU PUB ini pada dasarnya mengatur beberapa hal yang cukup substansial dan cenderung meresahkan (yang tidak akan dibahas keseluruhannya dalam Pengantar debat ini)

1. Hanya 6 (enam) agama/kepercayaan yang diakui di Indonesia, yaitu Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu yang berhak mendapatkan layanan hak keagamaan dari negara.  Agama di luar keenam agama tersebut hanya dapat diberikan layanan hak keagamaan dari negara setelah mendapatkan registrasi dari Pemerintah dengan syarat-syarat yang ditentukan.

2. Dibentuknya Majelis Agama yang mempunyai fungsi (1) penilaian terhadap paham keagamaan yang dianggap menyimpang serta (2) representasi umat beragama untuk berhubungan dengan pemerintah.

3. Dibentuknya suatu forum yang mempunyai tugas pokok melakukan dialog dan menampung aspirasi ormas dengan menggunakan dana APBD dan/atau APBN.

4. Terkait rumah ibadat, terdapat syarat khusus (selain syarat umum) yang cenderung menyudutkan agama atau aliran kepercayaan minoritas. Selain itu, terdapat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi penyediaan lokasi baru dan pembangunan kembali bagi rumah ibadat.

5. Terkait ketentuan penyiaran agama, RUU ini mengancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun bagi pelaku yang menghasut di muka umum untuk meniadakan keyakinan terhadap agama yang diakui. Selanjutnya, tindakan membujuk "pindah agama" yang mengakibatkan keresahan, diancam dengan pidana penjara selama 2 tahun.

Bagaimana fungsi/peran Negara Republik Indonesia dalam urusan keagamaan sebagaimana tercermin dalam Draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Umat Beragama?