Apakah salah tidaknya suatu tindakan pemerkosaan harusnya dipisahkan dari sah tidaknya pernikahan di antara mereka?

By Debating Guru | 18 Mar 2015
Social | 1 Participant(s) | 1 Response(s) | 2890 Views

Belakangan muncul kejadian dimana pemerkosa menikah dengan yang diperkosa. Dengan kata lain, korban pemerkosaan (wanita) dinikahkan dengan sang pemerkosa (pria). Terlepas dari siapa yang memperkosa siapa baik wanita maupun pria, dalam debat ini kita berasumsi pemerkosaan adalah suatu tindakan yang 'salah' (tidak bermoral, pantas dijatuhi hukuman pidana). Pemerkosaan didefinisikan sebagai bentuk memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina atau anus dengan penis, anggota tubuh lainnya seperti tangan, atau dengan benda-benda tertentu secara paksa baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Isu lain terkait dengan pernikahan pemerkosa dengan yang diperkosa adalah terkait dengan umur. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mempersyaratkan umur legal untuk pernikahan, yaitu pria berumur minial 19 tahun dan wanita berumur minimal 16 tahun. Sementara dalam konteks kejadian yang muncul belakangan, umur sang wanita adalah 15 tahun. Apakah suatu pernikahan dapat diizinkan (oleh instrumen negara) bila ternyata anak tersebut berada di bawah umur legal?  Apakah negara yang dapat turut campur dalam keputusan si korban untuk melangsungkan pernikahan (baik terpaksa maupun sukarela)? Misalnya, karena alasan sosial, maka korban dalam tekanan keluarga, terpaksa menyepakati pernikahan tersebut supaya anak terebut lahir dengan seorang bapak kandung. Atau mungkin karena alasan ekonomi, sang korban terpaksa melangsungkan pernikahan karena pembiayaan hidup sang korban beserta anaknya. 

Beberapa poin/hal yang terkait dengan topik debat ini adalah (i) pertimbangan untuk menerima atau menolak pernikahan tersebut (landasan moral maupun pragmatis), (ii) syarat-syarat diizinkannya pernikahan tersebut, dan (iii) apakah negara dapat turut campur dalam hal tersebut?

Apa posisi dan pertimbangan Anda dalam menyetujui atau menolak pernikahan tersebut? Apakah legalitas pemerkosaan (dengan dihukumnya sang pelaku pemerkosaan) harus dipisahkan dari pernikahan pemerkosa dengan yang diperkosa?